lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Persiapan Haji 2027 mulai digerakkan lebih dini. Sejak 10 Juli 2026, Kemenhaj pusat telah meminta jajarannya di daerah memulai berbagai persiapan. Menindaklanjuti arah tersebut, Kemenhaj Kabupaten Tasikmalaya pada Kamis, 23 Juli 2026, mengingatkan calon jemaah yang masuk dalam estimasi keberangkatan 2027 agar segera memeriksa dan memastikan kembali data pribadinya.
Langkah itu menjadi penting bagi Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki wilayah seluas 2.708,82 kilometer persegi, terdiri atas 39 kecamatan dan 351 desa. Dengan bentang wilayah dari pegunungan di utara hingga pesisir selatan, Kemenhaj Kabupaten Tasikmalaya menegaskan bahwa jarak tempat tinggal tidak boleh menentukan mutu informasi dan pelayanan yang diterima jemaah.
Sistem Boleh Terpusat, Pelayanan Harus Tetap Dekat
Kepala Kemenhaj Kabupaten Tasikmalaya, Hj. Iin Ufairoh, S.Ag., M.Pd.I., mengatakan sistem penyelenggaraan haji dapat bekerja secara nasional, tetapi pelayanan harus tetap memahami keadaan masyarakat di setiap daerah.
“Sistem nasional mungkin bekerja secara terpusat, tetapi pelayanan kepada jemaah tidak boleh terasa berjarak. Jemaah harus mengetahui apa yang sedang dipersiapkan, apa yang perlu diperiksa, dan ke mana harus meminta penjelasan,” kata Iin dalam wawancara dengan Lintas Priangan melalui sambungan telepon, Sabtu, 25 Juli 2026.
Menurutnya, persiapan lebih awal memberikan waktu kepada calon jemaah untuk memeriksa data secara tenang. Apabila terdapat kekeliruan identitas atau dokumen yang perlu dilengkapi, penyelesaiannya tidak harus dilakukan dalam suasana tergesa-gesa.
Pemeriksaan data juga tidak boleh dipandang sebagai rutinitas administratif. Di balik setiap nama terdapat penantian panjang, harapan keluarga, dan rencana ibadah yang telah dipelihara selama bertahun-tahun.
“Data haji bukan sekadar deretan identitas. Di balik setiap nama ada keluarga, penantian, dan harapan yang harus dijaga. Ketelitian pada data adalah bentuk awal dari perlindungan kepada jemaah,” ujarnya.
Teknologi Harus Memperpendek Jarak
Iin menilai penggunaan teknologi sangat membantu mempercepat penyampaian informasi dan memberikan kemudahan kepada calon jemaah. Namun, kemampuan masyarakat dalam mengakses serta memahami layanan digital tidak selalu sama.
Ada calon jemaah yang dapat memeriksa informasi secara mandiri. Sebagian lainnya membutuhkan bantuan keluarga, petugas, kelompok bimbingan, atau penjelasan secara langsung.
“Teknologi harus memperpendek jarak, bukan menghilangkan pendampingan manusia. Ada jemaah yang cukup menerima tautan, tetapi ada pula yang baru merasa tenang setelah mendapatkan penjelasan langsung,” katanya.
Karena itu, pelayanan digital dan pendampingan manusia tidak seharusnya dipertentangkan. Keduanya perlu berjalan beriringan agar kecepatan informasi tetap disertai kepastian pemahaman.
Menurut Iin, sebuah informasi belum dapat dianggap selesai hanya karena telah dikirimkan. Informasi baru memiliki arti apabila calon jemaah memahami pesan di dalamnya dan mengetahui langkah yang harus dilakukan.
“Kecepatan pelayanan bukan hanya tentang seberapa cepat informasi dikirim. Kecepatan juga berarti kemampuan kita menjelaskan sampai jemaah benar-benar memahami,” tuturnya.
Keluarga calon jemaah juga dapat mengambil peran dengan membantu memeriksa data, menyimpan dokumen, mencatat informasi penting, dan mendampingi penggunaan layanan digital.
Jemaah Tidak Boleh Membayar Mahalnya Jarak
Bentang geografis Kabupaten Tasikmalaya menghadirkan tantangan pelayanan tersendiri. Jarak dari sejumlah desa menuju pusat pemerintahan di Singaparna tidak selalu dekat. Kondisi jalan, waktu perjalanan, usia, kesehatan, dan kemampuan menggunakan teknologi dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap informasi.
Namun, menurut Iin, keadaan geografis tidak boleh membuat jemaah menerima pelayanan lebih lambat atau merasa berada di luar jangkauan.
“Jemaah tidak boleh membayar jauhnya tempat tinggal dengan lebih lambatnya informasi dan pelayanan. Jarak geografis tidak boleh berubah menjadi jarak kepedulian,” tegasnya.
Prinsip tersebut membutuhkan komunikasi yang terhubung dengan keluarga, kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah, serta berbagai unsur yang bersentuhan langsung dengan calon jemaah.
Pelayanan yang baik, lanjut Iin, bukan meminta semua orang memiliki kemampuan yang sama dalam menghadapi sistem. Sistem pelayanan juga harus cukup luwes untuk memahami usia, kesehatan, keadaan sosial, dan kemampuan setiap jemaah.
“Tidak semua orang dapat berlari mengikuti perubahan informasi. Ada yang perlu dituntun perlahan. Tugas pelayanan bukan menyalahkan langkah yang lambat, tetapi memastikan orang tersebut tetap sampai pada informasi yang benar,” katanya.
Data yang Akurat Melahirkan Ketenangan
Iin mengajak calon jemaah Haji 2027 di Kabupaten Tasikmalaya untuk tidak mengabaikan pemeriksaan data. Nama, identitas kependudukan, dokumen pendukung, nomor kontak, dan informasi lain yang diperlukan harus dipastikan sesuai.
Apabila menemukan informasi yang belum dipahami, calon jemaah diimbau tidak hanya mengandalkan kabar dari percakapan informal. Konfirmasi kepada saluran pelayanan resmi diperlukan agar masyarakat tidak terjebak pada informasi yang belum tentu benar.
“Dalam urusan haji, informasi yang tidak lengkap mudah melahirkan kecemasan. Karena itu, bertanyalah kepada sumber yang tepat. Satu penjelasan yang benar dapat menenangkan jemaah dan seluruh keluarganya,” ujar Iin.
Persiapan Haji 2027, menurutnya, juga tidak berhenti pada kelengkapan data. Calon jemaah perlu mulai menjaga kesehatan, memperkuat pengetahuan manasik, membangun kemandirian, dan menyiapkan mental menghadapi perjalanan panjang.
Data yang benar membuka pintu kepastian. Pengetahuan menumbuhkan kemandirian. Sementara pelayanan yang dekat membuat jemaah merasa negara hadir bersama mereka.
“Kami ingin jemaah yang tinggal di pusat kecamatan maupun desa terjauh merasakan kepastian yang sama: didengar, diarahkan, dan dilayani. Tidak boleh ada jemaah yang merasa jauh hanya karena rumahnya berada jauh dari kantor pelayanan,” pungkas Iin. (AS)
