lintaspriangan.com, BERITA DAERAH. Aksi demo di DPRD Jabar pada Kamis (29/8/2025) berakhir ricuh setelah massa membakar pagar Gedung DPRD Jawa Barat, satu unit sepeda motor, hingga rumah aset MPR RI yang berada di seberang gedung. Polisi mengingatkan agar penyampaian pendapat tetap dilakukan secara damai, sejalan dengan meningkatnya tren unjuk rasa di Jawa Barat dalam beberapa tahun terakhir.
Ricuh di Depan DPRD Jawa Barat
Unjuk rasa yang diikuti pengemudi ojek online, mahasiswa, pelajar, hingga masyarakat umum awalnya berlangsung damai. Namun, situasi berubah memanas ketika pagar DPRD Jabar dilalap api. Tak hanya itu, sebuah sepeda motor dan rumah aset MPR RI ikut terbakar. Kondisi tersebut memaksa aparat kepolisian untuk memperketat penjagaan dan menghalau sebagian massa keluar dari area gedung.
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan menegaskan, aspirasi masyarakat seharusnya disampaikan dengan tertib.
“Penyampaian pendapat di muka umum dijamin undang-undang. Namun, kami imbau rekan-rekan mahasiswa, buruh, maupun ojol tetap menyampaikan aspirasinya secara damai. Jangan sampai aksi yang seharusnya kondusif justru menimbulkan kerugian dengan adanya tindakan anarkis,” ujarnya.
Hendra menambahkan, polisi akan tetap mengedepankan langkah persuasif, tetapi tidak segan menindak tegas pihak-pihak yang memicu kericuhan. Ia berharap seluruh elemen masyarakat menjaga kondusifitas agar aspirasi tetap berjalan demokratis tanpa merugikan masyarakat luas.
Tren Unjuk Rasa di Jawa Barat
Kericuhan dalam demo di DPRD Jabar kali ini menambah daftar panjang unjuk rasa yang kerap terjadi di Jawa Barat. Berdasarkan data resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, jumlah aksi unjuk rasa di provinsi ini mengalami peningkatan signifikan dalam tujuh tahun terakhir.
| Tahun | Jumlah Demo (kejadian) |
|---|---|
| 2017 | 57 |
| 2018 | 76 |
| 2019 | 212 |
| 2020 | 333 |
| 2021 | 523 |
| 2022 | 915 |
| 2023 | 801 |
Tren ini memperlihatkan bahwa Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan intensitas unjuk rasa tertinggi di Indonesia. Lonjakan paling drastis terjadi pada 2022 dengan 915 aksi, sebelum turun sedikit pada 2023 menjadi 801 aksi. Fakta tersebut menunjukkan meningkatnya dinamika sosial politik di daerah ini, termasuk peran kelompok mahasiswa, buruh, hingga ojek online yang kini sering menjadi motor penggerak aksi massa.
Imbauan Polisi dan Respons Masyarakat
Menurut Polda Jabar, sebagian besar aksi sebenarnya berjalan damai. Namun, kericuhan di depan DPRD Jabar kali ini mencoreng citra penyampaian aspirasi yang seharusnya bisa dikawal dengan baik. Aparat menegaskan tetap menjunjung demokrasi, namun memastikan tindakan anarkis tidak akan ditoleransi.
Di sisi lain, sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai meningkatnya jumlah aksi massa di Jawa Barat mencerminkan semakin kuatnya kesadaran publik untuk bersuara. Namun, mereka juga menekankan pentingnya mekanisme dialog agar aspirasi tersalurkan tanpa menimbulkan kerugian sosial maupun kerusakan fasilitas umum.
Menjaga Demokrasi dan Kondusifitas
Dengan tren unjuk rasa yang cenderung tinggi, kepolisian berharap semua elemen dapat berperan dalam menjaga keamanan. Kondisi Jawa Barat yang heterogen secara sosial menjadikannya salah satu barometer dinamika politik nasional.
Polda Jabar menegaskan, jalur hukum dan ruang aspirasi tetap terbuka bagi masyarakat. Namun, penyampaian pendapat harus dilakukan secara tertib agar tujuan demokrasi tercapai tanpa menimbulkan kerusakan atau konflik horizontal. (Lintas Priangan/AC)