lintaspriangan.com, BERITA NASIONAL. Ajakan demo 25 Agustus 2025 di gedung DPR Senayan, Jakarta, yang disuarakan kelompok bernama “Revolusi Rakyat Indonesia”, menimbulkan beragam respons. Meski ajakan itu menyasar buruh, petani, hingga mahasiswa, sejumlah organisasi besar menyatakan tidak akan ikut serta. Mereka menilai aksi tersebut rawan ditunggangi kepentingan politik karena tidak jelas siapa penanggung jawabnya.
KSPSI Khawatir Aksi Ditunggangi Elite Politik
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Mohammad Jumhur Hidayat, menegaskan pihaknya tidak akan mengizinkan anggotanya ikut dalam ajakan demo 25 Agustus. Menurutnya, ajakan yang beredar luas di media sosial itu tidak memiliki penanggung jawab yang jelas dan tidak diketahui isu utama yang akan diangkat.
“Karena tidak jelas siapa penanggung jawab dan apa isu yang dituntut, saya melarang semua anggota KSPSI di seluruh Indonesia, khususnya di Jabodetabek, ikut serta dalam aksi 25 Agustus,” kata Jumhur, Sabtu (23/8), seperti dikutip dari Antara.
Jumhur juga menilai aksi tanpa pengorganisasi yang jelas berpotensi menimbulkan kericuhan. Ia khawatir kondisi itu bisa berubah menjadi konflik politik elite, sementara rakyat hanya dijadikan korban. “Ini artinya mengorbankan rakyat untuk kepentingan politik elite,” ujarnya.
Dengan sikap tersebut, KSPSI menegaskan tidak akan menurunkan massa, dan elemen gerakan buruh di bawahnya juga diminta menjauh dari ajakan demo 25 Agustus.
BEM SI Kerakyatan Tegaskan Tidak Ikut
Penolakan serupa datang dari kalangan mahasiswa. Koordinator Media Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan, Pasha Fazillah Afap, menyatakan bahwa organisasinya tidak terlibat dalam ajakan demo 25 Agustus. Bahkan, ia menyebut nama BEM SI dicatut pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Saya konfirmasi, pencatutan nama BEM SI Kerakyatan dalam demonstrasi 25 Agustus 2025 adalah tidak benar,” kata Pasha.
Pasha menjelaskan, BEM SI Kerakyatan telah lebih dulu menggelar demonstrasi pada 21 Agustus 2025 di depan gedung DPR. Dalam aksi itu, mereka menolak pembahasan sejumlah rancangan undang-undang bermasalah dan mengkritik kebijakan yang dinilai hanya menguntungkan oligarki. Oleh karena itu, mereka tidak melihat alasan untuk ikut dalam ajakan demo 25 Agustus.
Partai Buruh Pilih Aksi 28 Agustus
Berbeda dari KSPSI dan BEM SI, Partai Buruh memang memiliki agenda aksi, namun tidak pada 25 Agustus. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan organisasinya akan menggelar demonstrasi besar pada 28 Agustus 2025 dengan isu yang jelas dan terarah.
“Puluhan ribu buruh dari berbagai wilayah akan berdemonstrasi di depan gedung DPR dan Istana Negara,” kata Said, Jumat (22/8).
Aksi yang bertajuk “Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah” itu juga akan berlangsung di sejumlah kawasan industri. Lokasi yang disiapkan antara lain Serang, Banten; Samarinda, Kalimantan Timur; hingga Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut Said, isu ketenagakerjaan lebih mendesak untuk diperjuangkan ketimbang mengikuti ajakan demo 25 Agustus yang belum jelas tujuannya.
Ajakan Masih Misterius
Hingga dua hari menjelang pelaksanaan, ajakan demo 25 Agustus masih menyisakan tanda tanya besar. Kelompok yang menamakan diri “Revolusi Rakyat Indonesia” belum memberikan keterangan resmi mengenai siapa yang bertanggung jawab maupun tuntutan utama yang akan dibawa.
Situasi ini membuat berbagai pihak menilai ajakan demo 25 Agustus rawan menimbulkan gangguan keamanan. Tanpa penanggung jawab yang jelas, aksi massa dikhawatirkan berkembang menjadi kericuhan yang justru merugikan masyarakat. (Lintas Priangan/AC)