Beranda blog Halaman 80

Bupati Herdiat “Bela Negara Hari Ini Dimulai dari Solidaritas dan Kepedulian”

Dwiyanto
-
0
Bupati Herdiat “Bela Negara Hari Ini Dimulai dari Solidaritas dan Kepedulian”

lintaspriangan.com, BERITA CIAMIS. Momentum peringatan tiga hari besar nasional dilaksanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis sebagai ajakan reflektif untuk memperkuat solidaritas kebangsaan dan kepedulian sosial.
‎
‎Hal tersebut disampaikan Bupati Ciamis, Dr. H. Herdiat Sunarya saat memimpin upacara peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN), Hari Bela Negara ke-77, dan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 di Halaman Pendopo Ciamis, Senin (22/12/2025).
‎
‎Upacara yang berlangsung khidmat tersebut diikuti oleh unsur Forkopimda, ASN, TNI-Polri, organisasi perempuan, serta berbagai elemen masyarakat. Dalam amanatnya, Bupati Herdiat menekankan bahwa peringatan hari-hari nasional tidak boleh berhenti pada simbol dan seremonial semata, melainkan harus diterjemahkan menjadi kepedulian nyata terhadap kondisi bangsa.
‎
‎Mengutip pesan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto pada peringatan Hari Bela Negara, Herdiat mengingatkan bahwa sebagian wilayah Indonesia, khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, tengah menghadapi ujian berupa bencana alam.

Menurutnya, situasi tersebut merupakan panggilan moral bagi seluruh rakyat Indonesia untuk hadir dan saling membantu.
‎
‎“Daerah-daerah itu memiliki kontribusi besar dalam sejarah berdirinya republik. Ketika mereka sedang diuji, sudah sepatutnya seluruh anak bangsa menunjukkan solidaritas,” katanya.
‎
‎Ia menambahkan, semangat bela negara di era saat ini tidak lagi identik dengan angkat senjata, melainkan diwujudkan melalui kepedulian sosial, menjaga persatuan, melawan hoaks, serta memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi masyarakat.

BACA JUGA: Dari Alumni Untuk Sejarah Peran Fokus Alpaci Kawal Biografi KH Mohammad Sirodj

Dalam konteks Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, Bupati Herdiat mengajak masyarakat Ciamis untuk menumbuhkan empati dan semangat gotong royong, terutama kepada korban bencana alam di berbagai daerah.
‎
‎Bantuan, menurutnya, dapat disalurkan melalui berbagai jalur resmi maupun aksi sosial langsung sesuai kemampuan masing-masing.
‎
‎Sementara itu, pada peringatan Hari Ibu ke-97, Herdiat menegaskan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa.
‎
‎Dengan mengusung tema “Perempuan Berdaya dan Berkarya Menuju Indonesia Emas 2045”, ia menyebut perempuan Indonesia sebagai penggerak utama dalam keluarga, ekonomi, sosial, hingga pembangunan berkelanjutan.
‎
‎“Perempuan bukan hanya pendamping pembangunan, tetapi aktor utama perubahan yang menentukan arah masa depan bangsa,” ungkapnya.
‎
‎Upacara gabungan tersebut menjadi simbol, nilai bela negara, solidaritas sosial, dan pemberdayaan perempuan merupakan satu kesatuan yang saling menguatkan dalam menghadapi tantangan bangsa ke depan. ‎(FSL)

Pernyataan Ambigu BKPSDM Tasikmalaya

Admin Lintas Priangan
-
0
Pernyataan Ambigu BKPSDM Tasikmalaya

lintaspriangan.com, TAJUK LINTAS. Dalam birokrasi modern, kata asesmen sering terdengar sakral. Ia diucapkan dalam forum resmi, ditulis dalam dokumen kebijakan, dan dijadikan penanda bahwa sebuah keputusan telah melalui proses objektif. Namun ketika maknanya tidak dipahami secara utuh, asesmen justru berisiko berubah dari alat ukur menjadi sekadar simbol administratif.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asesmen adalah proses penilaian untuk mengetahui keadaan, kemampuan, atau pencapaian seseorang atau sesuatu. Definisi ini menegaskan bahwa asesmen bukan sekadar hasil akhir, melainkan proses menyeluruh yang bertujuan memahami kecocokan.

Secara etimologis, asesmen berasal dari kata assessment, yang berakar pada bahasa Latin assidere, yang artinya “duduk di samping”. Filosofinya sederhana, bahwa menilai itu berarti hadir, harus dekat, dan memahami secara langsung, bukan sekadar membaca ringkasan atau melihat angka.

Persoalan muncul ketika makna ideal tersebut bertemu dengan praktik dan pernyataan pejabat publik.

Kepala BKPSDM Kota Tasikmalaya menyatakan bahwa pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dilakukan berdasarkan akumulasi kinerja, hasil asesmen, potensi, kompetensi, rekam jejak jabatan, golongan, hingga pengalaman pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Pernyataan ini, secara normatif, terdengar sangat ideal dan selaras dengan prinsip sistem merit.

Jika berhenti di sini, publik mungkin akan mengangguk setuju. Namun persoalan tidak berhenti pada satu pernyataan.

Ketika Asesmen Masih Menyisakan “Nanti Dievaluasi”

Di bagian lain dalam sumber yang sama, Kepala BKPSDM juga mengatakan:
“Bisa saja seseorang pintar dan kinerjanya bagus, tapi tidak cocok di jabatan tertentu. Itu akan dievaluasi.” (sumber: radartasik.id)

Kalimat ini sepintas terdengar wajar. Namun dalam kerangka manajemen talenta, pernyataan tersebut justru menimbulkan tanda tanya besar. Jika asesmen telah dilakukan untuk mengukur potensi, kompetensi, dan kecocokan jabatan, maka ketidakcocokan seharusnya terdeteksi sebelum penempatan, bukan setelahnya.

