3. Pengawasan di Daerah Lemah
Sistem pengawasan pemerintah daerah sebenarnya melibatkan banyak pihak. DPRD memiliki fungsi pengawasan politik, inspektorat daerah menjalankan pengawasan internal, sementara audit eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, aparat penegak hukum di daerah seperti kejaksaan negeri dan kepolisian resort juga memiliki peran dalam menindak dugaan tindak pidana korupsi.
Namun dalam praktiknya, pengawasan tidak selalu berjalan optimal. Hubungan politik yang dekat, keterbatasan kapasitas pengawasan, serta potensi konflik kepentingan sering membuat fungsi kontrol tidak sepenuhnya efektif. Celah inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum pejabat untuk melakukan penyimpangan.
4. Pengadaan Barang dan Jasa Mudah Dimanipulasi
Sebagian besar belanja pembangunan daerah berjalan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Prosesnya biasanya dilakukan melalui sistem tender atau lelang elektronik untuk menjamin transparansi dan persaingan yang sehat.
Namun pada praktiknya, sistem ini masih memiliki celah. Spesifikasi teknis bisa diarahkan untuk menguntungkan penyedia tertentu, koordinasi informal antar peserta tender dapat terjadi, bahkan tidak jarang terdapat intervensi dalam proses penentuan pemenang. Celah-celah tersebut membuat proyek pembangunan daerah relatif mudah dipengaruhi, terutama ketika nilai proyek besar dan melibatkan banyak kepentingan.