lintaspriangan.com, BERITA NASIONAL. Rencana pembangunan 10 Universitas Republik Indonesia (URI) menjadi sorotan pada Sabtu, 25 Juli 2026. Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengirimkan surat keberatan kepada Russell Group di Inggris, sedangkan Komisi X DPR mengaku belum memperoleh penjelasan formal mengenai dasar hukum, tata kelola, fungsi, dan anggaran proyek tersebut.
Polemik menguat hanya beberapa hari setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur URI sekaligus Kepala Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan pada 22 Juli 2026. Pejabatnya telah dilantik, tetapi pemerintah menyatakan lokasi kampus masih diperiksa dan mekanisme pengelolaan 10 kampus masih dikaji.
Pejabat Dilantik, DPR Belum Mendapat Rincian
Pengangkatan Donny dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2026. Pemerintah juga menunjuk Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur URI.
Kementerian Pertahanan menyebut pembentukan URI diarahkan untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia dan memperkuat pendidikan kebangsaan. Pelantikan tersebut diumumkan melalui laman resmi Kementerian Pertahanan.
Namun, pembentukan struktur kepemimpinan itu memunculkan pertanyaan karena pembahasan bersama DPR belum dilakukan secara terbuka.
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengatakan komisinya belum pernah membahas pembentukan URI dalam rapat maupun agenda resmi. Komisi X juga belum menerima penjelasan tentang dasar hukum, tugas, fungsi, serta sumber anggarannya.
Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menyatakan pihaknya akan meminta penjelasan menyeluruh dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada masa sidang berikutnya. Penjelasan yang diminta mencakup konsep, landasan hukum, tata kelola, pendanaan, dan arah pengembangan Universitas Republik Indonesia.
CELIOS Surati Russell Group
Tekanan terhadap proyek tersebut juga datang dari CELIOS. Lembaga riset itu mengirimkan surat kepada Russell Group—kelompok yang beranggotakan 24 universitas terkemuka di Inggris—pada Kamis, 23 Juli 2026.
Direktur Kebijakan Publik dan Fiskal CELIOS Media Wahyudi Askar mengungkapkan Russell Group sebelumnya menghubungi dirinya setelah kunjungan Presiden Prabowo ke Inggris pada Januari 2026. Dalam komunikasi tersebut, pemerintah Indonesia disebut mencari dukungan pengajaran untuk 10 kampus URI yang direncanakan dibangun dalam dua tahun.
Melalui suratnya, CELIOS memperingatkan risiko salah prioritas anggaran. Organisasi itu menilai persoalan utama pendidikan tinggi Indonesia bukan kekurangan jumlah kampus, melainkan kualitas dosen, laboratorium, pendanaan riset, beasiswa, dan penguatan institusi yang sudah ada.
Keberatan tersebut diberitakan pada 25 Juli 2026 setelah CELIOS mengungkapkan isi suratnya kepada publik. CELIOS tidak menolak kerja sama akademik internasional, tetapi meminta calon mitra Inggris mencermati tata kelola dan dampak fiskal proyek 10 kampus URI.
Indonesia Sudah Memiliki 4.303 Perguruan Tinggi
Kritik CELIOS didasarkan pada jumlah perguruan tinggi yang sudah beroperasi di Indonesia. Data resmi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mencatat terdapat 4.303 perguruan tinggi aktif pada 2025.
Sebanyak 359 di antaranya merupakan perguruan tinggi negeri, keagamaan negeri, atau kedinasan. Sisanya, sebanyak 3.944 institusi, merupakan perguruan tinggi swasta dan keagamaan swasta.
Indonesia juga memiliki 34.711 program studi. Sebanyak 14.972 program studi berada dalam rumpun sains, teknologi, teknik, dan matematika, sedangkan 19.739 lainnya berada di luar rumpun tersebut. Data itu dapat diperiksa melalui Portal Data Kemdiktisaintek.
Angka tersebut membuat pemerintah dituntut menjelaskan nilai tambah Universitas Republik Indonesia dibandingkan perguruan tinggi negeri, sekolah kedinasan, dan lembaga pendidikan strategis yang telah ada.
Pemerintah Membidik STEM dan Kedokteran
Gagasan pendirian 10 universitas baru pertama kali disampaikan secara terbuka dalam UK–Indonesia Education Roundtable di London pada 20 Januari 2026. Presiden Prabowo mengundang universitas terkemuka Inggris untuk bekerja sama membangun kampus berstandar internasional di Indonesia.
Kampus-kampus tersebut dirancang berfokus pada bidang sains, teknologi, teknik, matematika, dan kedokteran. Pemerintah berharap kerja sama dengan perguruan tinggi Inggris dapat mempercepat penyediaan tenaga kesehatan, ilmuwan, dan tenaga profesional berkeahlian tinggi.
Rencana itu kemudian dibahas kembali dalam rapat pemerintah pada Maret 2026. Pemerintah menyebut pembangunan kampus akan disertai kemitraan global dan penguatan perguruan tinggi negeri. Arah kebijakan tersebut tercantum dalam keterangan Sekretariat Kabinet dan Kementerian Pertahanan.
Mendiktisaintek Brian Yuliarto menegaskan URI tidak akan membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Namun, ia mengakui mekanisme pengelolaan 10 kampus tersebut masih dalam tahap kajian.
Transparansi Menjadi Ujian Pertama URI
Sebelum pembangunan dimulai, pemerintah perlu membuka sekurang-kurangnya dasar hukum pendirian, lokasi setiap kampus, total kebutuhan anggaran, tahapan pembiayaan, mekanisme penerimaan mahasiswa, status akreditasi, serta bentuk kerja sama dengan universitas asing.
Pemerintah juga harus menjelaskan hubungan URI dengan Kemdiktisaintek dan perguruan tinggi negeri yang telah beroperasi. Tanpa penjelasan tersebut, proyek ini berisiko dipersepsikan sebagai pembangunan struktur baru ketika banyak kampus lama masih menghadapi keterbatasan fasilitas dan dana penelitian.
Pendirian universitas berkelas dunia bukan gagasan yang keliru. Namun, pelantikan pejabat sebelum DPR dan masyarakat memperoleh gambaran utuh membuat proyek 10 Universitas Republik Indonesia menghadapi ujian transparansi bahkan sebelum kampus pertamanya berdiri. (AS)