Asesmen dirancang untuk bersifat menggali kecocokan dan mencegah kesalahan sejak awal. Ketika alasan “tidak cocok” baru muncul setelah jabatan diisi, publik berhak bertanya: apakah asesmennya yang kurang tajam, ataukah hasilnya tidak sepenuhnya dijadikan dasar keputusan?

Di titik ini, asesmen berisiko dipahami hanya sebagai prosedur awal yang bisa “dikoreksi” kemudian. Padahal, koreksi pascapenempatan seringkali menimbulkan biaya sosial, organisasi, dan kepercayaan publik yang tidak kecil. Ini juga berarti, asesmen yang dilaksanakan, justru tidak selaras dengan makna etimologisnya.

Tentunya, bukan berarti konsep asesmen itu sempurna. Namun, kalau yang jadi masalahnya adalah kecocokan, ini jelas luar biasa salahnya. Karena asesmen itu justru mencari kecocokan. Terkecuali, jika evaluasi dilakukan untuk hal lain selain kecocokan. Misalnya, disiplin, kondite kerja, dan sebagainya. Yang penting bukan kecocokan.

Tiga Nama, Satu Keputusan, dan Perang Bisikan

Masalah lain muncul ketika Kepala BKPSDM menjelaskan mekanisme pengambilan keputusan:
“Tugas kami mengajukan tiga nama. Pak Wali yang memilih. Itu mekanisme yang berlaku.”

Secara struktural, pernyataan ini benar. BKPSDM menjalankan fungsi teknis, melakukan asesmen dan mengajukan kandidat, sementara keputusan akhir berada di tangan kepala daerah. Namun di sinilah muncul persoalan konseptual.

Kepala daerah tidak terlibat langsung dalam proses asesmen teknis. Ia tidak mengikuti dinamika penilaian, tidak menguji instrumen, dan tidak “duduk di samping” proses asesmen sebagaimana makna asal kata tersebut. Namun, keputusan strategis justru harus diambil olehnya.

Dalam ruang kosong antara data teknis dan keputusan politik itulah potensi masalah muncul. Ketika pengambil keputusan tidak sepenuhnya melekat pada proses asesmen, maka faktor non-teknis berpotensi masuk. Dari sinilah bisikan menemukan celahnya.

Ujung-ujungnya, kekuatan bisikan menemukan panggungnya.
Dari bisikan trio macan hingga bisikan lima sekawan.
Sementara hasil murni asesmennya ke mana?
Entahlah.

Dalam sistem merit, asesmen seharusnya menjadi jangkar keputusan. Ia bukan sekadar salah satu pertimbangan, melainkan fondasi. Ketika asesmen masih harus “dikoreksi” oleh evaluasi pascapenempatan atau dilewati oleh mekanisme non-teknis, maka fungsinya melemah.

Asesmen yang tidak mengikat pada akhirnya hanya menjadi dekorasi kebijakan. Ada asesmen, tapi tidak menentukan.

Skeptisisme yang Sampai ke Mahkamah Konstitusi

Keraguan terhadap sistem merit ternyata tidak hanya tumbuh di ruang publik. Mahkamah Konstitusi pernah menegaskan pentingnya pengawasan independen dalam pelaksanaan sistem merit ASN. Pesannya jelas: tanpa pengawasan yang kuat, sistem merit rawan menjadi formalitas belaka.

Baca juga: Memangnya Ada yang Percaya Sistem Merit? MK pun Tidak!

Jika di tingkat konstitusional saja sistem merit dipandang perlu diawasi ketat, maka wajar bila publik di daerah mempertanyakan implementasinya, terutama ketika pernyataan para pejabatnya sendiri terasa tidak sepenuhnya sejalan antara konsep dan praktik.

Pada akhirnya, sistem merit bukan hanya soal mekanisme, melainkan soal niat dan integritas. Ia akan kehilangan makna jika keputusan lebih banyak ditentukan oleh bisikan ketimbang hasil penilaian.

Maka pertanyaan ini layak diarahkan kepada para pengambil kebijakan, bukan untuk dijawab di mimbar, tetapi direnungkan di ruang paling sunyi:
sudahkah sistem merit benar-benar dijalankan sesuai aturan, tanpa pengaruh kepentingan dan bisik-bisik di balik layar?

Sebab jabatan bukan hanya urusan hari ini, dan keputusan bukan sekadar soal administrasi. Apa yang ditetapkan dengan sadar akan dimintai pertanggungjawaban—bukan hanya di hadapan publik, tetapi juga di hadapan nurani, dan di hadapan Yang Maha Mengetahui.

Sepanjang Apa Uang Elon Musk jika dalam Pecahan Rp100 Ribu?

Admin Lintas Priangan
-
0
Sepanjang Apa Uang Elon Musk jika dalam Pecahan Rp100 Ribu?

lintaspriangan.com, BERITA DUNIA. Pada Jumat malam (19/12) waktu setempat, kekayaan bersih Elon Musk melonjak tajam hingga mencapai US$749 miliar atau setara Rp12.500 triliun, dengan asumsi kurs Rp16.654 per dolar AS. Lonjakan kekayaan ini terjadi setelah Mahkamah Agung Delaware mengembalikan opsi saham Tesla senilai US$139 miliar yang sebelumnya dibatalkan, sebagaimana tercatat dalam indeks miliarder Forbes. Putusan tersebut langsung mengerek posisi Musk sebagai orang pertama di dunia dengan kekayaan menembus level kuadriliunan rupiah.

Angka sebesar itu tentu sulit dicerna dalam bentuk tabel atau grafik. Triliunan rupiah kerap terasa abstrak, jauh dari pengalaman sehari-hari kebanyakan orang. Karena itu, mari kita turunkan angka fantastis ini ke bentuk paling membumi: uang tunai pecahan Rp100 ribu, lalu kita susun memanjang lurus. Pertanyaannya sederhana, jawabannya bikin mengernyitkan dahi: seberapa panjang uang Elon Musk jika disusun dari pecahan Rp100 ribu?

