1. Biaya Pilkada yang Mahal
Pilkada bukan hanya kontestasi politik, tetapi juga kontestasi logistik. Untuk memenangkan pemilihan di tingkat kabupaten atau kota, seorang kandidat sering harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Pengeluaran mencakup kampanye, konsultan politik, mobilisasi massa, logistik tim, hingga operasional saksi di TPS.
Dalam banyak kasus, biaya tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Setelah menang, muncul tekanan untuk memulihkan dana yang telah dikeluarkan selama kontestasi. Ketika kewenangan atas proyek dan anggaran daerah berada di tangan kepala daerah, godaan untuk memanfaatkan posisi tersebut sebagai sumber “balik modal” menjadi sangat besar.
2. Tekanan Sponsor Politik
Kontestasi politik jarang berdiri sendiri. Di balik seorang kandidat kepala daerah biasanya terdapat jaringan pendukung, mulai dari elite partai, pengusaha, hingga kelompok kepentingan tertentu. Dukungan tersebut sering disertai harapan balas jasa setelah kandidat menang.
Dalam praktiknya, tekanan ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari permintaan akses terhadap proyek pemerintah, kemudahan perizinan usaha, hingga kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu. Jika hubungan tersebut berubah menjadi transaksi suap atau gratifikasi, maka potensi pelanggaran hukum bisa muncul bahkan sejak awal masa jabatan.