Beranda blog Halaman 54

Ternyata Ini Penyebab Longsor Cisarua Kata Dedi Mulyadi

Admin Lintas Priangan
-
0
Ternyata Ini Penyebab Longsor Cisarua Kata Dedi Mulyadi

lintaspriangan.com, BERITA BANDUNG. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akhirnya mengungkap faktor penting di balik tragedi Longsor Cisarua yang menewaskan delapan orang dan menyebabkan puluhan warga diduga masih tertimbun material longsor. Saat meninjau langsung lokasi bencana di Kampung Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Sabtu (24/1/2026), Dedi menyoroti perubahan fungsi lahan sebagai salah satu penyebab utama longsor mematikan tersebut.

Kehadiran Dedi Mulyadi di lokasi bencana dilakukan untuk memastikan proses penanganan korban berjalan optimal sekaligus melihat langsung kondisi wilayah terdampak. Dalam peninjauan itu, Dedi bahkan menyaksikan secara langsung proses evakuasi korban meninggal dunia yang dilakukan oleh tim gabungan BPBD, TNI, Polri, dan relawan.

Tragedi Longsor Cisarua sendiri terjadi setelah kawasan tersebut diguyur hujan deras selama hampir dua hari berturut-turut. Tebing di kaki Gunung Pasir Cikanang runtuh dan menimbun puluhan rumah warga di bawahnya. Namun menurut Dedi, curah hujan tinggi bukan satu-satunya faktor pemicu.

Alih Fungsi Lahan Jadi Sorotan Utama

Dedi Mulyadi secara tegas menyoroti perubahan besar pada tata guna lahan di kawasan Pasirlangu. Ia menyebut, wilayah yang sebelumnya merupakan kawasan hutan dan pegunungan kini telah berubah menjadi lahan pertanian intensif.

“Lokasinya berubah, asalnya areal hutan, pegunungan, semuanya jadi kebun. Semuanya jadi kebun sayur dan kebun bunga,” kata Dedi di lokasi kejadian, sebagaimana dilaporkan Mulyono, wartawan Lintas Priangan di Bandung.

Baca berita lainnya: Longsor Cisarua Renggut 8 Jiwa, Puluhan Korban Diduga Tertimbun

Menurut Dedi, alih fungsi lahan tanpa pengelolaan yang tepat berpotensi besar meningkatkan risiko bencana, khususnya di wilayah rawan longsor seperti kawasan pegunungan di Cisarua. Vegetasi hutan yang sebelumnya berfungsi menahan air dan mengikat tanah telah berkurang, sehingga struktur tanah menjadi lebih mudah bergerak saat diguyur hujan deras.

Ia menilai, kondisi ini harus menjadi pelajaran penting bagi semua pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat. Pengelolaan lahan di kawasan rawan bencana tidak bisa hanya berorientasi pada produktivitas ekonomi jangka pendek, tetapi juga harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan.

Penyebab Longsor Cisarua Bukan Sekadar Faktor Alam

Pernyataan Dedi Mulyadi memperkuat dugaan bahwa Penyebab Longsor Cisarua tidak bisa semata-mata disederhanakan sebagai bencana alam akibat hujan. Faktor manusia, khususnya perubahan fungsi lahan yang masif, dinilai ikut memperparah dampak longsor.

Kawasan Cisarua dan sekitarnya dikenal sebagai wilayah perbukitan dengan kemiringan lereng yang tinggi. Dalam kondisi alami, kawasan ini relatif stabil karena ditopang oleh vegetasi hutan. Namun, ketika lahan dibuka dan diolah tanpa sistem konservasi tanah dan air yang memadai, risiko longsor meningkat drastis, terutama saat intensitas hujan tinggi.

Dedi juga menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap tata ruang wilayah pegunungan di Jawa Barat. Ia mendorong agar ke depan tidak ada lagi pembiaran alih fungsi lahan di kawasan rawan longsor tanpa kajian lingkungan yang ketat.

