SWAKKA: Ada Lima Risiko Jika Kepala Daerah Menghindari Dialog
Sekretaris SWAKKA (Sawala Wartawan dan Konten Kreator Aspiratif), Asep Ishak, menilai kemunculan spanduk di Balai Kota Tasikmalaya tidak bisa dilepaskan dari pola komunikasi kepemimpinan yang dirasakan publik selama ini.
Menurut Asep, aksi massa dan simbol-simbol protes seperti spanduk tidak muncul tiba-tiba. Ia menyebut, ada lima risiko utama yang dapat muncul ketika seorang kepala daerah berulang kali memilih tidak menemui massa aksi.
Pertama, perubahan persepsi publik.
Asep menjelaskan, ketidakhadiran kepala daerah mudah ditafsirkan sebagai sikap menghindari atau ketidaksiapan menghadapi kritik. “Dalam politik lokal, kehadiran pemimpin itu simbolik. Ketika tidak hadir, publik akan membangun persepsinya sendiri,” ujarnya.
Baca Berita Tasikmalaya lainnya: Aktivis dan Jurnalis Soroti Peran Inspektorat Kota Tasikmalaya
Kedua, memicu eskalasi aksi.
Menurutnya, penghindaran justru berpotensi memperbesar tekanan sosial. “Aksi yang tidak direspons biasanya tidak berhenti. Ia bisa berkembang, baik dari sisi jumlah massa maupun kerasnya tuntutan. Jangan mengira masyarakat itu lemah. Jangan sampai beru menyesal ketika semuanya sudah terlambatm,” kata Asep.
Ketiga, lahirnya oposisi sosial.
Asep menilai, ketika saluran dialog dianggap tertutup, kritik akan mencari jalannya sendiri. “Ini bisa melahirkan oposisi sosial di luar struktur formal, yang bergerak karena merasa tidak didengar. Mereka akan menggunakan semua saluran dan media komunikasi yang ada. Mulai dari obrolan di warung kopi, media sosial hingga media massa,” ucapnya.
Keempat, menghambat pembangunan daerah.
Ia menegaskan, pembangunan tidak hanya soal program dan anggaran. “Tidak ada pemerintah daerah yang bisa sukses membangun tanpa dukungan warganya. Ketika kepercayaan menurun, resistensi akan muncul,” jelas Asep.
Kelima, birokrasi berpotensi ikut meniru.
Dalam pandangannya, perilaku pimpinan menjadi contoh bagi birokrasi di bawahnya. “Kalau Wali Kota Tasikmalaya menghindari dialog, pola itu bisa ditiru ASN di bawahnya. Akhirnya, pelayanan publik ikut terdampak,” katanya.
Asep menilai, lima risiko tersebut tidak selalu langsung terasa. Namun ketika kritik sudah diekspresikan di ruang publik secara terbuka, itu menjadi sinyal bahwa persoalan komunikasi telah melewati batas internal.
➡️ Lanjut ke halaman 3
Masa Depan Kepercayaan Publik
