Bupati Tasikmalaya menekankan integritas dan pelayanan publik dalam pelantikan pejabat baru.

lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya meresmikan rotasi besar aparatur melalui pelantikan pejabat yang dipimpin langsung Bupati Cecep Nurul Yakin di Pendopo Baru, Selasa, 9 Desember 2025. Pelantikan pejabat ini menjadi bagian dari agenda penyegaran organisasi sekaligus upaya memperkuat pelayanan publik di daerah.

Sebanyak 215 pejabat diambil sumpahnya dalam prosesi yang berlangsung selama satu sesi. Mereka terdiri dari delapan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, sepuluh Pejabat Administrator, 23 Pejabat Pengawas, tujuh Pejabat Fungsional, serta 167 guru yang mendapat penugasan sebagai kepala sekolah. Jumlah itu menunjukkan skala reformasi internal yang cukup besar dibanding rotasi sebelumnya.

Dalam pidatonya, Bupati Cecep menegaskan bahwa pelantikan pejabat ini bukan hanya formalitas struktural, tetapi langkah memperkuat etika pemerintahan. Ia menekankan pentingnya kejujuran, keteladanan, kedisiplinan, serta kesanggupan menjalankan amanah jabatan sesuai aturan.

“Laksanakan kebijakan pemerintah yang berwenang, dan jalankan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab,” kata Cecep.

Ia mengingatkan, pejabat yang baru dilantik wajib menjaga rahasia jabatan, siap ditempatkan di manapun dalam wilayah NKRI, serta menolak segala bentuk pemberian yang terkait jabatan selain penghasilan yang diatur hukum. Pesan itu disampaikan sebagai penguatan integritas di tengah tantangan pengawasan yang terus berkembang.

Reformasi Internal Melalui Pelantikan Pejabat

Pelantikan pejabat dalam jumlah besar ini dipandang sebagai momentum mengatur ulang ritme organisasi Pemkab Tasikmalaya. Pemerintah daerah menilai penyegaran struktur diperlukan untuk memperbaiki birokrasi dan mendorong pelayanan publik yang lebih responsif.

Secara data, 167 guru yang dipromosikan menjadi kepala sekolah akan menjadi kelompok terbesar yang terdampak dari kebijakan ini. Mereka mengemban tugas strategis karena berkaitan langsung dengan kualitas pendidikan dasar di Tasikmalaya. Sementara pejabat struktural di level pratama, administrator, dan pengawas akan memegang kendali pada perencanaan, pelaksanaan program, serta pengawasan anggaran.

Pergantian ini juga diwaktu bersamaan dengan agenda penilaian kinerja perangkat daerah. Pemerintah berharap rotasi jabatan tidak hanya menyegarkan personel, tetapi memperbaiki pola koordinasi antarbidang.

Penguatan Integritas dan Pelayanan Publik

Bupati Cecep menegaskan bahwa tantangan pelayanan publik saat ini tidak bisa dijawab dengan rutinitas administratif. Ia meminta pejabat baru mendorong inovasi, kolaborasi, dan keberanian mengambil prakarsa, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar.

“Kita harus terus bekerja keras, berinovasi, dan berkolaborasi untuk mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing,” ujarnya.

Instruksi terkait integritas turut menjadi sorotan. Pemerintah daerah menilai perilaku aparatur, mulai dari penggunaan kewenangan hingga interaksi dengan masyarakat, menjadi faktor penentu kepercayaan publik. Dengan pelantikan pejabat kali ini, pemerintah ingin membangun pondasi tata kelola yang lebih akuntabel.

Pelantikan tersebut dihadiri Wakil Bupati, Ketua DPRD, para kepala perangkat daerah, camat, hingga organisasi pendamping seperti TP PKK dan Dharma Wanita. Kehadiran lengkap para pemangku kepentingan menandai bahwa rotasi jabatan ini diperlakukan sebagai agenda strategis.

Dalam konteks pemerintahan, rotasi jabatan biasanya terkait evaluasi kinerja dan kebutuhan penyelarasan organisasi. Di Tasikmalaya, pelantikan pejabat ini juga dipahami sebagai upaya menghadapi meningkatnya tuntutan digitalisasi layanan publik dan tantangan pembangunan daerah.

Prosesi di Pendopo Baru itu sekaligus menjadi penanda bahwa pemerintah ingin menyelaraskan arah kebijakan menuju tata kelola yang lebih modern, terukur, dan terbuka terhadap perubahan.

Pelantikan pejabat di Tasikmalaya diarahkan memperkuat integritas dan kualitas pelayanan publik melalui penyegaran besar aparatur daerah. (MD)