Sementara itu, proses evakuasi korban Longsor Cisarua masih terus berlangsung. Berdasarkan data sementara, delapan orang telah dinyatakan meninggal dunia, sementara puluhan warga lainnya masih dalam pencarian. BNPB mencatat ratusan jiwa terdampak langsung akibat bencana ini.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat memastikan penanganan darurat, bantuan logistik, serta tempat pengungsian bagi warga terdampak tetap berjalan. Namun, Dedi menekankan bahwa penanganan pascabencana harus dibarengi dengan langkah pencegahan serius agar tragedi serupa tidak terus berulang.

Tragedi ini menjadi peringatan keras bahwa Penyebab Longsor Cisarua tidak hanya datang dari langit dalam bentuk hujan, tetapi juga dari keputusan manusia dalam memperlakukan alam. Jika pengelolaan lingkungan di kawasan pegunungan terus diabaikan, risiko bencana serupa diperkirakan akan terus mengintai wilayah-wilayah rawan di Jawa Barat. (HS)

Longsor Cisarua Renggut 8 Jiwa, Puluhan Korban Diduga Tertimbun

Admin Lintas Priangan
-
0
Longsor Cisarua Renggut 8 Jiwa, Puluhan Korban Diduga Tertimbun

lintaspriangan.com, BERITA BANDUNG. Bencana Longsor Cisarua kembali menorehkan duka mendalam. Tanah longsor yang terjadi di wilayah Kampung Babakan RT 05 RW 11 Pasirkuning, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, menewaskan sedikitnya delapan orang warga. Peristiwa tragis ini terjadi pada Sabtu (24/1/2026) dini hari, setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut selama hampir dua hari tanpa henti.

Hujan dengan intensitas tinggi membuat kondisi tanah di kaki Gunung Pasir Cikanang menjadi labil. Sekitar pukul 02.00 hingga 03.00 WIB, tebing besar di kawasan tersebut runtuh dan menimbun puluhan rumah warga yang berada tepat di bawahnya. Suara gemuruh terdengar beberapa saat sebelum longsor besar terjadi, namun derasnya hujan dan waktu kejadian yang masih dini hari membuat warga tidak sempat menyelamatkan diri.

Wilayah Bandung Raya, termasuk Cisarua, memang dilaporkan diguyur hujan deras disertai angin kencang sejak dua hari sebelumnya. Kondisi ini diduga menjadi faktor utama pemicu Longsor Cisarua, yang kini menjadi salah satu bencana paling mematikan di awal tahun 2026 di Kabupaten Bandung Barat.

Daftar isi

Jumlah Korban Jiwa Capai Delapan Orang

Kepala Desa Pasirlangu, Nur Awaludin Lubis, menyampaikan bahwa hingga Sabtu siang, jumlah korban meninggal dunia akibat Longsor Cisarua tercatat sebanyak delapan orang. Seluruh korban ditemukan dalam kondisi tertimbun material longsor berupa tanah, bebatuan, dan puing bangunan rumah.

Berita terbaru Longsor Cisarua: Ternyata Ini Penyebab Longsor Cisarua Kata Dedi Mulyadi

“Keadaan ini terjadi akibat hujan lebat yang turun sehari semalam. Longsor terjadi sekitar jam dua pagi lewat. Awalnya terdengar suara gemuruh sedikit demi sedikit, lalu tebing runtuh dan langsung menimbun rumah warga,” ujar Nur kepada media di lokasi kejadian.

Desa Pasirlangu sendiri dihuni oleh sekitar 111 jiwa dari 34 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, 23 warga berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Mereka umumnya berhasil menyelamatkan diri atau berada di bagian rumah yang tidak langsung tertimbun longsoran.

Namun, proses evakuasi tidak berjalan mudah. Tebalnya material longsor dan kondisi tanah yang masih labil membuat tim penyelamat harus bekerja ekstra hati-hati. Selain risiko longsor susulan, hujan yang masih turun di beberapa waktu juga menjadi tantangan tersendiri bagi petugas di lapangan.

