lintaspriangan.com, BERITA BANDUNG. Aparatur sipil negara atau ASN di Jawa Barat kembali menjadi sorotan setelah muncul data transaksi judi online bernilai besar. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyebut ada ASN yang terdata melakukan transaksi judi online hingga sekitar Rp800 juta dalam satu tahun.
Pernyataan itu disampaikan Erwan di Bandung, Selasa, 7 Juli 2026. Ia mengaku prihatin karena praktik judi online tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga sudah masuk ke lingkungan aparatur pemerintahan.
Data PPATK Buka Alarm Serius
Erwan menyebut data tersebut berasal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Data itu disebut memuat informasi rinci, termasuk nama dan alamat. Namun, identitas ASN yang masuk dalam data tidak dibuka ke publik.
Pemprov Jabar memilih menempuh penanganan melalui mekanisme internal. Jalur pembinaan dan pengawasan akan dilakukan agar persoalan ini tidak berhenti pada kegaduhan sesaat, tetapi benar-benar ditangani di lingkungan birokrasi.
Masalah ini menjadi serius karena menyangkut integritas aparatur. ASN bekerja dengan mandat pelayanan publik. Ketika ada aparatur yang terseret judi online, dampaknya tidak hanya menyangkut keuangan pribadi, tetapi juga bisa merembet pada disiplin kerja, kualitas pelayanan, dan kepercayaan warga kepada pemerintah.
Erwan juga menyebut nilai transaksi judi online yang melibatkan aparatur di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Jawa Barat mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahun. Angka itu menunjukkan bahwa judi online bukan lagi sekadar masalah pribadi di balik layar ponsel. Dalam konteks birokrasi, ini sudah menjadi alarm kelembagaan.
Jawa Barat memiliki jumlah penduduk besar dan aktivitas digital yang tinggi. Karena itu, persoalan judi online dan pinjaman online ilegal bisa berkembang cepat bila tidak dicegah. Pemerintah daerah tidak cukup hanya memberi imbauan. Pengawasan internal, pembinaan, dan tindakan disiplin perlu berjalan bersamaan.
Integritas ASN Jadi Sorotan Publik
Pemprov Jabar akan melibatkan Inspektorat dalam proses pembinaan. ASN yang masuk dalam data dapat dipanggil untuk dimintai klarifikasi dan diberi pembinaan sesuai mekanisme yang berlaku.
Langkah ini penting karena judi online sering berhubungan dengan persoalan keuangan lain. Seseorang yang kalah dalam judi online bisa terdorong masuk ke pinjaman online ilegal. Bila itu terjadi pada ASN, risikonya dapat melebar ke lingkungan kerja dan pelayanan publik.
Anggota Ombudsman RI Maneger Nasution turut menyoroti persoalan ini dari sisi etika aparatur. Menurutnya, keterlibatan aparatur dalam judi online dan pinjaman online tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut kepatutan sebagai pelayan publik.
Bagi masyarakat, isu ini mudah dipahami. Warga ingin dilayani oleh aparatur yang tertib, fokus, dan bisa dipercaya. Karena itu, data ASN Jabar yang terhubung dengan transaksi judi online menjadi perhatian besar.
Pemprov Jabar kini perlu menjaga keseimbangan. Identitas pribadi tidak dibuka sembarangan, tetapi proses pengawasan juga tidak boleh berhenti sebagai formalitas. Bila pembinaan hanya menjadi upacara administrasi, masalahnya bisa muncul lagi dengan baju baru. Judol memang digital, tapi dampaknya sangat nyata: dompet jebol, disiplin rontok, kepercayaan publik ikut bocor. (AS)
