lintaspriangan.com, TAJUK LINTAS. Ada sesuatu yang membuat kami, di meja redaksi Lintas Priangan, mengernyitkan dahi dini hari tadi . Bukan karena biaya perjalanan dinas DPRD Kota Tasikmalaya yang fantastis, belanja koleksi perpustakaan yang enggan dipertanyakan, atau anggaran kertas Bappelitbangda yang rasanya kelewat batas. Ini soal alat sederhana yang seharusnya membantu keterbukaan: mesin telusur Google.
Hari Jumat, tanggal 12 Mei 2025, sekitar jam 02.30 dini hari tadi, rutinitas membuka situs LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) beberapa daerah di Priangan Timur berubah menjadi penelusuran yang penuh tanda tanya. Kenapa bisa? Begini ceritanya…
Biasanya, ketika redaksi mengetikkan kata kunci “LPSE Kota Tasikmalaya”, yang muncul paling atas adalah situs resmi LPSE Kota Tasikmalaya. Ini hal yang wajar dan lumrah. Algoritma mesin telusur memang sejak lama mengutamakan sumber resmi pemerintah untuk ditempatkan di posisi teratas dari hasil temuan, agar pencari informasi lebih cepat mendapatkan informasi valid yang dibutuhkan. Namun dini hari tadi, Google menyuguhkan hasil telusuran yang sama sekali tidak biasa.
Alih-alih bertemu laman resmi di puncak hasil pencarian, yang muncul justru sebuah website abad-abal (web phising). Title-nya meniru persis website resmi: “LPSE Kota Tasikmalaya – Layanan Pengadaan Secara…”, lengkap dengan deskripsi yang meyakinkan: “Portal resmi LPSE Kota Tasikmalaya untuk layanan pengadaan elektronik pemerintah yang modern, transparan dan terintegrasi.”
Sekilas tak ada yang janggal. Tapi kemudian bisa dipastikan ini website sesat ketika memperhatikan domain dari hasil temuan teratas tesebut. Domainnya bukan menggunakan .id sebagaimana website LPSE yang resmi, melainkan .com, dengan nama yang menyesatkan. Ini alamat lengkap website abal-abal tersebut: https://www.lpsekabtasikmalaya.com/. Perhatikan, pada judul dan deskripsi website menyebut Kota Tasikmalaya, tapi pada domain memakai Kab Tasikmalaya.
Tak berhenti sampai di situ, untuk perbandingan, redaksi kemudian mengetikkan kata kunci serupa untuk daerah lain, yakni: “LPSE Kabupaten Tasikmalaya” dan “LPSE Kabupaten Ciamis”. Dan ternyata, hasilnya normal seperti biasa. Website resmi kedua daerah tersebut bertengger di puncak sebagaimana mestinya. Ini menegaskan bahwa yang terjadi untuk kata kunci “LPSE Kota Tasikmalaya” bukan fenomena umum, melainkan sesuatu yang spesifik dan menarik untuk diperdalam.
Selanjutnya, redaksi Lintas Priangan melakukan pengecekan website abal-abal tadi. Ternyata, website abal-abal ini masih seumur jagung, baru muncul di dunia maya pada tahun ini, tepatnya tanggal 7 Februari 2025.
Singkatnya, situs tersebut relatif baru. Sementara situs resmi LPSE Kota Tasikmalaya justru tenggelam: muncul di urutan paling bawah hasil pencarian halaman pertama — temuan ke-8 dari delapan link — dan bahkan itu bukan tautan ke halaman beranda, melainkan ke salah satu halaman evaluasi pemenang yang tampaknya merupakan cache di komputer redaksi.
Lalu kemana perginya halaman beranda website resmi LPSE Kota Tasikmalaya? Wallohu’alam. Sampai halaman kelima dari hasil telusuran Google (berarti sekitar 40 hasil temuan Google), beranda tersebut tidak ditemukan. Ada sedikit jejak, itupun bukan halaman beranda. (*)
Tapi, mari berbaik sangka saja. Semoga hilangnya halaman beranda website resmi LPSE Kota Tasikmalaya, yang berganti dengan website abal-abal, hanya karena masalah teknis semata. Bukan karena tangan-tangan kotor yang dengan sengaja menenggelamkan halaman resmi, cuma gara-gara warga dan medianya semakin gencar memantau realisasi anggaran lewat website tersebut.
Hanya saja, ada satu hal yang sulit diterima logika. Untuk bisa berada di halaman pertama dari hasil temuan Google, sebuah produk lokal umumnya harus merogoh kocek untuk jasa SEO sekitar Rp5 s/d 10juta per bulan. Ini baru sekedar nongol di halaman satu, mungkin urutan terbawah. Bayangkan, berapa duit yang harus dikeluarkan agar website abal-abal tadi bisa bertengger di temuan teratas pada halaman pertama Google? Apalagi sampai menenggelamkan website resmi milik pemerintah.
Yang pasti, mustahil murah, apalagi gratis. Bisa dipastikan, realitas ini bukan hasil iseng mahasiwa IT yang lagi praktik.
Dan, tentang website abal-abal yang menyesatkan itu, sudah seharusnya pemerintah Kota Tasikmalaya bertindak. Cek, telusuri, tangkap, penjarakan pembuatnya! Toh, mengusut siapa dalang pembuat website itu bukan perkara sulit, terlebih jika pihak pemerintah yang meminta aparat melakukannya.
Catatan:
(*) Halaman beranda website resmi LPSE Kota Tasikmalaya ini sulit ditemukan dalam hasil telusuran Google dengan catatan, Redaksi menggunakan browser Chrome. Dan hal ini tidak terjadi pada browser lain.