Berdasarkan pantauan Mulyono, wartawan Lintas Priangan di lokasi, Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat bersama tim gabungan TNI, Polri, relawan, dan warga setempat terus melakukan pencarian serta evakuasi korban sejak pagi hari. Hingga kini, operasi pencarian masih terus dilakukan.

Puluhan Korban Diduga Masih Tertimbun Material Longsor

Selain korban jiwa yang telah ditemukan, Longsor Cisarua juga menyisakan kekhawatiran besar terkait puluhan warga yang diduga masih tertimbun. Berdasarkan pendataan sementara, sebanyak 30 rumah dilaporkan tertimbun material longsor. Kondisi ini memunculkan dugaan kuat bahwa masih banyak warga yang belum ditemukan.

Berita terbaru Longsor Cisarua: Ternyata Ini Penyebab Longsor Cisarua Kata Dedi Mulyadi

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 113 jiwa terdampak langsung dalam peristiwa longsor di Kecamatan Cisarua. Dari jumlah tersebut, sebanyak 83 orang dilaporkan masih dalam pencarian. Hingga kini, belum dapat dipastikan apakah seluruhnya tertimbun material longsor atau sebagian berada di luar lokasi saat kejadian.

“Belum bisa dipastikan apakah mereka tertimbun atau sedang berada di luar lokasi ketika longsor terjadi,” jelas Kepala Desa Pasirlangu.

Sementara itu, seluruh warga yang berhasil dievakuasi untuk sementara ditempatkan di lokasi pengungsian yang disiapkan di Kantor Desa Pasirlangu. Pemerintah daerah bersama BPBD terus menyalurkan bantuan logistik darurat serta memastikan kebutuhan dasar para pengungsi terpenuhi.

Petugas juga masih melakukan asesmen lanjutan terhadap kondisi wilayah terdampak. Mengingat cuaca yang belum sepenuhnya membaik, warga diminta tetap waspada terhadap potensi longsor susulan. Aparat desa bersama tim kebencanaan terus memantau pergerakan tanah di sekitar lokasi kejadian.

Peristiwa Longsor Cisarua ini kembali menjadi pengingat akan tingginya risiko bencana hidrometeorologi di wilayah perbukitan Jawa Barat, terutama saat musim hujan dengan intensitas tinggi. Proses pencarian korban masih berlangsung, dan jumlah korban diperkirakan bisa bertambah seiring ditemukannya warga yang hingga kini masih dinyatakan hilang. (HS)

Tasikmalaya Diterpa Angin Kencang, Ini Penjelasan Ilmiahnya

Admin Lintas Priangan
-
0
Tasikmalaya Diterpa Angin Kencang, Ini Penjelasan Ilmiahnya

lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Warga di sejumlah wilayah Kota dan Kabupaten Tasikmalaya merasakan hembusan angin yang lebih kencang dari biasanya sejak Jumat malam hingga Sabtu (24/01/2025). Angin terasa konsisten, tidak hanya sesekali, sehingga memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah permukiman yang cukup terbuka.

Berdasarkan penelusuran redaksi pada laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kondisi ini dapat dijelaskan secara ilmiah melalui peta prakiraan angin lapisan bawah atmosfer yang ditampilkan BMKG untuk periode akhir Januari 2026. Link BMKG tentang prakiraan angin ini dapat diakses melalui alamat: https://www.bmkg.go.id/cuaca/prakiraan-angin

Jalur Angin Kuat Melintasi Jawa Barat

Dari peta prakiraan angin lapisan 3.000 feet (sekitar 900 meter) yang diakses redaksi, terlihat bahwa wilayah Jawa Barat, termasuk Tasikmalaya, berada di jalur aliran angin baratan yang cukup kuat. Pada peta tersebut, terdapat penanda kecepatan angin hingga 39 knot (kt) di sekitar jalur yang melintasi selatan dan barat Pulau Jawa.

