5. Pasokan Telur Blitar Memunculkan Kekhawatiran Peternak Lokal
Kerja sama Pemkot Tasikmalaya dengan Pemerintah Kabupaten Blitar untuk memperkuat pasokan telur ayam ras turut memunculkan sentimen negatif. Kesepakatan yang ditandatangani pada 23 Juni 2026 itu diarahkan untuk menjaga ketersediaan pangan, mengendalikan harga, serta menopang kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis.
Kebijakan tersebut memiliki alasan yang masuk akal karena Blitar merupakan salah satu sentra telur nasional, sedangkan Kota Tasikmalaya masih bergantung pada pasokan luar daerah. Namun, H. Muslim, tokoh Tasikmalaya yang berkiprah di bidang peternakan, mempertanyakan ruang yang disediakan bagi peternak lokal. Kekhawatirannya bukan penolakan terhadap kerja sama antardaerah, melainkan kegamangan bahwa kebutuhan besar justru dinikmati pemasok luar tanpa disertai rancangan penguatan produsen Tasikmalaya.
Data BPS yang ditelusuri Lintas Priangan menunjukkan, Kota Tasikmalaya hanya memiliki 22 rumah tangga usaha ayam ras petelur pada 2023. Kapasitas itu memang terbatas. Akan tetapi, bila kota dan kabupaten dipandang sebagai satu ekosistem ekonomi Tasikmalaya, potensi produksinya patut dihitung sebelum ketergantungan terhadap daerah yang lebih jauh menjadi kebiasaan permanen.
Lima berita Kota Tasikmalaya tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh pemerintahan berjalan buruk. Defisit masih berupa proyeksi, krisis air telah direspons, penerimaan retribusi masih memiliki waktu untuk dikejar, sedangkan kerja sama pasokan telur membawa manfaat bagi stabilitas harga.
Namun, sentimen negatif tumbuh ketika masyarakat melihat sesuatu yang senjang: program besar berhadapan dengan anggaran terbatas, surat resmi berhenti tanpa jawaban, air bersih masih diangkut dengan tangki, dan potensi ekonomi lokal belum sepenuhnya memperoleh panggung.
Bagi Pemkot Tasikmalaya, kelima isu ini bukan sekadar deret kabar yang kurang menyenangkan. Di dalamnya terdapat suluh untuk membaca bagian mana yang perlu diperbaiki—perencanaan fiskal, ketanggapan komunikasi, ketahanan air, kinerja pendapatan, serta keberpihakan terhadap pelaku usaha lokal. (AS)