lintaspriangan.com, BERITA JAWA BARAT. Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mulai menyiapkan kebijakan WFH massal Provinsi Jabar sebagai langkah efisiensi anggaran yang akan berjalan mulai November 2025. Skema kerja dari rumah ini akan menjadi uji coba besar-besaran menuju pelaksanaan penuh pada awal 2026.
Kebijakan tersebut diambil sebagai respons atas tekanan keuangan daerah yang kian ketat. Transfer dana dari pemerintah pusat mengalami penurunan, sementara kebutuhan operasional pemerintahan tetap tinggi. Alih-alih memangkas layanan publik, Pemprov Jabar memilih cara cerdas: menekan biaya kantor melalui Work From Home (WFH).
Tahap Awal: Uji Coba WFH November hingga Desember
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, Dedi Supandi, menjelaskan bahwa surat edaran mengenai pelaksanaan WFH massal Provinsi Jabar telah diterbitkan melalui nomor 150/KPG.03/BKD. Sosialisasi dilakukan sejak akhir Oktober agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) siap menjalankan mekanismenya.
Menurut rencana, WFH akan diberlakukan dalam dua tahap.
- Tahap pertama, November 2025, seluruh pegawai OPD dijadwalkan bekerja dari rumah satu hari penuh setiap Kamis.
- Tahap kedua, Desember 2025, akan diterapkan pola “50:50”, di mana setengah pegawai bekerja dari rumah dan sisanya tetap berkantor.
Evaluasi terhadap efektivitas sistem ini akan menjadi dasar penerapan penuh pada Januari 2026. “Kami ingin memastikan efisiensi berjalan tanpa menurunkan produktivitas,” ujar Dedi Supandi, dikutip dari DeskJabar.
Melalui kebijakan ini, Pemprov Jabar menargetkan penghematan signifikan pada listrik, air, pendingin ruangan, serta biaya perjalanan dinas. Jika hasilnya efektif, kerja dari rumah bisa menjadi pola permanen di beberapa bidang pemerintahan.
DPRD Jabar Juga Terapkan WFH 50 Persen
Sejalan dengan kebijakan eksekutif, Sekretariat DPRD Jawa Barat juga mulai memberlakukan WFH 50 persen bagi pegawainya mulai November. Menurut Sekretaris DPRD Jabar, Dodi Sukmayana, langkah ini bagian dari strategi besar efisiensi yang mencakup seluruh aspek operasional kantor dewan.
Dodi menjelaskan, dari total 133 pegawai di lingkungan sekretariat, separuhnya akan bekerja dari rumah secara bergiliran. Rasio kerja staf pendukung juga diubah, dari sebelumnya satu staf untuk dua anggota dewan menjadi satu staf untuk lima anggota.
“Efisiensi itu bukan alasan untuk menurunkan kualitas kerja, tapi justru jadi tantangan agar lebih kreatif dan hemat,” ujarnya seperti dikutip VOI.
Selain WFH, DPRD Jabar juga mulai menggunakan panel surya untuk sumber energi, mematikan sambungan internet berbayar, dan memaksimalkan penggunaan air tanah. Langkah ini ditargetkan mampu menekan beban listrik dan biaya operasional bulanan.
Kenapa WFH Massal Jadi Pilihan?
Menurut laporan DeskJabar, Pemprov Jabar menilai bahwa efisiensi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Anggaran belanja barang dan jasa yang turun tajam memaksa pemerintah daerah berpikir ulang tentang cara bekerja. Dengan menerapkan WFH massal Provinsi Jabar, diharapkan pengeluaran bisa ditekan tanpa mengganggu pelayanan masyarakat.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyebutkan bahwa penghematan dilakukan secara menyeluruh agar pembangunan tetap berjalan meski dana transfer berkurang. “Kalau anggaran operasional bisa dihemat, maka pembangunan fisik bisa terus jalan,” ujarnya dalam kesempatan terpisah.
Namun kebijakan ini tentu bukan tanpa tantangan. Pengawasan terhadap kinerja pegawai, disiplin absensi, serta efektivitas koordinasi daring menjadi perhatian utama. Pemprov Jabar telah menyiapkan sistem pelaporan dan pemantauan digital untuk memastikan produktivitas tetap terjaga selama WFH.
Evaluasi dan Langkah Lanjut
Uji coba WFH selama dua bulan akan menjadi dasar evaluasi komprehensif sebelum diterapkan secara luas pada 2026. Jika efisiensi dan produktivitas bisa berjalan beriringan, sistem kerja hybrid kemungkinan akan diterapkan permanen di beberapa instansi.
Pemerintah juga akan melibatkan Inspektorat dan BKD untuk memantau pelaksanaan WFH agar tidak disalahgunakan. “Kita ingin memastikan kerja dari rumah benar-benar efektif, bukan sekadar formalitas,” tegas Dedi Supandi.
Program WFH massal Provinsi Jabar menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam menghadapi tekanan fiskal tanpa mengorbankan kinerja birokrasi. Baik Pemprov maupun DPRD Jabar sama-sama menunjukkan keseriusan melakukan efisiensi anggaran melalui transformasi pola kerja.
Jika uji coba ini sukses, Jawa Barat bisa menjadi provinsi pertama yang menjadikan WFH sebagai kebijakan permanen dalam tata kelola pemerintahan daerah. Kerja boleh dari rumah, tapi semangat “ngabdi untuk rakyat” tetap harus sampai kantor, meski lewat layar Zoom. (GPS)