Dalam satuan yang lebih mudah dipahami, 39 knot setara dengan sekitar 72 kilometer per jam. Meski kecepatan ini tercatat pada lapisan udara di atas permukaan tanah, angin dengan intensitas seperti itu berpotensi menurunkan energinya ke permukaan, sehingga angin di darat terasa lebih kencang dari kondisi normal.

Baca juga: Amalan, Doa, dan Sikap Muslim saat Angin Kencang Menerpa

BMKG sendiri menggunakan peta angin lapisan ini untuk membaca pola aliran udara regional, yang sangat berpengaruh terhadap cuaca permukaan, khususnya pada musim hujan.

Pengaruh Muson Barat dan Perbedaan Tekanan Udara

Secara klimatologis, Januari merupakan periode puncak Muson Barat, yakni aliran angin dari wilayah Asia menuju Australia. Pola musiman ini dipicu oleh perbedaan tekanan udara antara Benua Asia yang bertekanan tinggi dan wilayah selatan Indonesia hingga Australia yang bertekanan lebih rendah.

Angin bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke tekanan rendah, dan ketika perbedaannya cukup besar, kecepatan angin akan meningkat. Data angin BMKG menunjukkan bahwa kondisi inilah yang sedang terjadi, sehingga angin baratan mengalir cukup kuat melewati wilayah Jawa Barat.

Tasikmalaya dan Faktor Topografi

Tasikmalaya memiliki karakter wilayah berbukit dan lembah, yang secara ilmiah dapat memperkuat hembusan angin. Ketika aliran angin kuat dari lapisan atas melewati wilayah dengan topografi seperti ini, dapat terjadi efek penyaluran dan percepatan angin di permukaan.

Baca juga: Amalan, Doa, dan Sikap Muslim saat Angin Kencang Menerpa

Akibatnya, meski angin kencang tidak selalu disertai hujan lebat atau badai, warga tetap dapat merasakan hembusan yang lebih kuat, terutama pada malam hingga siang hari, saat angin regional cenderung stabil.

Berdasarkan data dan peta BMKG yang ditelusuri redaksi, angin kencang yang terasa di Tasikmalaya ini bukan fenomena anomali, melainkan bagian dari dinamika atmosfer musiman. Namun demikian, kewaspadaan tetap diperlukan, terutama terhadap potensi dampak turunan seperti pohon tumbang, baliho roboh, atau atap bangunan ringan yang terlepas.

BMKG secara rutin mengimbau masyarakat untuk memantau informasi cuaca dan peringatan dini melalui kanal resmi, khususnya saat musim hujan dengan dinamika angin yang aktif.

Dengan memahami penjelasan ilmiah di balik fenomena ini, diharapkan masyarakat tidak panik, namun tetap waspada dan siap mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan oleh angin kencang yang masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan. (HS)

Klarifikasi Shandy Logay, Pembuat Video ‘Pacar 1 Jam’ di Tasikmalaya

Admin Lintas Priangan
-
0
Klarifikasi Shandy Logay, Pembuat Video ‘Pacar 1 Jam’ di Tasikmalaya

lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Kasus video pacar 1 jam di Tasikmalaya yang viral sejak 23 Januari 2026 terus menjadi perhatian publik. Konten tersebut menuai kecaman luas karena melibatkan pelajar SMA dan memunculkan kekhawatiran akan praktik child grooming. Ribuan komentar warganet membanjiri media sosial, mendorong isu ini bergeser dari sekadar kontroversi konten menjadi persoalan serius yang berujung pada laporan resmi ke kepolisian.

Di tengah sorotan itu, Shandy Logay, kreator pembuat video tersebut, akhirnya menyampaikan pernyataan terbuka melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan klarifikasi yang dipublikasikan beberapa hari setelah video viral, Shandy Logay menjelaskan versi kronologis pembuatan konten sekaligus menyampaikan sikapnya atas kegaduhan yang terjadi di ruang publik.

