lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Pengguna internet di Indonesia terus meningkat. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2025 mencatat jumlah pengguna internet mencapai 229 juta orang, dengan tingkat penetrasi 80,66 persen. Artinya, lebih dari delapan dari sepuluh warga Indonesia kini mengandalkan ruang digital untuk mengakses informasi, termasuk layanan dan aktivitas lembaga publik.
Di Pulau Jawa dan Sumatera, tingkat penetrasi bahkan berada di atas rata-rata nasional. Jawa Barat, sebagai provinsi penyangga Ibu Kota Negara, menjadi salah satu wilayah dengan konektivitas tinggi. Dalam konteks ini, daerah-daerah seperti Tasikmalaya dan Ciamis dituntut menghadirkan wajah digital lembaga publik yang representatif, informatif, dan terkelola dengan baik.
Namun kondisi tersebut belum sepenuhnya tercermin pada pengelolaan website DPRD di wilayah Tasikmalaya Raya.
Perbandingan Tiga Website DPRD
Aktivis Albadar Institute, Diki Samani, menjelaskan bahwa dirinya bersama rekan-rekannya mencoba melakukan perbandingan sederhana terhadap tiga website DPRD, yakni DPRD Kota Tasikmalaya, DPRD Kabupaten Tasikmalaya, dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis.
Perbandingan tersebut dilakukan dengan menilai empat variabel dasar pengelolaan website, yaitu content freshness, content quality, link integrity, dan navigation structure. Keempat indikator ini lazim digunakan dalam audit konten dan pengalaman pengguna (user experience) pada website lembaga publik.
Konten Aktif, Tapi Tidak Konsisten
Menurut Diki, dari sisi content freshness atau kemutakhiran konten, website DPRD Ciamis menunjukkan performa paling konsisten. Konten berita, foto, serta elemen visual lainnya relatif mutakhir dan selaras dengan kondisi kelembagaan saat ini.
Website DPRD Kota Tasikmalaya dinilai lebih aktif dalam memproduksi berita. Namun, aktivitas tersebut tidak diiringi dengan pembaruan menyeluruh. Masih ditemukannya foto pimpinan DPRD periode lama yang tampil sebagai featured image menjadi contoh konten usang yang belum diperbarui. Sementara itu, website DPRD Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan kondisi sebaliknya: pembaruan foto kelembagaan sudah dilakukan, tetapi frekuensi publikasi beritanya dinilai lamban.
Informasi Dangkal di Tengah Produksi Rutin
Masalah paling menonjol pada website DPRD Kota Tasikmalaya ditemukan pada variabel content quality. Diki menilai sebagian besar berita kegiatan hanya berisi satu paragraf singkat dengan dominasi foto, tanpa kedalaman informasi yang memadai.
Dengan kondisi tersebut, pengunjung website berpotensi tidak memperoleh gambaran utuh mengenai kegiatan, keputusan, maupun peran DPRD. Hal ini berbeda dengan website DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang relatif telah memenuhi unsur dasar 5W+1H, serta DPRD Ciamis yang dinilai paling informatif dengan penyajian narasi yang lebih utuh dan pengaturan visual yang proporsional.
Tautan Nyasar dan Navigasi Redundan
Pada variabel link integrity, perbedaan juga terlihat jelas. Website DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan DPRD Ciamis telah menanamkan tautan media sosial secara tepat, sehingga ikon-ikon yang ditampilkan mengarah ke halaman resmi yang relevan.
Sebaliknya, tautan media sosial pada website DPRD Kota Tasikmalaya justru mengarah ke halaman yang tidak sesuai saat diklik. Kesalahan mendasar ini dinilai mencerminkan lemahnya pengelolaan teknis website.
Adapun pada navigation structure, ketiga website relatif seragam. Namun DPRD Ciamis dinilai sedikit lebih unggul karena memanfaatkan footer section untuk submenu tambahan. Sementara itu, website DPRD Kota dan Kabupaten Tasikmalaya menampilkan menu utama, menu sekunder, dan menu footer yang sama persis, sebuah praktik navigasi redundan yang menunjukkan minimnya perancangan arsitektur informasi.
Wajah Digital Lembaga Publik
Diki menilai, di tengah gencarnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), kondisi website DPRD Kota Tasikmalaya belum mencerminkan semangat transparansi dan digitalisasi yang sedang didorong pemerintah.
Kota Tasikmalaya kerap diproyeksikan memiliki ambisi menjadi pusat pertumbuhan Priangan Timur. Namun di ranah digital, pengelolaan website legislatif justru menunjukkan jarak dengan daerah tetangga.
“Ini baru variabel-variabel dasar. Apalagi kalau sudah ke fungsi transparansi anggaran atau integrasi, waahhh jauh!” terang Diki.
Website, menurutnya, bukan sekadar etalase informasi, melainkan wajah lembaga di hadapan publik digital. Ketika mayoritas warga telah beralih ke ruang daring, kualitas pengelolaan website menjadi cerminan keseriusan lembaga dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik. (DH)