lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Kunjungan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke tempat tinggal Nana Kustaman (74) di Kota Tasikmalaya, Sabtu (31/10/2026), memunculkan pertanyaan mengenai kepekaan pemerintah daerah dalam mendeteksi warga yang hidup dalam kondisi memprihatinkan. Seorang gubernur yang berkantor di Bandung datang langsung menemui lansia yang tinggal di gubuk darurat bersama cucunya yang berkebutuhan khusus. Sementara itu, Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan menegaskan bahwa penanganan persoalan sosial tidak harus bergantung pada kehadiran fisik kepala daerah.
Perbedaan pendekatan tersebut menjadi perhatian karena persoalan Nana bukan sekadar rumah tidak layak huni. Ia merupakan warga lanjut usia yang bertahan hidup di bangunan beratap terpal dan berdinding plastik, tidak jauh dari area pemakaman keluarga. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan lebih mendasar: bagaimana warga dengan kondisi rentan seperti Nana bisa luput dari perhatian sistem pelayanan sosial pemerintah kota?
Viman: Yang Terpenting Tindak Lanjut, Bukan Turun Langsung
Sebelumnya, anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya, Kepler Sianturi, meminta Wali Kota Viman turun langsung melihat kondisi Nana di Kampung Sindanghayu, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang.
Menanggapi permintaan tersebut, Viman menyatakan bahwa penanganan persoalan sosial tidak harus selalu dilakukan melalui kehadiran langsung seorang kepala daerah.
“Ya kan yang paling penting tindak lanjut. Masalah saya turun langsung atau tidak, siapapun bisa, baik kadis, yang penting ada tindak lanjut terkait memetakan hal tersebut,” kata Viman, Sabtu (31/10/2026).
Secara administratif, kepala daerah memang dapat menugaskan perangkat pemerintahan untuk menangani persoalan masyarakat. Kehadiran wali kota secara fisik bukan satu-satunya ukuran keberhasilan penanganan.
Namun, dalam kasus yang telah menyita perhatian publik, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana pemerintah kota telah mengetahui kondisi Nana sebelum persoalan tersebut menjadi sorotan.
Terlebih, Nana bukan tinggal di wilayah terpencil yang sulit dijangkau. Ia berada di kawasan perkotaan, dan bahkan dekat dengan komplek pemukiman rumah Wali Kota. Seharusnya terjangkau oleh sistem pelayanan dan pengawasan pemerintah setempat.
Dedi Mulyadi Datang Langsung dan Soroti Aparat Wilayah
Berbeda dengan Viman yang menekankan pentingnya tindak lanjut, Dedi Mulyadi memilih mendatangi langsung tempat tinggal Nana pada Sabtu siang.
Di lokasi, Dedi melihat kondisi bangunan yang sebagian hanya ditutup plastik dan terpal. Ia juga berbincang dengan Nana mengenai kehidupan sehari-hari serta kondisi cucunya.
Dedi menjelaskan bahwa kebiasaannya berkeliling kampung dan memasuki gang-gang kecil merupakan salah satu cara untuk menemukan persoalan masyarakat yang belum tertangani pemerintah.
Menurutnya, kondisi Nana menjadi pembelajaran bagi seluruh aparatur pemerintahan, termasuk dirinya sebagai gubernur. Ia menilai tidak seharusnya ada warga yang hidup dalam kondisi memprihatinkan, tetapi persoalannya justru lebih dahulu diketahui melalui pemberitaan media.
Dedi kemudian meminta pemerintah kabupaten dan kota mendorong para lurah agar lebih aktif mendatangi lingkungan warga.
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa pelayanan publik tidak cukup hanya mengandalkan laporan administratif. Aparatur wilayah juga perlu mengetahui kondisi nyata masyarakat, terutama kelompok lanjut usia, penyandang disabilitas, dan keluarga yang membutuhkan perlindungan sosial.
Mengapa Kondisi Nana Baru Menjadi Perhatian Setelah Viral?
Pertanyaan paling mendasar dalam kasus ini bukan siapa yang datang lebih dahulu, melainkan mengapa kondisi Nana dapat berlangsung hingga menjadi perhatian luas masyarakat.
