lintaspriangan.com, BERITA CIAMIS. Pilkades Digital Ciamis dijadwalkan berlangsung Minggu, 13 Desember 2026. Pemkab Ciamis menyiapkan pemeriksaan identitas dan undangan di tempat pemungutan suara (TPS). Setelah pemungutan berakhir, petugas akan mencetak hasil dari setiap bilik agar saksi dapat mencocokkannya dengan rekapitulasi.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ciamis, Asep Khalid Fajari, menjelaskan alur itu saat sosialisasi dan simulasi di Gedung Kesenian Ciamis, Jumat (13/11/2026). Simulasi tersebut merupakan tahap awal pengenalan sistem kepada pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pilkades.
Cara Petugas Memeriksa Pemilih di Pilkades Digital Ciamis
Menurut Asep, perangkat akan memeriksa kesesuaian antara undangan, TPS, dan bilik suara. Jika undangan terdaftar di TPS 1, sistem akan menolak penggunaannya pada perangkat untuk TPS 2. Sistem juga dirancang untuk mendeteksi jika hak pilih yang terkait dengan undangan itu sudah digunakan.
Pemeriksaan identitas tetap menjadi tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Pasal 49 Peraturan Bupati Ciamis Nomor 32 Tahun 2026 mengatur bahwa pemilih menunjukkan undangan beserta KTP, kartu keluarga, atau surat keterangan kependudukan dari desa.
Aturan yang sama membolehkan KPPS mendahulukan antara lain pemilih penyandang disabilitas, warga yang sedang sakit, lansia, dan ibu hamil. Pemilih dengan hambatan fisik dapat meminta bantuan anggota KPPS atau keluarga saat memberikan suara. Pendamping wajib merahasiakan pilihan pemilih.
Asep mengatakan DPMD akan menyiapkan materi tertulis dan pelatihan teknis bagi panitia desa dan calon petugas KPPS. Sosialisasi lanjutan itu akan melibatkan DPMD tingkat kabupaten dan provinsi.
Cara Saksi Memeriksa Hasil Pilkades Digital Ciamis
Setelah pemungutan suara berakhir, petugas akan mencetak hasil dari masing-masing bilik dan menggabungkannya dalam rekapitulasi. Panitia juga menyiapkan kertas plano untuk menampilkan perolehan suara setiap calon di hadapan saksi.
“Jadi, hasil dari setiap bilik akan dicetak dan direkapitulasi. Kami juga menyiapkan plano agar perolehan suara masing-masing calon bisa dilihat secara terbuka oleh para saksi,” kata Asep.
Pasal 50 perbup tersebut mensyaratkan data pemungutan suara tersimpan secara digital dan tercetak agar suara dinyatakan sah. Jika muncul masalah teknis, aturan itu membuka opsi penggantian perangkat atau pengulangan pemungutan suara di TPS yang bermasalah. Pasal 51 juga mewajibkan KPPS mengumumkan hasil penghitungan di TPS dan menyusun berita acara.
Asep menyebut sistem menyediakan kode batang (barcode) sebagai data pendukung untuk mencocokkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan total perolehan suara. Jika ada dugaan pelanggaran, pihak yang merasa dirugikan dapat menyampaikan laporan melalui mekanisme pengaduan. Menurut Asep, penanganannya dapat melibatkan bagian hukum atau aparat penegak hukum, sesuai jenis pelanggaran yang dilaporkan. (FSL)
(ALP)