lintaspriangan.com, KAJIAN. Persoalan subsidi listrik di Jawa Barat ternyata tidak hanya menyangkut angka besar dalam laporan pemeriksaan. Di balik angka itu, ada pertanyaan yang jauh lebih sederhana dan dekat dengan kehidupan warga: mengapa satu nomor Kartu Keluarga bisa terhubung dengan lebih dari satu ID pelanggan penerima subsidi listrik?
Inilah titik rawan yang perlu dibuka PLN Jawa Barat sampai ke tingkat wilayah layanan. Termasuk PLN UP3 Tasikmalaya.
Dalam data pemeriksaan pengelolaan subsidi listrik tahun 2024, ditemukan 155.772 nomor Kartu Keluarga di wilayah PLN UID Jawa Barat yang terhubung dengan 325.071 ID pelanggan penerima tarif subsidi. Rinciannya, 253.924 ID pelanggan 450 VA dan 71.147 ID pelanggan 900 VA, dengan total pemakaian listrik 346.982.331 kWh sepanjang 2024.
Bahasa sederhananya begini: subsidi listrik itu seperti kupon bantuan negara. Kupon tersebut seharusnya diberikan kepada warga yang memang berhak. Namun dalam data Jawa Barat, ada satu nomor KK yang terhubung dengan lebih dari satu meteran listrik penerima subsidi.
Pertanyaannya, apakah semua meteran itu benar-benar dipakai oleh keluarga yang berhak mendapat bantuan? Atau ada subsidi negara yang ikut mengalir kepada pihak yang tidak semestinya?
Satu KK, Banyak Meteran
Temuan satu nomor KK yang terhubung dengan banyak ID pelanggan tidak bisa langsung disebut sebagai kecurangan. Ini penting ditegaskan agar publik tidak terseret pada kesimpulan serampangan.
Ada banyak kemungkinan administratif. Bisa saja satu nomor KK tercatat pada rumah kontrakan. Bisa juga karena rumah warisan, perubahan penghuni, data lama yang belum diperbarui, atau keluarga yang secara faktual sudah terpisah tetapi belum sepenuhnya rapi dalam sistem administrasi pelanggan.
Namun, justru karena banyak kemungkinan itu, verifikasi menjadi wajib.
Jika data ganda dibiarkan tanpa pemeriksaan, negara berisiko terus membayar subsidi kepada pelanggan yang belum tentu berhak. Di titik itulah persoalan administrasi bisa berubah menjadi persoalan serius.
Sebab subsidi listrik bukan diskon biasa. Subsidi adalah uang negara. Uang itu berasal dari APBN. Tujuannya untuk membantu masyarakat miskin dan rentan agar tetap bisa menikmati listrik dengan tarif terjangkau.
Ketika subsidi salah sasaran, yang dirugikan bukan hanya negara di atas kertas. Warga kecil yang benar-benar membutuhkan juga ikut dirugikan, karena ruang bantuan publik tersedot oleh data yang tidak bersih.
Di Mana Unsur Indikasi Korupsinya?
Unsur indikasi korupsi dalam kasus seperti ini bukan semata-mata karena ada satu KK yang memiliki lebih dari satu meteran listrik. Itu baru pintu masuk.
Titik rawannya muncul jika ditemukan tiga hal.
Pertama, ada potensi kerugian keuangan negara. Kerugian ini muncul apabila subsidi dibayarkan kepada pelanggan yang sebenarnya tidak berhak. Semakin banyak ID pelanggan yang tidak tepat sasaran, semakin besar potensi uang negara keluar tidak pada tempatnya.
Kedua, ada pihak yang diuntungkan. Jika pelanggan mampu tetap menikmati tarif subsidi, maka ada keuntungan yang tidak semestinya diterima. Bentuknya bukan uang tunai, tetapi tarif listrik murah yang dibayar sebagian bebannya oleh negara.
Ketiga, ada kemungkinan pembiaran atau penyalahgunaan kewenangan. Jika data ganda sudah diketahui tetapi tidak diverifikasi, tidak dibersihkan, atau tidak ditindaklanjuti, maka publik berhak bertanya: siapa yang bertanggung jawab atas pembiaran itu?
Tiga titik inilah yang perlu diuji lebih jauh. Bukan untuk langsung menuduh, tetapi untuk memastikan apakah persoalan ini hanya masalah data, atau sudah mengarah pada penyelewengan subsidi.
