lintaspriangan.com, BERITA SUMEDANG. Pajak tambang Sumedang kembali menjadi sorotan. Penerimaan daerah dari aktivitas pertambangan disebut hanya sekitar Rp2 miliar, sedangkan perbaikan infrastruktur jalan, terutama di Kecamatan Surian, diperkirakan dapat menghabiskan belasan miliar rupiah. Ketimpangan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang semestinya menanggung biaya pemulihan jalan.
Persoalan itu mengemuka dalam rapat evaluasi pertambangan yang dipimpin Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Senin (9/11/2026). Pemerintah Kabupaten Sumedang mengeluhkan dampak angkutan material tambang yang dinilai tidak sebanding dengan manfaat ekonominya bagi daerah.
Pajak Tambang Sumedang: Rp2 Miliar Belum Menjawab Beban Jalan
Berdasarkan publikasi resmi Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat tertanggal 10 November 2026, Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila mengungkapkan persoalan penerimaan pajak pertambangan yang hanya sekitar Rp2 miliar.
Di sisi lain, biaya perbaikan jalan yang terdampak aktivitas pertambangan, khususnya di Surian, disebut bisa mencapai belasan miliar rupiah.
Namun, kedua angka tersebut belum cukup untuk menyimpulkan besarnya kerugian keuangan daerah.
Publikasi itu belum merinci periode penerimaan Rp2 miliar, ruas jalan yang masuk perhitungan, maupun dasar penyusunan perkiraan biaya perbaikannya.
Perbandingan yang dapat dipertanggungjawabkan memerlukan data penerimaan pajak untuk periode tertentu, hasil pemeriksaan kondisi jalan, serta rincian kebutuhan anggaran pemulihan.
Sumedang sebenarnya telah memiliki perangkat hukum pemungutan pajak pertambangan. Salah satunya Peraturan Bupati Sumedang Nomor 30 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), yang ditetapkan pada 23 Juli 2026.
Keberadaan aturan tersebut memberikan landasan administratif bagi pemungutan pajak. Namun, efektivitasnya tetap perlu diuji melalui realisasi penerimaan, kepatuhan wajib pajak, dan pengawasan volume material yang ditambang.
Persoalan lainnya, penerimaan pajak merupakan pendapatan pemerintah daerah, bukan ukuran otomatis besarnya kewajiban perusahaan untuk memperbaiki infrastruktur.
Karena itu, penghitungan pajak dan penetapan tanggung jawab atas kerusakan jalan harus ditempatkan dalam kerangka hukum masing-masing.
Pajak Tambang Sumedang dan Tanggung Jawab Perbaikan Jalan
Siapa sebenarnya yang wajib memperbaiki jalan rusak akibat aktivitas kendaraan pengangkut material tambang?
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan dua pijakan penting.
Pasal 24 mewajibkan penyelenggara jalan segera dan secara patut memperbaiki kerusakan yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Apabila perbaikan belum dapat dilaksanakan, penyelenggara jalan wajib memasang tanda atau rambu peringatan.
Sementara itu, Pasal 28 melarang setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau gangguan fungsi jalan. Pelanggarannya memiliki konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 274.
Artinya, tanggung jawab penyelenggara jalan untuk menjaga keselamatan pengguna tidak serta-merta membebaskan pihak yang terbukti menyebabkan kerusakan dari pertanggungjawaban hukum.
Meski demikian, keterlibatan kendaraan tambang tidak otomatis membuktikan suatu perusahaan bertanggung jawab atas seluruh kerusakan jalan.
Pemeriksaan teknis tetap diperlukan untuk mengidentifikasi penyebab kerusakan, mulai dari beban kendaraan, kondisi konstruksi, intensitas lalu lintas, hingga faktor lingkungan.
Pemerintah juga harus memastikan status setiap ruas jalan. Kewenangan penanganan jalan nasional, provinsi, kabupaten, dan desa berbeda sesuai ketentuan penyelenggaraan jalan.
Dalam evaluasi di Jawa Barat, Gubernur Dedi Mulyadi menginstruksikan penundaan proses penerbitan izin pertambangan yang sedang dibahas di Sumedang sampai tersedia solusi mengenai pemeliharaan jalan dan tanggung jawab lingkungan.
Evaluasi tersebut mencakup permohonan terkait CV AR Putri dan PT UI Sejahtera. Namun, pembahasan izin tidak dengan sendirinya membuktikan kedua perusahaan melakukan pelanggaran atau menjadi penyebab kerusakan tertentu.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan tenggat evaluasi menyeluruh hingga 20 November 2026.
Tenggat ini menjadi kesempatan untuk memperjelas tanggung jawab pemerintah dan pelaku usaha sebelum keputusan perizinan ditetapkan.
Bagi masyarakat Sumedang, persoalannya bukan sekadar berapa besar pajak yang masuk ke kas daerah. Hal yang tidak kalah penting ialah kepastian kapan jalan diperbaiki, siapa yang membiayai, dan bagaimana kerusakan serupa dicegah.
Tanpa data kerusakan, rincian anggaran, serta pembagian tanggung jawab yang terbuka, evaluasi pertambangan berisiko berhenti pada perdebatan antara besarnya penerimaan dan mahalnya biaya perbaikan.
(ALP)