Dari Triliunan Rupiah ke Satuan Lembar

Kita mulai dari angka dasarnya. Kekayaan yang dibicarakan setara Rp12.000 triliun—angka yang digunakan untuk memudahkan ilustrasi. Jika seluruh nilai itu diwujudkan dalam pecahan Rp100.000, maka jumlahnya mencapai 120 miliar lembar uang.

Selanjutnya, kita pakai ukuran fisik yang jelas dan dapat diverifikasi. Panjang satu lembar uang Rp100 ribu adalah 151 milimeter, atau 0,151 meter. Tidak ada asumsi soal ketebalan, tidak ditumpuk, tidak dipadatkan—semuanya disusun lurus dari ujung ke ujung.

Hitungannya sebagai berikut:
0,151 meter × 120.000.000.000 lembar = 18.120.000.000 meter.

Jika dikonversi ke kilometer, hasilnya adalah 18,12 juta kilometer. Angka ini bukan salah ketik, dan bukan pula metafora. Ini hasil hitung matematis dari uang yang disusun memanjang tanpa jeda.

Sebagai perbandingan, keliling Bumi di garis khatulistiwa sekitar 40.075 kilometer. Dengan panjang 18,12 juta kilometer, susunan uang tersebut bisa mengelilingi Bumi lebih dari 450 kali. Bayangkan satu putaran penuh mengitari planet, lalu ulangi ratusan kali—itu baru setara dengan panjang uangnya.

Uang yang Masuk Wilayah Astronomi

Skala perbandingan bisa diperluas lebih jauh. Jarak rata-rata Bumi ke Bulan sekitar 384.400 kilometer. Dengan panjang 18,12 juta kilometer, uang pecahan Rp100 ribu itu bisa bolak-balik dari Bumi ke Bulan sekitar 23 kali.

Di titik ini, pembahasan uang tidak lagi berada di ranah ekonomi semata, melainkan sudah menyentuh wilayah astronomi. Nilai tukar berubah menjadi jarak, dan kekayaan menjelma garis panjang yang membelah ruang imajiner antara dua benda langit.

Tentu saja, kekayaan Elon Musk bukan uang tunai yang disimpan dalam gudang raksasa. Nilai tersebut merupakan kekayaan bersih, yang sebagian besar berbentuk saham dan kepemilikan aset. Nilainya bisa naik dan turun mengikuti dinamika pasar. Namun ilustrasi ini memberi gambaran betapa ekstremnya skala angka yang sedang dibicarakan.

Justru di situlah maknanya. Ketika Rp100 ribu bagi sebagian orang adalah uang makan sehari, dalam skala global ia bisa dikalikan miliaran kali hingga berubah menjadi jarak jutaan kilometer. Perbandingan ini memperlihatkan jurang antara realitas ekonomi harian dan akumulasi kekayaan di puncak piramida ekonomi dunia.

Pada akhirnya, pertanyaan tentang “seberapa panjang uang Elon Musk” bukan sekadar permainan angka. Ia adalah cara sederhana untuk memahami besarnya konsentrasi kekayaan global—dan mungkin, sambil tersenyum getir, kita bisa menyimpulkan satu hal: uang sepanjang itu sudah tak mungkin lagi disimpan di dompet mana pun, bahkan dompet pemiliknya sendiri.

Regenerasi Tanpa Gejolak, H Komar Nahkodai PAN Ciamis 2025–2030

Dwiyanto
-
0
Regenerasi Tanpa Gejolak, H Komar Nahkodai PAN Ciamis 2025–2030

lintaspriangan.com, BERITA CIAMIS. Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Ciamis memasuki babak regenerasi kepemimpinan dengan pendekatan yang menekankan kesinambungan organisasi dan stabilitas politik.
‎
‎Melalui Musyawarah Daerah (Musda) yang digelar di Aula STIKES Ciamis, Minggu (21/12/2025), Drs. H. Komar Hermawan resmi ditetapkan sebagai Ketua DPD PAN Kabupaten Ciamis periode 2025–2030.
‎
‎Musda yang dipimpin langsung oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN tersebut berlangsung demokratis dan tertib, mencerminkan soliditas internal partai.
‎
‎Forum Musda tidak hanya menetapkan ketua baru, tetapi juga menegaskan arah PAN Ciamis ke depan sebagai partai yang menjaga keseimbangan antara dukungan terhadap pemerintah dan penguatan peran sosial di masyarakat.
‎
‎Komar Hermawan menjelaskan bahwa proses penetapan kepengurusan berjalan sesuai mekanisme partai, mulai dari pengajuan formatur oleh pengurus daerah hingga pengesahan oleh DPP PAN.
‎
‎Dengan amanah baru tersebut, Komar menekankan pentingnya melanjutkan fondasi kepemimpinan sebelumnya yang telah dibangun oleh almarhum Yana D. Putra.
‎
‎Ia menyebut kesinambungan sebagai kunci agar PAN Ciamis tetap stabil dan relevan di tengah dinamika politik daerah.