Nana merupakan seorang lansia yang harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup sekaligus merawat cucunya yang membutuhkan perhatian khusus. Kondisi tempat tinggalnya seharusnya menjadi dasar pemeriksaan kebutuhan bantuan sosial, perbaikan rumah, dan layanan kesehatan.
Dalam struktur pemerintahan, terdapat perangkat kewilayahan dan dinas terkait yang memiliki fungsi pendataan serta penanganan warga rentan.
Jika kondisi Nana baru memperoleh perhatian luas setelah diberitakan media, perlu ditelusuri apakah sebelumnya ia sudah tercatat sebagai penerima bantuan, pernah mengajukan permohonan, atau justru belum terjangkau pendataan.
Apakah RT dan RW telah mengetahui kondisi keluarga tersebut? Apakah pihak kelurahan pernah melakukan pendataan atau kunjungan? Bagaimana peran dinas sosial dalam memetakan warga lanjut usia yang tinggal dalam kondisi tidak layak?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk mengevaluasi sistem pelayanan sosial Pemkot Tasikmalaya, bukan sekadar mencari pihak yang harus disalahkan.
Pemkot Mengaku Bergerak, KDM Siapkan Pembangunan Rumah
Di sisi lain, Viman menyatakan jajaran Pemerintah Kota Tasikmalaya telah melakukan penanganan lintas sektor, termasuk aspek medis, logistik, dan legalitas tempat tinggal Nana.
Sementara itu, Dedi Mulyadi memastikan bantuan pembangunan rumah telah dipersiapkan dan pekerjaan direncanakan mulai Senin (2/11/2026).
Tim Gubernur Jawa Barat juga disebut telah lebih dahulu mengunjungi Nana dan menyerahkan bantuan. Dedi turut menawarkan penanganan medis bagi cucu Nana melalui fasilitas kesehatan di Bandung Barat.
Langkah penanganan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kota perlu diapresiasi. Namun, komitmen tersebut harus dipastikan berlanjut hingga kebutuhan keluarga Nana benar-benar terpenuhi.
Penanganan tidak cukup berhenti pada pembangunan rumah. Kondisi kesehatan, kebutuhan dasar, pendampingan cucu, serta keberlanjutan bantuan sosial juga perlu menjadi perhatian.
Publik berhak mengetahui pembagian tanggung jawab antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota, termasuk siapa yang memastikan bantuan tersebut berjalan secara berkelanjutan.
Kepekaan Pemimpin Tidak Cukup Diukur dari Kunjungan
Perdebatan mengenai perlu atau tidaknya kepala daerah turun langsung seharusnya tidak mengaburkan persoalan utama.
Kehadiran seorang pemimpin memang bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pemerintahan. Kepala daerah yang tidak datang langsung pun dapat bekerja efektif apabila perangkatnya mampu mendeteksi dan menyelesaikan persoalan masyarakat.
Sebaliknya, kunjungan yang ramai didokumentasikan juga tidak otomatis menjamin masalah warga selesai.
Namun, bagi masyarakat yang hidup dalam keterbatasan, perhatian langsung seorang pemimpin dapat memiliki makna tersendiri. Kehadiran itu menjadi kesempatan untuk mendengar persoalan warga tanpa hanya bergantung pada laporan administratif.
Dalam kasus Nana, persoalan yang patut dievaluasi bukan semata-mata sikap pribadi Wali Kota Viman, melainkan seberapa efektif sistem Pemerintah Kota Tasikmalaya mengenali warga yang membutuhkan pertolongan sebelum kondisinya menjadi viral.
Jika pemerintah menyatakan bahwa tindak lanjut lebih penting daripada kunjungan, publik tentu berhak mengetahui langkah konkret yang telah dilakukan, kapan penanganan dimulai, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana hasilnya.
Sebab, ukuran kepedulian pemerintah pada akhirnya bukan siapa yang lebih dahulu datang menemui warga, melainkan apakah masyarakat yang membutuhkan benar-benar memperoleh perlindungan sebelum penderitaannya menjadi perhatian publik. (HS)
