lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Di tengah seruan penghematan anggaran dari pemerintah pusat hingga daerah, alokasi perjalanan dinas DPRD Kabupaten Tasikmalaya justru menjadi sorotan.
Dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Swakelola Tahun 2026, anggaran untuk kegiatan tersebut tercatat menembus Rp 7,1 miliar.
Sejumlah agenda kedewanan disebut masih didominasi penggunaan anggaran perjalanan dinas.
Mulai dari pembahasan rancangan peraturan daerah (Perda) yang mencapai sekitar Rp 1,6 miliar, pembahasan kode etik lebih dari Rp 100 juta, hingga rapat-rapat anggaran yang dikemas dalam bentuk pertemuan di luar daerah.
Tak hanya itu, kegiatan reses atau penyerapan aspirasi masyarakat yang sejatinya telah difasilitasi melalui tunjangan, juga masih menyerap anggaran ratusan juta rupiah untuk perjalanan.
Kondisi ini menuai kritik dari berbagai pihak. Presiden KMRT, Ahmad Rifa, menilai DPRD tidak menunjukkan kepekaan terhadap instruksi efisiensi anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah.
“Wakil rakyat terkesan mengabaikan instruksi presiden dan surat edaran bupati terkait efisiensi,” ujarnya, Sabtu (25/4/2026).
Senada, Koordinator PSU, Septian Hadinata, menyebut besarnya anggaran perjalanan dinas menjadi indikasi lemahnya keberpihakan terhadap masyarakat.
“Ini menunjukkan dewan belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat,” katanya.
Kritik juga datang dari kalangan akademisi. Wakil Rektor III Universitas Islam KH Ruhiat Cipasung (UNIK) Tasikmalaya, Dr. Asep M. Tamam, menyindir pola kerja DPRD yang dinilai belum adaptif dengan perkembangan teknologi.
“Di era digital, studi banding tidak harus selalu dilakukan secara tatap muka. Banyak referensi bisa diakses secara daring,” ujarnya.
Baca Juga : Ratusan Peserta Ikuti Kontes Bonsai DI asia Plaza Ketum PPBI Soroti Kualitas Tasikmalaya
Di sisi lain, langkah efisiensi justru mulai diterapkan di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Sejumlah pejabat memilih menggunakan kendaraan pribadi, termasuk sepeda motor, untuk aktivitas kedinasan guna menekan penggunaan bahan bakar. Kendaraan dinas pun dilaporkan lebih banyak diparkir.
Pengamat menilai, upaya efisiensi seharusnya menjadi komitmen bersama seluruh elemen pemerintahan, termasuk legislatif.
Kebijakan penghematan tidak cukup berhenti pada regulasi, melainkan harus tercermin dalam praktik penggunaan anggaran sehari-hari. (DH)
