Setwan Kabupaten Tasikmalaya: Anggaran Gede, Kinerja Sering Memble

lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Kinerja digitalisasi di Sekretariat DPRD (Setwan) Kabupaten Tasikmalaya menuai sorotan dari Diki Samani, Direktur Albadar Institute. Menurut Diki, urusan digitalisasi di lembaga DPRD Kabupaten Tasikmalaya masih terkesan asal-asalan. Padahal, anggaran di lembaga ini terbilang besar. Seharusnya diimbangi dengan kinerja yang serius.

“Ulah siga teu digajih atuh. Anggaran kan besar. Sayang itu belanja internet sampai Rp200 juta tapi tidak dimanfaatkan dengan baik untuk melayani masyarakat,” kata Diki kepada Lintas Priangan, Kamis (30/10/2025).

Sampul Akun Facebook Belum Diperbarui

Yang paling membuat Diki terkejut adalah ketika melihat akun Facebook resmi DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang belum diperbarui meski sudah terjadi pergantian pimpinan. Hingga Kamis (30/10/2025), cover foto akun tersebut masih menampilkan Asep Sopari Al-Ayyubi sebagai Ketua DPRD, padahal struktur sudah berubah.

“Kalau baru seminggu dua minggu saya juga tidak akan bicara. Atau sebulan lah misalnya. Ini sudah mau setahun, anteng-anteng aja. Hal seperti ini menunjukkan betapa asal-asalannya pengelolaan digital di lembaga ini. Padahal, ini soal citra kelembagaan dan akuntabilitas publik,” ujar Diki.

Menurutnya, kesalahan sederhana seperti ini seharusnya tidak terjadi jika pengelolaan media digital dilakukan secara profesional. “Ini bukan hanya soal tampilan, tapi soal kepedulian terhadap identitas kelembagaan,” tambahnya.

Diki juga mengaku tak habis pikir, dari puluhan anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, tidak ada yang “ngeh” dengan masalah ini.

“Pantes mun Kabupaten Tasikmalaya jadi daerah yang tidak memiliki SKPD khusus urusan kominfo, kalau DPRD-nya tidak punya perhatian ke urusan tersebut,” tambah Diki.

Posting Medsos Lambat

Selain itu, Diki juga menyoroti lemahnya manajemen konten di akun media sosial DPRD. Ia menemukan bahwa hingga Kamis (30/10/2025), akun tersebut baru memposting kegiatan rapat paripurna tanggal 24 Oktober, atau terlambat satu minggu.

“Informasi publik seharusnya cepat dan relevan. Kalau update medsos saja seminggu terlambat, bagaimana publik bisa merasa dekat dengan lembaganya?” kata Diki.

Menurutnya, keterlambatan tersebut menunjukkan minimnya perhatian terhadap fungsi media sosial sebagai sarana transparansi dan komunikasi publik.

‘Ini tahun 2025. Tigabelas tahun lalu, pemerintah pusat sudah menerbitkan Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Lembaga Pemerintah. Butuh berapa tahun kabupaten ini agar faham arahan dari pemerintah pusat?” terang Diki, seraya merujuk Permenpan-RB Nomor 83 Tahun 2012.

Anggaran Besar, Pengawasan Minim

Diki menilai, kelemahan dalam pengelolaan digital ini tidak bisa dilepaskan dari lemahnya pengawasan internal dan kurangnya evaluasi terhadap penggunaan anggaran. Ia menyoroti bahwa belanja iklan dan publikasi DPRD Kabupaten Tasikmalaya tergolong besar dan perlu diawasi ketat.

“Bukan sekadar karena besar, tapi karena kami juga punya catatan buruk tentang anggaran iklan di DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Kami khawatir ini jadi kebiasaan yang terus diulang. Dulu pernah ada anggaran iklan yang diberikan kepada penyedia yang bidang usahanya bukan perusahaan media. Sudah pernah kami surati, tapi sampai sekarang bungkam. Aparat seharusnya menelusuri itu,” ujarnya.

Tentang anggaran iklan di DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang dimaksud Diki di atas, dapat dibaca pada link di bawah ini:
“Kejanggalan Anggaran di Sekretariat DPRD Kab. Tasikmalaya“

Menurut Diki, praktik seperti itu memperlihatkan lemahnya komitmen DPRD dalam membangun tata kelola informasi publik yang bersih dan profesional.

Cermin Buruknya Komitmen Digitalisasi

Albadar Institute menilai, buruknya kinerja digitalisasi di Kabupaten Tasikmalaya bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga masalah budaya kerja.

“Kalau karakter lembaga DPRD-nya saja begini, urusan digitalisasi pasti tidak akan pernah optimal. Ini bukan soal kemampuan teknologi, tapi soal keseriusan pengelolaan,” pungkas Diki.

Dengan anggaran besar dan fasilitas yang memadai, publik berharap DPRD Kabupaten Tasikmalaya bisa menjadi pelopor digitalisasi. Namun hingga kini, yang tampak justru sebaliknya: anggaran gede, kinerjanya sering memble. (AC)