BACA JUGA: IKA Nesacis Gelar Sunday Fun Walk, Simbol Kekompakan Alumni
‎
‎“Yang kami jaga adalah kesinambungan perjuangan. PAN Ciamis harus tetap konsisten, baik dalam mendukung pemerintahan maupun dalam membela kepentingan sosial masyarakat,” ujarnya.
‎
‎Komposisi kepengurusan yang masih mempertahankan figur lama seperti Sugiyarto sebagai Sekretaris dan Ramli sebagai Bendahara menjadi sinyal bahwa PAN Ciamis memilih strategi konsolidasi dibanding perubahan drastis.
‎
‎Menghadapi agenda politik ke depan, Komar menyatakan target PAN bersifat realistis namun progresif.
‎
‎Fokus utama saat ini adalah menjaga kekuatan yang ada sambil memperluas basis dukungan masyarakat.
‎
‎Sementara itu, terkait dinamika politik daerah, termasuk isu pengisian jabatan wakil bupati, PAN Ciamis memilih bersikap hati-hati.
‎
‎Komar menegaskan bahwa setiap keputusan politik harus berpijak pada regulasi yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
‎
‎“Kami tidak ingin terburu-buru. Semua harus mengikuti aturan dan diputuskan secara kolektif sesuai mekanisme partai,” tegasnya.
‎
‎Dengan kepemimpinan baru ini, PAN Ciamis menegaskan posisinya sebagai partai yang mengedepankan stabilitas, kehati-hatian politik, dan kedekatan dengan masyarakat. ‎(FSL)

Melawan Hoaks dari Desa, ASN Tasikmalaya Diganjar Penghargaan Nasional

Admin Lintas Priangan
-
0
Melawan Hoaks dari Desa, ASN Tasikmalaya Diganjar Penghargaan Nasional

lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Di tengah derasnya arus informasi digital, hoaks kerap melaju lebih cepat daripada klarifikasi. Ia masuk ke ruang paling pribadi: percakapan keluarga, obrolan warung, hingga forum warga desa. Dalam situasi seperti itu, perlawanan terhadap hoaks tidak selalu hadir dalam bentuk kampanye besar. Di Kabupaten Tasikmalaya, perlawanan itu justru tumbuh lingkungan kerja pemerintahan.

Adalah Roni Imroni, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya, yang diganjar Sorot News Golden Award 2025. Ia menerima penghargaan nasional tersebut pada kategori Tokoh Literasi Digital, Komunikasi Publik, dan Pemberdayaan Informasi Masyarakat—sebuah pengakuan atas upayanya memperkuat literasi informasi dari desa.

Bagi ASN Tasikmalaya ini, penghargaan tersebut tidak dipahami sebagai prestasi personal semata. Roni menegaskan bahwa apa yang ia jalankan merupakan hasil kerja kolektif berbagai pihak: jajaran Dishubkominfo, pegiat Komunitas Informasi Masyarakat (KIM), insan pers, hingga warga desa yang bersedia belajar dan berubah. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan daerah yang memberi ruang bagi inovasi dan kerja lintas sektor.

Kabupaten Tasikmalaya, dengan wilayah yang luas dan karakter masyarakat yang beragam, menjadi medan yang menantang dalam urusan informasi publik. Di sejumlah desa, hoaks kerap beredar tanpa sempat diverifikasi. Isu kesehatan, kabar politik, hingga informasi yang memicu kecemasan sosial mudah menyebar melalui media sosial dan aplikasi pesan singkat. Roni membaca persoalan ini bukan sebagai kesalahan masyarakat, melainkan sebagai celah literasi yang perlu diperkuat.

Literasi Digital sebagai Fondasi Kepercayaan Publik

Alih-alih mengandalkan pendekatan seremonial, Roni mendorong penguatan literasi digital yang bersifat praktis. Melalui pembinaan Komunitas Informasi Masyarakat, warga dilatih mengenali ciri hoaks, memeriksa sumber, dan memahami etika berbagi informasi. KIM diposisikan sebagai mitra strategis pemerintah, bukan sekadar perpanjangan tangan birokrasi.

Dalam berbagai kesempatan, Roni menekankan bahwa masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek informasi. Artinya, warga bukan hanya penerima pesan, tetapi juga pelaku yang berperan aktif menjaga kualitas ruang publik. Pendekatan ini pelan-pelan membuahkan hasil. Di sejumlah desa, anggota KIM mulai berperan sebagai penyaring informasi, bahkan jurnalis warga yang menyebarkan konten positif dan berbasis data.

Penguatan literasi digital ini juga menjadi jembatan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Aspirasi warga tersalurkan, sementara informasi kebijakan dapat disampaikan secara lebih utuh dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, peran ASN Tasikmalaya tidak lagi sekadar administratif, melainkan fasilitator dialog publik.

Penghargaan yang diberikan oleh Sorot News menilai pendekatan tersebut sebagai praktik baik yang layak diapresiasi dan direplikasi. Ajang ini digelar dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Sorot News dan melibatkan puluhan tokoh dari berbagai daerah di Indonesia. Pengakuan nasional ini sekaligus menempatkan Tasikmalaya sebagai daerah yang serius membangun ketahanan informasi masyarakat.

Tanggung Jawab ASN di Tengah Arus Disinformasi

Bagi Roni, menerima penghargaan justru menambah beban tanggung jawab. Ia menyebutnya sebagai pengingat untuk terus konsisten memperkuat literasi digital hingga ke tingkat akar rumput. Tantangan ke depan, menurutnya, bukan hanya kecepatan teknologi, tetapi juga kemampuan masyarakat memilah informasi secara kritis dan beretika.

Kisah ini menunjukkan bahwa peran ASN Tasikmalaya dapat melampaui rutinitas birokrasi. Di tengah derasnya disinformasi, ada kerja yang bertumpu pada pendidikan publik, kolaborasi, dan kepercayaan. Perlawanan terhadap hoaks tidak selalu harus gaduh. Ia bisa tumbuh dari ruang-ruang desa, dari dialog yang sabar, dan dari komitmen untuk menjaga ruang publik tetap sehat.

