lintaspriangan.com, BERITA CIREBON. Belum genap sepekan setelah pengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Cirebon menandatangani pakta integritas keamanan pangan, sejumlah siswa kembali mengalami gangguan kesehatan. Peristiwa pada Senin, 9 November 2026, itu menempatkan pengawasan MBG Cirebon dalam sorotan. Persoalannya bukan lagi sebatas makanan yang diduga bermasalah, melainkan bagaimana pengawasan dijalankan sebelum makanan sampai kepada anak-anak.
Berdasarkan publikasi resmi DPRD Kota Cirebon, pakta integritas ditandatangani pada 4 November 2026. Komitmen tersebut lahir menyusul kasus gangguan kesehatan sebelumnya yang berkaitan dengan SPPG Kalijaga 5. Namun, lima hari kemudian, peristiwa serupa terjadi pada penerima makanan dari SPPG Harjamukti 1. Operasional dapur tersebut kemudian dihentikan sementara sambil menunggu hasil evaluasi.
MBG Cirebon dan Persoalan Pengawasan Bahan Baku
Pakta integritas sebenarnya memuat komitmen yang cukup jelas. Pengelola SPPG diminta memastikan bahan makanan segar, asal-usulnya dapat ditelusuri, serta proses pengolahan memenuhi ketentuan keamanan pangan.
Persoalan muncul ketika penelusuran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP) Kota Cirebon mengungkap dugaan kelemahan dalam penanganan bahan baku ayam di SPPG Harjamukti 1.
Kepala DKPPP Kota Cirebon, Elmi Masruroh, dalam keterangan yang telah dipublikasikan, menjelaskan bahwa terdapat sekitar 30 kilogram ayam berkondisi busuk dari pengiriman sebanyak 215,9 kilogram.
Ayam tersebut dikembalikan kepada pemasok. Namun, ketika proses pencucian berlangsung, petugas kembali menemukan 20 potong ayam yang kondisinya tidak layak.
Menurut penjelasan DKPPP, tindakan menyortir hanya bagian yang terlihat rusak tidak cukup untuk menjamin keamanan bahan lainnya dalam pengiriman yang sama.
Penelusuran juga menunjukkan pemasok ayam tersebut tidak berasal dari tempat pemotongan yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Sertifikasi ini diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020.
Persoalan penyimpanan dan pengangkutan daging turut menjadi perhatian. Namun, berbagai temuan itu belum dengan sendirinya membuktikan penyebab gangguan kesehatan siswa.
Terlebih, ketika pemeriksaan DKPPP berlangsung, daging ayam yang dipersoalkan sudah tidak tersedia. Sebagian informasi mengenai kondisi bahan diperoleh dari keterangan petugas pengelola dapur.
Karena itu, hasil pemeriksaan laboratorium dan investigasi lanjutan tetap diperlukan sebelum menetapkan penyebab kejadian.
MBG Cirebon: Pakta Integritas dan Ujian Pertanggungjawaban
Persoalan berikutnya menyangkut efektivitas pengawasan.
Dalam keterangan resmi DPRD pada 5 November 2026, Koordinator Wilayah SPPG Kota Cirebon, Yoga Adijaya, menyebut terdapat 48 dapur SPPG yang melayani sekitar 121.000 penerima manfaat.
Ia juga menyampaikan bahwa monitoring dilakukan secara rutin dengan target kunjungan minimal satu SPPG setiap hari.
Keterangan tersebut menunjukkan adanya mekanisme pengawasan. Namun, belum menjelaskan berapa dapur yang telah diperiksa secara menyeluruh, bagaimana hasil pemeriksaannya, serta tindak lanjut terhadap temuan ketidakpatuhan.
Pertanyaan itu semakin relevan setelah SPPG Harjamukti 1, yang menurut DPRD Kota Cirebon melayani sekitar 2.500 penerima manfaat dari 14 sekolah, turut mengalami persoalan keamanan pangan.
Dalam publikasi yang sama, DPRD mencatat 25 anak sebagai korban. Sementara laporan awal yang mengutip pihak BGN menyebut 18 siswa mengalami gangguan kesehatan. Perbedaan jumlah tersebut masih memerlukan penjelasan melalui pendataan akhir instansi kesehatan.
Komisi III DPRD Kota Cirebon juga mengusulkan agar pertanggungjawaban pengelolaan MBG tidak hanya dibebankan kepada kepala SPPG, tetapi melibatkan yayasan dan mitra pengelola.
Usulan tersebut menjadi penting karena keamanan pangan bukan semata-mata persoalan juru masak. Kualitas bahan, pemilihan pemasok, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi merupakan rangkaian pekerjaan yang saling berkaitan.
Bahkan, Badan Gizi Nasional telah menerbitkan SOP pendinginan makanan yang menekankan pengendalian suhu dan waktu sebagai bagian dari keamanan pangan.
Kini, evaluasi SPPG Harjamukti 1 perlu menjawab persoalan yang lebih mendasar: apakah pemeriksaan pemasok dan bahan baku telah berjalan, bagaimana pengawasan dilaksanakan, serta tindakan apa yang diambil ketika ditemukan pelanggaran?
Tanpa jawaban yang terukur, penandatanganan pakta integritas berisiko berhenti sebagai komitmen administratif. Sementara bagi anak-anak dan orang tua, ukuran keberhasilan program tetap sederhana: makanan yang diterima harus bergizi sekaligus aman dikonsumsi.
(ALP)