lintaspriangan.com, NASIONAL. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rabu (11/11/2026). Meski HMP Gibran telah memperoleh dukungan lintas fraksi, langkah tersebut belum berarti DPR memutuskan pemakzulan. Prosesnya masih harus melewati sejumlah tahapan konstitusional.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengumumkan jumlah pengusul dalam rapat penerimaan usulan HMP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pimpinan DPR selanjutnya akan membawa usulan tersebut ke mekanisme kelembagaan, dengan agenda paripurna terdekat pada Kamis (12/11/2026).
HMP Gibran Baru Memasuki Tahap Pengusulan
Saan mengungkapkan bahwa sebanyak 120 anggota DPR telah menandatangani dokumen pengajuan Hak Menyatakan Pendapat.
“Berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang,” ujar Saan dalam keterangan resmi DPR.
Dari delapan fraksi, PKS menyumbang pengusul terbanyak dengan 28 anggota, disusul NasDem 19 anggota. PKB dan Demokrat masing-masing 18 anggota, PDI Perjuangan 14 anggota, Golkar dan Gerindra masing-masing 11 anggota, serta PAN satu anggota.
Jumlah tersebut melampaui persyaratan minimal pengajuan HMP, yakni 25 anggota DPR.
Namun, terdapat perbedaan mendasar antara mengajukan usulan dan memperoleh persetujuan DPR sebagai lembaga.
Keterlibatan anggota dari seluruh delapan fraksi tidak serta-merta menunjukkan seluruh anggota masing-masing fraksi menyetujui pemberhentian Gibran.
Menurut Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), usulan Hak Menyatakan Pendapat harus menjalani pembahasan dan mendapatkan persetujuan melalui rapat paripurna.
Agenda paripurna Kamis (12/11/2026) sendiri mencakup pengumuman usul penggunaan hak anggota DPR. Dengan demikian, agenda tersebut tidak boleh langsung ditafsirkan sebagai keputusan final mengenai pemberhentian wakil presiden.
HMP Gibran Harus Melewati Mahkamah Konstitusi dan MPR
Persoalan berikutnya adalah bagaimana HMP Gibran dapat berkembang menjadi proses pemberhentian wakil presiden.
Berdasarkan Pasal 7B UUD 1945, DPR hanya dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kepada Mahkamah Konstitusi apabila memperoleh dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir dalam rapat paripurna. Rapat tersebut juga harus dihadiri minimal dua pertiga dari seluruh anggota DPR.
Dengan komposisi DPR sebanyak 580 anggota, syarat kehadiran minimal mencapai 387 orang.
Artinya, 120 tanda tangan pengusul belum dapat dipersamakan dengan dukungan yang diperlukan untuk membawa pendapat DPR ke Mahkamah Konstitusi.
Jika persyaratan tersebut terpenuhi, Mahkamah Konstitusi bertugas memeriksa dan memutus pendapat DPR. Konstitusi memberikan waktu paling lama 90 hari sejak permintaan DPR diterima MK.
Apabila MK menyatakan dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan terbukti, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
MPR kemudian wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 30 hari sejak menerima usulan tersebut.
Keputusan pemberhentian mensyaratkan kehadiran sedikitnya tiga perempat anggota MPR serta persetujuan minimal dua pertiga anggota yang hadir. Wakil presiden juga harus diberi kesempatan menyampaikan penjelasan.
Adapun materi HMP yang diajukan para anggota DPR berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran dan dugaan tidak lagi terpenuhinya persyaratan sebagai wakil presiden.
Namun, dugaan dalam dokumen pengusulan bukanlah kesimpulan hukum bahwa Gibran terbukti melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi persyaratan jabatannya.
Karena itu, perkembangan politik pada 11 November 2026 baru menunjukkan dimulainya proses formal pengusulan HMP di DPR, bukan keputusan pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Tahap selanjutnya akan menentukan apakah usulan tersebut memperoleh persetujuan DPR, memiliki dasar pembuktian yang dapat diuji di Mahkamah Konstitusi, dan akhirnya dapat diteruskan kepada MPR.
(ALP)