Penghargaan nasional yang diterima Roni Imroni menjadi penanda bahwa upaya semacam ini memiliki arti. Bukan hanya bagi satu individu, tetapi bagi daerah yang ingin membangun masyarakat melek informasi sebagai fondasi kemajuan bersama. (AS)

Sekolah Libur, Bagaimana dengan MBG? Begini Ternyata…

Admin Lintas Priangan
-
0
Sekolah Libur, Bagaimana dengan MBG? Begini Ternyata…

lintaspriangan.com, BERITA NASIONAL. Libur panjang Natal dan Tahun Baru biasanya identik dengan koper yang diseret, kue kering di meja, dan jam bangun yang lebih siang. Tapi di balik itu, ada satu pertanyaan sederhana yang muncul di banyak rumah: bagaimana dengan makan bergizi gratis untuk anak sekolah? Apakah ikut libur juga, atau tetap jalan?

Pertanyaan itu dijawab pelan tapi pasti. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah tetap berjalan selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Namun, caranya tidak persis sama seperti hari sekolah biasa. Ada penyesuaian. Ada pilihan. Dan di sanalah cerita mulai menarik.

Penjelasan ini disampaikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Wakil Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang. Ia menegaskan, selama libur sekolah, penyaluran MBG tetap dimungkinkan, sepanjang disepakati bersama pihak sekolah.

Dengan kata lain, dapur tetap ngebul. Tinggal soal anaknya mau datang atau tidak.

Dua Cara, Dua Konsekuensi

Selama masa libur, BGN menyiapkan dua skema penyaluran MBG. Skema pertama, murid dipersilakan datang ke sekolah untuk mengambil makanan. Mereka yang datang akan langsung menerima makanan siap santap. Tidak ada syarat rumit, tidak ada formulir berlapis. Datang, ambil, makan.

Namun, di sini juga ada garis tegas. Jika murid tidak datang ke sekolah, maka makanan tidak diberikan. Bukan karena dipersulit, melainkan karena sistem distribusinya memang mengandalkan kehadiran penerima.

Skema kedua sedikit berbeda. Murid tetap mengambil menu MBG ke sekolah, tetapi tidak setiap hari. Pengaturannya disesuaikan dengan kondisi sekolah dan kesepakatan yang dibuat. Dalam skema ini, BGN menyiapkan paket yang bisa bertahan lebih lama.

Semua itu diatur dalam Pedoman Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG Selama Libur Sekolah, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BGN Nomor 52.1 Tahun 2025. Dalam pedoman tersebut, paket MBG selama libur sekolah terdiri dari satu paket siap santap dan dua paket kemasan tahan lama. Tujuannya jelas: memastikan anak tetap mendapatkan asupan gizi seimbang, meskipun tidak hadir di sekolah setiap hari.

Libur Sekolah, Libur Gizi?

Di titik ini, publik mulai mencerna. Programnya ada. Makanannya tersedia. Tapi ada satu hal yang tak bisa dihindari: anak tetap harus datang ke sekolah jika ingin menerima MBG, setidaknya pada waktu-waktu tertentu.

Bagi sebagian orang tua, ini mungkin bukan soal besar. Sekolah dekat, anak sehat, libur bisa diselingi jalan sebentar ke sekolah. Tapi bagi sebagian lainnya, terutama yang jaraknya jauh atau sedang mudik, skema ini memunculkan dilema kecil yang nyata.

Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga menunjukkan satu hal penting: negara berupaya agar hak gizi anak tidak ikut cuti hanya karena kalender pendidikan berhenti sejenak. Libur sekolah tidak otomatis berarti libur perhatian.

BGN tampaknya memilih jalan tengah. Program tetap berjalan, tapi fleksibel. Tidak memaksa semua anak hadir setiap hari, namun juga tidak membagikan makanan tanpa mekanisme yang jelas. Ada aturan, ada pilihan, ada konsekuensi.

Pada akhirnya, MBG selama libur sekolah bukan sekadar soal makan gratis. Ia adalah potret bagaimana kebijakan publik bekerja di ruang yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tidak selalu sempurna, tidak selalu mudah, tapi berusaha hadir.

Dan mungkin, di tengah libur panjang, pesan yang ingin disampaikan sederhana: sekolah boleh libur, tapi urusan perut anak tetap perlu diurus. (AS)

Kisah Nyata: Cinta Seorang Ibu di Tengah Banjir Bandang Sumatera

Admin Lintas Priangan
-
0
Kisah Nyata: Cinta Seorang Ibu di Tengah Banjir Bandang Sumatera

lintaspriangan.com, INSPIRATIF. Di tengah amukan banjir bandang yang melanda Simpang Empat, Mereudu, Aceh Pidie, tersimpan kisah pilu tentang cinta seorang ibu—cinta yang tak sempat menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi memilih menambatkan hidup orang lain pada harapan.

Air bah datang tanpa aba-aba. Tak ada sirene, tak ada waktu merapikan rasa takut. Ia hanya tahu: air naik, arus menggila, dan dunia mengecil menjadi satu hal paling penting—bayinya. Dalam situasi genting tanpa ruang berpikir panjang, sang ibu muda mengambil keputusan yang biasanya lahir dari naluri paling purba: menyelamatkan nyawa anaknya, apa pun risikonya.

Ia berenang. Melawan arus. Setiap gerak seperti perlawanan pada maut. Di kejauhan, sebuah pohon mangga berdiri—bukan megah, bukan pula tinggi, tapi cukup. Cukup untuk satu harapan kecil bertahan. Dengan sisa tenaga yang mungkin tak lagi menghitung napasnya sendiri, ia mengikat tubuh bayinya ke dahan pohon menggunakan sehelai kain. Ikatan sederhana, namun penuh keyakinan. Seolah ia berkata pada air: ambil aku, tapi jangan dia.

Tak lama setelah itu, arus deras menyeret tubuh sang ibu. Ia hilang, tak pernah kembali. Tak ada jerit terakhir yang tercatat. Tak ada pesan yang sempat dititipkan. Ia pergi dalam sunyi—seperti banyak ibu yang bekerja dalam diam, melakukan yang harus dilakukan, lalu menghilang dari sorotan.

