lintaspriangan.com, TAJUK LINTAS. Komunitas Sawala Wartawan dan Konten Kreator Aspiratif (SWAKKA) bersiap menggelar rapat tahunan perdananya. Agenda ini menjadi momen penting untuk menentukan masa depan organisasi yang kini sedang bersemangat untuk tumbuh. Rapat Tahunan Perdana SWAKKA diproyeksikan menjadi panggung evaluasi sekaligus perumusan arah baru ekosistem pers dan konten kreator di daerah.
SWAKKA saat ini mewadahi 17 media online, sementara untuk konten kreator masih dalam proses penjajagan dan penyamaan visi agar kolaborasi berjalan sehat dan produktif. Meski usianya masih sangat muda, SWAKKA langsung melompat pada isu-isu strategis yang selama ini menjadi ganjalan banyak media lokal, salah satunya tentang relasi yang tidak seimbang dengan pemerintah daerah.
Rapat tahunan perdana rencananya digelar 20–21 Desember di Kota Tasikmalaya, setelah sebelumnya dijadwalkan 16 Desember. Agenda yang akan dibahas pun tidak main-main: mulai dari status kelembagaan SWAKKA hingga posisi media anggota dalam konteks hubungan dengan pemerintah daerah.
Salah satu topik krusial yang akan dibahas adalah apakah SWAKKA akan tetap menjadi komunitas, atau diformalisasi melalui notaris dan Kemenkumham. Keputusan ini penting, sebab pilihan bentuk kelembagaan akan berpengaruh pada legalitas kerja sama, akses program, serta posisi tawar SWAKKA dalam dialog dengan pemangku kebijakan.
Mukhlis dari portaloka.com menyebut, selain status lembaga, salah satu diskusi paling menarik adalah penentuan posisi media anggota SWAKKA terhadap pemerintah daerah.
“Skema relasi dengan pemda ini penting. Apakah nanti kita jadi mitra, netral, atau justru fokus di posisi sosial kontrol,” ujarnya.
Ali Bhakti dari kanalberita.com menilai, posisi ini harus disepakati bersama agar media anggota SWAKKA memiliki orientasi yang sama. Ia menyoroti minimnya perhatian pemerintah terhadap pertumbuhan media lokal.
“Kalau perhatian pemerintah selama ini hanya sekadarnya, mungkin posisi sebagai kontrol sosial justru lebih relevan,” katanya.
Senada dengan itu, Diki Samani dari albadarpost menambahkan. Menurutnya, cara pandang sebagian pemerintah daerah terhadap pers masih jauh dari ideal.
“Pers sering dianggap gangguan. Mayoritas SKPD tidak ada anggaran relasi media. Artinya, mereka merasa tak perlu membangun hubungan yang sehat dengan media. Aneh, di era disrupsi informasi seperti hari ini, SKPD masih banyak yang tidak punya anggaran relasi media. Masih mending kalau website atau medsos mereka dikelola profesional, yang ada kebanyakan mati suri. Paling hanya Kominfo saja, itu pun terseok-seok sekali,” tegasnya.
Menurut Diki, hampir mustahil media lokal berkembang jika hanya mengandalkan Kominfo. Karena perusahaan swasta di daerah pun masih sangat terbatas. Pada akhirnya pilihan bagi media cuma dua: jadi mitra pemerintah meski sekadarnya, atau fokus menjadi sosial kontrol.
Pandangan ini juga diperkuat oleh Eko Nugraha dari Lintas Priangan. Ia mengatakan, banyak sekali materi SKPD yang sebenarnya sangat layak menjadi berita penting bagi publik, tetapi entah kenapa, jangankan masalah anggaran relasi, sekedar komunikasi saja susahnya bukan main. Eko menambahkan, pembangunan infrastruktur itu banyak, pengadaan barang, bibit tanaman, dan lain-lain itu juga sangat banyak, tapi kenapa tidak mau dipublikasi. Padahal bisa dikemas jadi berita positif untuk citra pemerintah.
Pembahasan mengenai posisi media terhadap pemerintah sejatinya selaras dengan amanat UU Pers Nomor 40 Tahun 1999, khususnya Pasal 3 Ayat 1 yang menyebut empat fungsi pers: informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Karena itulah, isu posisi strategis media dalam ekosistem pemerintahan menjadi topik yang tidak bisa dihindari.
Semua Akan Dibahas Tuntas di Rapat SWAKKA
SWAKKA menegaskan, seluruh isu krusial ini akan dikupas tuntas dalam rapat tahunan pertama. Mulai dari kelembagaan, arah gerak komunitas, relasi dengan pemda, hingga strategi membangun ekosistem media dan konten kreator yang sehat di Priangan Timur.
“Yang pasti, semuanya akan kita bahas tuntas di rapat tahunan perdana SWAKKA. Kita tunggu saja hasilnya,” ujar Mukhlis.
Rapat perdana ini diperkirakan menjadi langkah awal pembentukan peta jalan media lokal yang lebih kuat, lebih solid, dan lebih berdaulat, baik sebagai mitra pemerintah maupun sebagai pilar kontrol sosial yang kritis dan independen.
