Alarm bagi Demokrasi Lokal Tasikmalaya
Lebih jauh, Syarif mengingatkan bahwa jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, dampaknya bisa lebih serius bagi demokrasi lokal. Secara hukum, DPRD tetap memiliki legitimasi. Namun secara sosial dan politik, kepercayaan publik yang menurun dapat menggerus wibawa lembaga legislatif.
“Legitimasi itu bukan hanya soal aturan, tetapi juga soal kepercayaan. Ketika kepercayaan melemah, kualitas demokrasi lokal ikut terdampak,” ujarnya.
Ia menilai, fenomena spanduk kritik seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai cermin evaluasi. Ada pesan yang ingin disampaikan warga, dan pesan tersebut perlu dibaca secara serius oleh para wakil rakyat.
Baca Berita Tasikmalaya lainnya: Spanduk Ini Muncul di Balai Kota, Ada Apa dengan Wali Kota Tasikmalaya?
Sebagai langkah perbaikan, Syarif mendorong DPRD agar lebih aktif menjangkau masyarakat, tidak hanya menunggu aspirasi datang. Dialog publik yang terbuka, tindak lanjut yang transparan, serta komunikasi dua arah yang konsisten dinilai menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik.
“Yang paling penting, masyarakat harus merasakan bahwa suaranya benar-benar diperjuangkan, bukan sekadar didengar lalu hilang di meja rapat,” katanya.
Baca Berita Tasikmalaya lainnya: Ada Pejabat ASN Kota Tasikmalaya Doyan Main Proyek
Fenomena spanduk di pagar Balai Kota Tasikmalaya pun menjadi catatan penting bagi perjalanan demokrasi lokal. Bukan semata soal kritik, melainkan tentang bagaimana hubungan antara rakyat dan wakilnya terus dijaga agar tetap sehat dan bermakna. (DH)