Kisah ini berdiri di tengah tragedi yang jauh lebih besar. Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera telah menelan 1.090 korban jiwa, sementara 186 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Angka-angka itu dingin, tegas, dan tak berperasaan. Namun di balik setiap bilangan, ada nama, ada keluarga, ada cerita yang tak sempat selesai—termasuk kisah seorang ibu di Mereudu ini.

Ketika air mulai surut dan lumpur mengendap, warga menemukan sebuah pemandangan yang membuat waktu seperti berhenti sejenak. Seorang bayi—terikat di dahan pohon mangga—menggigil, basah, namun hidup. Tangisnya pelan, seolah tak ingin mengganggu pengorbanan yang baru saja terjadi. Sebuah keajaiban yang lahir bukan dari kebetulan, melainkan dari keberanian yang memilih arah paling berat.

Nama sang ibu mungkin tak tercatat rapi dalam laporan resmi. Usianya tak masuk data. Alamatnya mungkin sudah tak lagi berdiri. Namun cintanya tinggal. Tinggal di batang pohon yang menjadi saksi. Tinggal di ingatan warga yang menuturkan kisah ini dari mulut ke mulut. Tinggal di hati siapa pun yang mendengarnya dan mendadak terdiam—menimbang ulang arti kata “pahlawan”.

Di tengah bencana, kita kerap sibuk menghitung kerugian: rumah rusak, sawah terendam, infrastruktur lumpuh. Tapi kisah ini mengingatkan, ada hitungan lain yang jarang masuk tabel statistik: pengorbanan. Dalam air setinggi dada, cinta seorang ibu tak pernah menunggu instruksi. Ia bekerja lebih cepat dari perintah apa pun.

Banjir akan surut. Data korban akan diperbarui. Tim evakuasi akan melanjutkan pencarian mereka yang masih hilang. Namun kisah ini akan menetap lebih lama—mengajarkan bahwa pada titik paling gelap, harapan kadang berlabuh pada tindakan paling sederhana: mengikat hidup pada dahan, lalu menyerahkan sisanya pada Tuhan.

Seorang ibu telah menjadi pahlawan sejati, tanpa podium, tanpa tepuk tangan. Nyawanya adalah taruhannya, dan hidup anaknya adalah kemenangannya.

Al-Fatihah untuk sang ibu.
Cintamu tidak ikut tenggelam.

Rp621 Miliar Tak Terserap, DPRD Kabupaten Tasikmalaya Kamana Wae?!

Admin Lintas Priangan
-
0
Rp621 Miliar Tak Terserap, DPRD Kabupaten Tasikmalaya Kamana Wae?!

lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Menjelang tutup tahun anggaran 2025, suara DPRD Kabupaten Tasikmalaya terdengar makin nyaring. Para legislator mulai melontarkan kritik atas rendahnya serapan anggaran daerah yang hingga pertengahan Desember baru mencapai 82,2 persen. Artinya, sekitar Rp621 miliar dana publik masih mengendap di kas daerah. Namun sorotan tajam justru datang dari pertanyaan yang lebih mendasar: mengapa fungsi pengawasan DPRD baru terasa ketika tahun anggaran hampir habis?

Peminat masalah kebijakan publik dari Albadar Institute, Diki Samani, menilai sikap DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang baru lantang di akhir tahun menunjukkan lemahnya pengawasan sejak awal. “Kalau DPRD baru ribut ketika anggaran sudah tersisa ratusan miliar, itu berarti pengawasannya gagal fungsi. Karena pada tahap itu, ruang koreksi sudah hampir tidak ada,” kata Diki kepada Lintas Priangan, Minggu (21/12/2025).

Menurut Diki, pengawasan anggaran bukan peristiwa insidental yang menunggu laporan akhir tahun. Ia adalah proses berkelanjutan yang seharusnya berjalan sejak APBD disahkan. “Serapan anggaran itu bisa dibaca setiap saat. Kalau ada keterlambatan serapan, seharusnya DPRD segera turun tangan, memanggil dinas terkait, bukan menunggu Desember,” ujarnya.

Data realisasi belanja menunjukkan masalah yang bersifat struktural. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup tercatat baru menyerap sekitar 47 persen anggaran. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyisakan lebih dari Rp242 miliar dari total pagu Rp1,32 triliun. Sementara Dinas Kesehatan pun belum mencapai realisasi optimal. Pola ini, kata Diki, tidak mungkin muncul tiba-tiba. “Ini bukan penyakit musiman. Gejalanya pasti sudah terlihat sejak beberapa waktu lalu,” katanya.

Diki menilai, alasan klasik seperti perencanaan buruk, konflik politik pasca Pilkada, hingga rotasi-mutasi pejabat memang berkontribusi. Namun faktor itu tidak bisa dijadikan pembenaran bagi DPRD untuk bersikap pasif. “Justru ketika situasi politik dan birokrasi tidak stabil, peran pengawasan DPRD seharusnya lebih kuat, bukan melemah,” ujarnya.

Ia lalu menyinggung soal instrumen pengawasan yang sebenarnya sudah tersedia dan bersifat terbuka. Dalam sistem pengadaan pemerintah, terdapat Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang memuat seluruh rencana belanja setiap SKPD sejak awal tahun. Dari sana, publik saja bisa melihat paket apa saja yang direncanakan, nilai anggarannya, serta jadwal pelaksanaannya. “SIRUP itu janji belanja pemerintah kepada publik. Kalau di situ tercantum banyak paket tapi realisasinya minim, berarti ada masalah sejak awal,” jelas Diki.

Selain SIRUP, terdapat pula aplikasi AMEL (Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Lokal) yang digunakan untuk memantau progres pengadaan, mulai dari tahap perencanaan, proses tender, hingga kontrak dan pembayaran. Dengan AMEL, pergerakan paket bisa dilihat secara periodik. “Dengan menggabungkan data SIRUP dan AMEL, siapa pun bisa tahu paket mana yang jalan, mana yang mandek. Bahkan masyarakat sipil bisa memantaunya. Apalagi DPRD, yang secara fungsi memang pengawas,” kata Diki.

