lintaspriangan.com, BERITA JABAR – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menegaskan komitmennya untuk menjalankan kebijakan efisiensi anggaran Jawa Barat sebagai upaya menjaga keseimbangan fiskal tanpa mengorbankan program pembangunan yang berpihak pada masyarakat.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi, strategi efisiensi bukan sekadar pemangkasan belanja, tetapi juga bentuk tanggung jawab birokrasi untuk memastikan bahwa setiap rupiah digunakan seefektif mungkin demi kesejahteraan rakyat.
“Sekarang saatnya birokrat berpuasa, agar rakyat bisa berpesta. Penghematan bukan berarti melemahkan pelayanan, justru memperkuat fokus kita kepada masyarakat,” ujar Dedi Mulyadi dalam konferensi pers di Gedung Sate, Bandung, Sabtu (11/10/2025).
Pemprov Jabar Pangkas Pengeluaran Tak Produktif
Dedi menjelaskan, efisiensi anggaran dilakukan secara menyeluruh di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Beberapa pos belanja yang dianggap tidak mendesak, seperti perjalanan dinas, rapat luar kota, hingga konsumsi kegiatan, akan dikurangi secara signifikan.
“Perjalanan dinas akan kami pangkas hingga 75 persen, begitu juga pembelian alat tulis kantor dan kegiatan seremonial. Ini bagian dari disiplin fiskal yang harus dijaga,” katanya.
Selain itu, penggunaan listrik dan fasilitas kantor akan diatur lebih ketat. Pemprov hanya akan menyediakan air putih untuk tamu sebagai simbol kesederhanaan birokrasi yang efisien.
Kebijakan ini dilakukan menyusul pemotongan dana transfer daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp2,45 triliun pada tahun anggaran 2026. Meski menghadapi tantangan tersebut, Pemprov Jabar memastikan program-program prioritas tetap berjalan tanpa pengurangan.
Efisiensi Anggaran Jawa Barat Fokus pada Pembangunan Publik
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi tidak akan menyentuh aspek belanja publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Program di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama.
“Kita jaga agar pemangkasan tidak mengganggu alokasi belanja publik. Tidak ada pengurangan tenaga PPPK maupun non-ASN, semuanya tetap bekerja seperti biasa,” tutur Herman.
Pemprov juga tetap melanjutkan program strategis, seperti pembangunan jalan dan jembatan, penerangan jalan umum, rehabilitasi sekolah, serta peningkatan sarana kesehatan. Bahkan, beberapa proyek justru mengalami kenaikan anggaran, seperti pembangunan jalan yang naik dari Rp3 triliun menjadi Rp3,5 triliun.
“Belanja pembangunan bukan hanya dijaga, tetapi ditingkatkan. Fokus kita adalah hasil nyata yang bisa dirasakan masyarakat,” imbuh Dedi.
Efisiensi Anggaran Sebagai Transformasi Birokrasi
Lebih dari sekadar penghematan fiskal, Dedi menilai kebijakan efisiensi anggaran Jawa Barat merupakan momentum penting untuk membangun kultur baru di tubuh birokrasi. Ia ingin menanamkan semangat integritas dan kesederhanaan di kalangan aparatur sipil negara.
“Birokrasi tidak boleh hidup dalam kemewahan, sementara rakyat masih berjuang. Kami ingin pejabat publik kembali pada esensi pelayanan,” tegas mantan Bupati Purwakarta itu.
Pemprov Jabar juga mulai memperluas digitalisasi sistem anggaran dan pelayanan publik agar lebih transparan, cepat, dan efisien. Melalui platform e-budgeting dan e-planning, masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran daerah secara langsung.
Langkah tersebut sekaligus menjadi wujud akuntabilitas publik dan upaya mencegah pemborosan yang selama ini membebani kas daerah.
Menjaga Keseimbangan Fiskal di Tengah Tantangan
Pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat diakui menjadi tantangan besar bagi daerah. Namun, Dedi menilai situasi ini bisa menjadi kesempatan untuk memperbaiki cara kerja birokrasi dan menata ulang prioritas pembangunan.
“Kalau dulu anggaran sering habis untuk kegiatan seremonial, sekarang waktunya kita ubah. Anggaran harus kembali kepada rakyat dalam bentuk layanan dan pembangunan,” ujarnya.
Dedi juga memastikan efisiensi ini tidak mengganggu stabilitas ekonomi daerah. Justru dengan kebijakan penghematan yang terukur, ruang fiskal daerah menjadi lebih kuat untuk menopang investasi dan pembangunan berkelanjutan.
Dukungan Publik dan Transparansi
Kebijakan efisiensi ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan pegiat transparansi anggaran. Pengamat kebijakan publik Universitas Padjadjaran, Dr. Nina Heryani, menilai langkah Dedi Mulyadi sebagai terobosan penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah.
“Efisiensi ini tidak hanya menghemat uang, tetapi juga memperkuat etika birokrasi. Dedi Mulyadi berhasil menunjukkan kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
Dengan semboyan “Birokrat berpuasa, rakyat berpesta,” Jawa Barat berupaya menegakkan prinsip pemerintahan yang hemat, efektif, dan transparan. Efisiensi anggaran tidak lagi sekadar wacana, tetapi menjadi bagian dari gerakan moral birokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik.
Kesimpulan
Dedi Mulyadi jalankan efisiensi anggaran Jawa Barat agar birokrasi hemat, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. (Lintas Priangan/Arrian)
