lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Demo BEM se-Tasikmalaya di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Rabu (28/10/2026), membawa sejumlah tuntutan yang mencakup persoalan nasional hingga masalah yang dihadapi masyarakat di tingkat daerah. Mahasiswa menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), konflik agraria, biaya hidup, serta perlindungan hak masyarakat. Di tingkat kota, tuntutan mereka menyentuh persoalan keamanan dari geng motor, penataan kawasan Dadaha, parkir, program UMKM, jalan rusak, dan sampah.
Aksi yang diikuti sekitar 200 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi tersebut juga diwarnai desakan agar Wali Kota Tasikmalaya dan pimpinan DPRD menemui massa. Ketika keduanya tidak hadir menemui mahasiswa, situasi di depan gedung legislatif memanas hingga gerbang barat DPRD akhirnya jebol sekitar pukul 14.10 WIB. Puluhan personel kepolisian berjaga di sekitar lokasi demonstrasi.
Demo BEM se-Tasikmalaya Soroti Karhutla hingga Konflik Agraria
Dalam materi tuntutan yang dibawa, mahasiswa menempatkan sejumlah persoalan nasional sebagai sorotan. Isu tersebut meliputi evaluasi penggunaan uang rakyat, penyelesaian konflik agraria, persoalan biaya hidup, penanganan karhutla, dan perlindungan hak-hak masyarakat.
Karhutla menjadi salah satu isu yang disorot dalam tuntutan tersebut. Namun, bahan yang tersedia belum merinci lokasi kejadian yang menjadi perhatian mahasiswa, pihak yang dituju, ataupun bentuk penanganan yang secara khusus mereka minta. Karena itu, tuntutan tersebut perlu dibaca sebagai bagian dari aspirasi yang tercantum dalam materi aksi, bukan sebagai keterangan terperinci mengenai kasus tertentu.
Begitu pula dengan persoalan agraria dan biaya hidup. Kedua isu itu tercantum dalam daftar tuntutan, tetapi rincian argumentasi mahasiswa maupun data yang mereka gunakan belum tersedia dalam bahan yang diterima.
Demo BEM se-Tasikmalaya Angkat Masalah Geng Motor hingga Sampah
Di tingkat lokal, mahasiswa menyoroti persoalan yang berkaitan langsung dengan kehidupan warga Kota Tasikmalaya. Isu keamanan dari geng motor menjadi salah satu poin yang tercantum dalam materi tuntutan. Selain itu, mahasiswa turut menyoroti penataan kawasan Dadaha, persoalan parkir, program UMKM, kerusakan jalan, dan penanganan sampah.
Ragam isu tersebut mencakup keamanan lingkungan, pengelolaan ruang publik, dukungan terhadap usaha kecil, serta pelayanan dan infrastruktur perkotaan. Meski demikian, rincian tuntutan untuk masing-masing persoalan masih perlu ditelusuri melalui keterangan koordinator aksi dan dokumentasi orasi.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa berharap Wali Kota Tasikmalaya dan pimpinan DPRD hadir untuk mendengarkan aspirasi mereka. Ketidakhadiran pihak yang diminta menemui massa kemudian menjadi latar rangkaian peristiwa yang berujung pada jebolnya gerbang barat gedung DPRD.
Hingga bahan berita ini disusun, tanggapan resmi pemerintah kota dan DPRD terhadap daftar tuntutan tersebut belum tersedia. Konfirmasi mengenai respons kedua pihak diperlukan agar perkembangan tuntutan mahasiswa dan tindak lanjut pemerintah dapat diberitakan secara berimbang.
(AA)