Menurutnya, jika DPRD memanfaatkan dua instrumen tersebut secara serius, banyak persoalan bisa dicegah lebih dini. Paket yang belum masuk proses lelang, kegiatan yang berlarut-larut di tahap perencanaan, hingga SKPD yang ragu mengeksekusi anggaran, bahkan beragam indikasi persekongkolan, akan langsung terdeteksi.
“Masalahnya bukan kekurangan alat, tapi kemauan dan kapasitas memanfaatkan alat itu,” ujarnya.

Diki menyebut, ketika pengawasan tidak dilakukan secara serius, birokrasi cenderung bermain aman. Pejabat memilih menunda keputusan ketimbang mengambil risiko, apalagi di tengah mutasi dan tarik-menarik politik. Dampaknya, anggaran dibiarkan mengendap, sementara kebutuhan publik tak kunjung terpenuhi. “Ini bukan selalu soal korupsi. Kadang hanya soal pembiaran. Tapi pembiaran itu tetap merugikan rakyat,” katanya.

Ia menegaskan, kritik DPRD di akhir tahun tetap penting sebagai catatan publik. Namun tanpa evaluasi ke dalam, kritik itu berpotensi kehilangan makna. “Pengawasan yang datang di akhir tahun itu bukan pencegahan, melainkan penyesalan. Rakyat butuh DPRD yang bekerja sejak awal, bukan sekadar vokal di garis finis,” ujarnya.

Kondisi di Kabupaten Tasikmalaya ini, menurut Diki, harus menjadi pelajaran bersama. Anggaran besar tidak otomatis menjamin kesejahteraan jika tata kelolanya rapuh. Tanpa pengawasan legislatif yang aktif, rutin, dan berbasis data, APBD berisiko menjadi dokumen megah yang gagal menjawab kebutuhan warga.

“Rp621 miliar itu bukan sekadar angka. Itu jalan yang tak dibangun, layanan kesehatan yang tertunda, dan fasilitas pendidikan yang menunggu. Kalau DPRD cuma bisa bicara, serahkan saja semua fungsi dewan pada LSM dan mahasiswa. Apalagi ketika bertanya di akhir tahun, publik wajar balik bertanya: kamana wae salila ieu? ” pungkas Diki. (AS)

IKA Nesacis, Gelar Sunday Fun Walk, Simbol Kekompakan Alumni

Dwiyanto
-
0
IKA Nesacis, Gelar Sunday Fun Walk, Simbol Kekompakan Alumni

lintaspriangan.com, BERITA CIAMIS. Ikatan Alumni SMP Negeri 1 Ciamis (IKA Nesacis) memulai langkah awal membangun budaya hidup sehat sekaligus memperkuat solidaritas alumni melalui kegiatan Sunday Fun Walk yang digelar di Saung Sawah Sukamaju, Kabupaten Ciamis, Minggu (21/12/2025).
‎
‎Kegiatan jalan santai ini menjadi program perdana Bidang Seni, Budaya, dan Olahraga IKA Nesacis, sekaligus simbol komitmen organisasi untuk menghadirkan ruang pertemuan yang setara, santai, dan membahagiakan bagi seluruh alumni lintas angkatan.
‎
‎Ketua Umum IKA Nesacis, Didi Sukardi, menekankan bahwa organisasi alumni harus menjadi tempat semua anggota merasa nyaman tanpa sekat jabatan maupun profesi.
‎
‎Dalam suasana kebersamaan, seluruh peserta diposisikan sama sebagai bagian dari keluarga besar SMP Negeri 1 Ciamis.
‎
‎“Di IKA Nesacis tidak ada perbedaan status. Semua kembali pada identitas awal kita sebagai alumni SMP Negeri 1 Ciamis,” ujar Didi.
‎
‎Menurutnya, pendekatan tersebut penting agar silaturahmi tidak hanya bersifat formal, tetapi mampu menumbuhkan rasa bahagia dan kebersamaan yang tulus.
‎
‎Ia juga menilai kegiatan sederhana seperti jalan santai justru efektif membangun kedekatan emosional antar alumni.
‎
‎“Silaturahmi itu harus menyenangkan. Kalau pulang dari kegiatan dengan hati bahagia, meskipun badan lelah, itu sudah menjadi nilai yang luar biasa,” katanya.

BACA JUGA: Peran Fokus Alpaci Kawal Biografi KH Mohammad Sirodj
‎
‎Sebagai bentuk apresiasi dan penyemangat, panitia juga membagikan doorprize berupa uang tunai kepada sejumlah peserta.
‎
‎Sementara itu, Ketua Bidang Seni, Budaya, dan Olahraga IKA Nesacis, Dase Yusdi Fadlil Mubarak, menyebut Sunday Fun Walk sebagai langkah awal membangun agenda rutin yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
‎
‎“Kegiatan ini bukan sekadar temu kangen, tetapi implementasi nyata program kerja. Ke depan, kami ingin membuat kegiatan bulanan yang sederhana namun konsisten,” jelasnya.
‎
‎Ia menambahkan, rencana kegiatan rutin akan dipusatkan di Lapang Lokasana setiap Minggu pagi, dengan konsep jalan santai, hiburan musik, dan aktivitas kebersamaan lainnya.
‎
‎“Harapannya, IKA Nesacis menjadi wadah alumni yang aktif, sehat, dan terus terhubung dalam suasana kekeluargaan,” pungkasnya. (FSL)

Simulasi UMK 2026 di Priangan Timur: Cek Upah Minimum Daerah Anda

Admin Lintas Priangan
-
0
Simulasi UMK 2026 di Priangan Timur: Cek Upah Minimum Daerah Anda

lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Wacana kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) kembali menghangat di Priangan Timur. Bukan tanpa sebab. Pemerintah pusat telah menetapkan formula baru penghitungan upah minimum, yang membuat arah kenaikan UMK tahun 2026 mulai bisa dipetakan sejak dini. Bagi para pekerja, angka upah bukan sekadar statistik. Ia menyentuh langsung urusan dapur, kontrakan, hingga ongkos sekolah anak.

