lintaspriangan.com, BERITA BANDUNG. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menahan B.K. pada Jumat, 13 November 2026, dalam perkara dugaan korupsi proyek UPI Bandung. B.K. menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan gedung Convention and Exhibition Center (CEC) Universitas Pendidikan Indonesia. Penyidik menahannya selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan setelah memeriksanya sekitar enam jam.
Sekitar tiga pekan sebelum penahanan itu, UPI menyatakan gedung tersebut belum bisa dipakai sesuai rencana. Kampus semula menyiapkan fasilitas itu untuk kegiatan sivitas akademika dan masyarakat. Ketika UPI menyampaikan keterangan tersebut pada 22 Oktober 2026, tenggat pekerjaan dalam adendum kontrak sudah lewat sekitar 21 bulan.
Kontrak dan Pembayaran dalam Perkara Dugaan Korupsi Proyek UPI Bandung
Asian Development Bank (ADB) mencatat PT Arkindo sebagai kontraktor pembangunan gedung dalam paket CWP-03. Paket tersebut masuk dalam program pengembangan empat perguruan tinggi negeri melalui pinjaman ADB. Selain UPI, program itu mencakup Universitas Jambi, Universitas Riau, dan Universitas Malikussaleh.
Menurut Kejati Jabar, kontrak awal tertanggal 3 Juni 2024 bernilai Rp47,17 miliar. Perubahan lingkup pekerjaan menaikkan nilai kontrak sekitar Rp5,32 miliar menjadi Rp52,48 miliar. Adendum itu juga memperpanjang masa pelaksanaan dari 210 menjadi 231 hari kalender. Tenggat pekerjaan bergeser dari 30 Desember 2024 ke 20 Januari 2025.
Penyidik menyebut bobot pekerjaan fisik yang terpasang baru mencapai 75,34 persen. Meski demikian, menurut penyidik, pembayaran kepada kontraktor mencapai 100 persen dari nilai kontrak. Kejati juga mendalami dugaan penggunaan dokumen jaminan bank yang tidak sah, antara lain jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka.
Kejati merujuk audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tertanggal 26 Mei 2026. Audit itu menghitung kerugian keuangan negara sebesar Rp25,98 miliar. Selain B.K., Kejati menetapkan D.W.R., Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta, sebagai tersangka. Penyidik memeriksa D.W.R. di Kejaksaan Negeri Mimika, Papua Tengah, pada 10–11 November 2026.
Nasib Gedung CEC di Tengah Dugaan Korupsi Proyek UPI Bandung
Dalam siaran pers 22 Oktober, UPI menyebut dugaan wanprestasi atau kegagalan pihak pengembang memenuhi kewajiban kontrak sebagai penyebab proyek meleset dari rencana. Menurut kampus, kondisi itu menunda pemanfaatan gedung. UPI menyampaikan permohonan maaf kepada sivitas akademika dan masyarakat serta menyatakan terus berkoordinasi dengan pihak berwenang.
UPI menyatakan akan mengambil langkah untuk menyelesaikan pembangunan setelah perkara memperoleh kepastian hukum. Kampus belum merinci tahapan penyelesaian, kebutuhan biaya, atau target pembukaan gedung dalam keterangan tersebut.
Angka 75,34 persen yang disampaikan Kejati menggambarkan bobot fisik pekerjaan saat pemeriksaan. Untuk mengetahui kapan gedung bisa digunakan, publik masih memerlukan rincian pekerjaan yang tersisa dan jadwal penyelesaiannya. Rilis UPI belum menjelaskan apakah kampus sudah menyiapkan rencana untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
(ALP)