Tasikmalaya Harus Dibuka Datanya
Tasikmalaya memang tidak disebut secara eksplisit dalam temuan tersebut. Namun, data yang disorot berada pada wilayah PLN UID Jawa Barat. Sementara PLN UP3 Tasikmalaya merupakan bagian dari struktur layanan PLN di Jawa Barat.
Karena itu, pertanyaan untuk PLN UP3 Tasikmalaya sangat jelas: berapa dari 325.071 ID pelanggan subsidi ganda di Jawa Barat itu berada di wilayah kerja Tasikmalaya?
Publik tidak membutuhkan nama pelanggan. Publik juga tidak perlu mengetahui NIK lengkap, nomor KK lengkap, atau alamat rumah pelanggan. Yang dibutuhkan hanya data agregat.
Berapa jumlah nomor KK ganda di wilayah UP3 Tasikmalaya? Berapa ID pelanggan 450 VA dan 900 VA yang terhubung dengan nomor KK sama? Wilayah ULP mana yang paling banyak? Kecamatan mana yang perlu diverifikasi? Berapa yang sudah dicek lapangan? Berapa yang sudah diperbaiki?
Jika datanya bersih, PLN bisa menyampaikan bahwa wilayah Tasikmalaya tidak masuk dalam persoalan tersebut. Jika datanya ada, PLN bisa menjelaskan langkah koreksi yang sudah dilakukan.
Yang tidak boleh terjadi adalah publik dibiarkan gelap.
Bukan Sekadar Tagihan Listrik
Persoalan subsidi listrik ganda juga perlu dilihat lebih luas. Meteran listrik bukan hanya alat untuk mencatat pemakaian. Di balik meteran, ada subsidi, tagihan, klasifikasi pelanggan, dan basis data yang dapat beririsan dengan kebijakan pemerintah.
Jika data pelanggan tidak bersih, banyak urusan ikut terganggu. Subsidi bisa salah sasaran. Kebijakan sosial bisa keliru. Bahkan pembacaan potensi ekonomi wilayah juga bisa kabur, karena data konsumsi listrik sering menjadi salah satu cermin aktivitas rumah tangga dan usaha.
Untuk daerah seperti Tasikmalaya, isu ini menjadi lebih penting. Apalagi ketika pemerintah daerah sedang dituntut meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan memperbaiki basis data pendapatan.
Jika data listrik saja masih menyimpan pertanyaan, maka pemerintah daerah dan DPRD seharusnya ikut mendorong transparansi. Bukan untuk mengambil alih urusan PLN, tetapi untuk memastikan bahwa data yang bersinggungan dengan kepentingan publik tidak dibiarkan menjadi ruang gelap.
Pertanyaan yang Belum Dijawab
Lintas Priangan sebelumnya telah mengirimkan surat klarifikasi tertulis kepada PLN UP3 Tasikmalaya pada 19 Juni 2026. Salah satu substansi yang diminta adalah penjelasan mengenai kemungkinan wilayah kerja PLN UP3 Tasikmalaya masuk dalam data subsidi listrik bermasalah di Jawa Barat.
Namun hingga 27 Juli 2026, jawaban resmi belum diterima redaksi.
Dalam konteks bagian kedua ini, pertanyaan redaksi menjadi semakin spesifik: apakah ada satu nomor KK yang terhubung dengan lebih dari satu ID pelanggan subsidi di wilayah PLN UP3 Tasikmalaya?
Jika ada, berapa jumlahnya?
Jika tidak ada, mengapa PLN tidak segera menyampaikan bantahan resmi berbasis data?
Jawaban atas pertanyaan ini penting. Sebab isu subsidi listrik ganda bukan isu teknis semata. Ini menyangkut keadilan bantuan negara.
Negara membantu warga miskin melalui subsidi. Jangan sampai bantuan itu justru bocor karena data yang tidak bersih. Jangan sampai yang berhak menunggu, sementara yang tidak berhak menikmati.
PLN UP3 Tasikmalaya dan PLN UID Jawa Barat perlu membuka data agregat. Bukan untuk mempermalukan pelanggan, tetapi untuk membersihkan kepercayaan publik.
Sebab dalam urusan subsidi, angka di balik meteran tidak boleh dibiarkan menjadi misteri. Listrik boleh mengalir lewat kabel, tapi uang negara harus mengalir ke orang yang tepat.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada PT PLN (Persero) UP3 Tasikmalaya, PLN UID Jawa Barat, serta pihak terkait lainnya. (NS/AS)