Dalam formula terbaru pengupahan, kenaikan upah minimum tidak lagi ditentukan secara politis semata, melainkan melalui hitungan matematis yang menggabungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan rumus itu, publik bisa mengintip: seberapa besar peluang upah naik, dan daerah mana yang paling dekat dengan angka psikologis Rp3 juta.

Untuk Priangan Timur, simulasi ini menjadi penting. Kawasan ini dikenal sebagai daerah dengan biaya hidup yang terus merangkak, sementara upah kerap tertinggal satu langkah di belakang harga kebutuhan pokok.

Formula Baru, Arah Kenaikan Mulai Terbaca

Mengacu pada kebijakan pengupahan terbaru, upah minimum tahun berikutnya dihitung dari upah berjalan ditambah nilai penyesuaian. Nilai penyesuaian tersebut merupakan hasil penjumlahan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan indeks tertentu, yang dikenal sebagai alfa. Nilai alfa ini berada dalam rentang 0,5 hingga 0,9 dan ditentukan oleh dewan pengupahan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan dunia usaha.

Dalam simulasi ini, inflasi diasumsikan sebesar 3 persen dan pertumbuhan ekonomi 5 persen. Angka ini bukan diambil dari ruang hampa. Inflasi 3 persen mencerminkan tren inflasi nasional dan Jawa Barat dalam beberapa tahun terakhir berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik. Sementara pertumbuhan ekonomi 5 persen dipilih sebagai baseline moderat, yang kerap digunakan dalam perencanaan kebijakan daerah sebelum angka final ditetapkan.

Asumsi ini bersifat simulatif, bukan keputusan resmi. Namun pendekatan semacam ini lazim digunakan untuk membaca arah kebijakan, bahkan oleh pemerintah daerah sendiri, sambil menunggu data final dan keputusan dewan pengupahan.

Dengan asumsi tersebut, jika nilai alfa dipatok pada 0,5—skenario konservatif—kenaikan upah berada di kisaran 5,5 persen. Sementara jika alfa berada di angka 0,9—lebih progresif—kenaikannya bisa mencapai sekitar 7,5 persen.

Simulasi UMK di Enam Daerah Priangan Timur

Berdasarkan UMK yang berlaku saat ini, Kota Tasikmalaya muncul sebagai daerah yang paling dekat dengan ambang psikologis Rp3 juta. Dengan UMK berjalan sebesar Rp2.801.962, kenaikan moderat berpotensi membawa upah ke kisaran Rp2,95 juta. Jika skenario progresif yang diambil, angka Rp3 juta bukan lagi angan-angan.

Kabupaten Tasikmalaya menyusul di belakangnya. Dari UMK Rp2.699.992, kenaikan tahun depan diperkirakan berada di kisaran Rp2,84 juta hingga Rp2,90 juta, tergantung pada besaran alfa yang disepakati.

Kabupaten Garut, dengan UMK Rp2.328.555, diproyeksikan naik ke kisaran Rp2,45 juta hingga Rp2,50 juta. Sementara Kabupaten Ciamis dan Pangandaran, yang saat ini berada di kisaran Rp2,22 juta, berpotensi naik ke rentang Rp2,34 juta sampai Rp2,39 juta.

Adapun Kota Banjar, yang UMK-nya masih berada di bawah daerah lain, yakni Rp2.204.754, diperkirakan akan mencapai Rp2,32 juta hingga Rp2,37 juta pada 2026.

Perbedaan antar daerah ini menunjukkan satu hal penting: selisih nilai alfa sekecil apa pun bisa berdampak nyata bagi pekerja. Tambahan Rp40 ribu hingga Rp60 ribu per bulan mungkin terlihat kecil di atas kertas, tetapi bagi buruh harian, angka itu bisa berarti tambahan beras, gas elpiji, atau ongkos sekolah anak.

Namun perlu digarisbawahi, semua hitungan ini masih bersifat simulasi. Keputusan final tetap berada di tangan dewan pengupahan dan gubernur, yang wajib menetapkan upah minimum paling lambat akhir Desember 2025 sesuai regulasi pengupahan terbaru. Publik, terutama pekerja di Priangan Timur, kini tinggal menunggu: apakah kenaikan upah benar-benar mampu mengejar laju biaya hidup, atau kembali sekadar menambal jarak yang kian melebar.

Yang jelas, dengan formula baru ini, arah kenaikan UMK tak lagi sepenuhnya gelap. Angkanya mulai terbaca. Tinggal soal keberanian kebijakan: memilih angka yang adil, bukan sekadar aman.

Namun perlu ditegaskan, seluruh angka UMK 2026 yang tersaji dalam simulasi ini bukanlah keputusan resmi. Angka-angka tersebut disusun sebagai perkiraan awal dengan menggunakan asumsi inflasi dan pertumbuhan ekonomi berdasarkan tren data resmi, sambil menunggu penetapan final dari dewan pengupahan dan keputusan gubernur. Artinya, hasil akhirnya masih bisa bergerak—naik atau tertahan—tergantung pada pilihan kebijakan yang diambil. Bagi pekerja di Priangan Timur, simulasi ini setidaknya memberi gambaran awal: bahwa kenaikan upah sudah mulai terukur, meski pertanyaan besarnya tetap sama—apakah angka yang kelak ditetapkan benar-benar sanggup mengejar biaya hidup, atau sekadar mencatat kenaikan di atas kertas.

1...798081...324Halaman 80 dari 324