Klarifikasi Shandy Logay ini muncul setelah tim kuasa hukum korban melaporkan dugaan eksploitasi dan pelecehan anak ke Polres Tasikmalaya Kota. Dengan demikian, pernyataan tersebut menjadi respons personal kreator di tengah proses hukum yang masih berjalan dan perhatian publik yang belum mereda.

Daftar isi

Kronologi Versi Kreator

Dalam klarifikasinya, Shandy Logay menjelaskan bahwa konten pacar 1 jam di Tasikmalaya berawal dari kerja sama promosi dengan sebuah brand minuman. Ia mengaku bertemu dengan sekitar empat hingga lima pelajar SMA di sebuah minimarket di wilayah Kota Tasikmalaya. Setelah berdialog, konsep video disampaikan secara langsung, dan sebagian dari mereka menyatakan bersedia terlibat.

Baca Berita Tasikmalaya sebelumnya: Kasus Child Grooming: Video Sewa Pacar di Tasikmalaya Viral!

Ia juga menguraikan adanya pemberian uang dalam proses pembuatan konten tersebut. Menurut pengakuannya, uang sebesar Rp50 ribu diberikan kepada salah satu pelajar sebagai bagian dari konsep awal, sementara Rp100 ribu ditawarkan kepada pelajar lain untuk berperan sebagai “pacar” selama satu jam sesuai skrip konten. Aktivitas kemudian dilanjutkan dengan berkunjung ke beberapa tempat makan dan minum di wilayah Kota Tasikmalaya.

Penjelasan ini disampaikan sebagai upaya menerangkan alur pembuatan konten dari sudut pandang kreator, sekaligus menjawab berbagai spekulasi yang berkembang di media sosial.

Halaman berikutnya: Permohonan Maaf ke Publik dan Orang Tua

Kasus Child Grooming: Video Sewa Pacar di Tasikmalaya Viral!

Admin Lintas Priangan
-
0
Kasus Child Grooming: Video Sewa Pacar di Tasikmalaya Viral!

lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Jagat media sosial di Kota Tasikmalaya diguncang oleh viralnya video bertajuk “sewa pacar” yang menampilkan interaksi seorang konten kreator dengan pelajar SMA. Konten tersebut ramai diperbincangkan sejak Kamis, 23 Januari 2026, dan langsung memicu kemarahan publik. Ribuan komentar membanjiri unggahan yang beredar lintas platform, dengan mayoritas warganet mengecam keras konten yang dinilai melibatkan anak di bawah umur dan berpotensi mengarah pada child grooming.

Dalam video yang beredar, pelajar disebut diiming-imingi uang berkisar Rp50 ribu hingga Rp100 ribu untuk durasi sekitar satu jam. Selain uang, mereka juga dijanjikan ditraktir dan dibebaskan membeli jajanan. Skema ini membuat sejumlah pelajar bersedia ikut, tanpa menyadari risiko relasi timpang yang terjadi antara orang dewasa dan anak di bawah umur.

Konten sewa pacar di Tasikmalaya tersebut awalnya beredar terbatas, namun situasi berubah setelah salah satu pelajar membuat unggahan di media sosial. Unggahan itu kemudian menyebar luas di platform X (Twitter) dan memicu gelombang reaksi publik. Sejak saat itu, identitas dan jejak digital pembuat konten mulai disorot, sementara kritik dan kecaman terus mengalir.

Baca Berita Tasikmalaya lainnya: Peringatan RSUD soal Child Grooming di Tasikmalaya Benar-Benar Terjadi

Tekanan publik akhirnya berujung ke ranah hukum. Pada Jumat malam, 23 Januari 2026, tim kuasa hukum para korban secara resmi melaporkan dugaan eksploitasi dan pelecehan anak ke Polres Tasikmalaya Kota. Ketua Tim Kuasa Hukum Para Korban, Muhammad Naufal Putra, menyampaikan bahwa laporan tersebut diajukan setelah dilakukan asesmen awal terhadap para pelapor melalui pendampingan lembaga terkait.

Hingga saat ini, tiga korban telah melapor secara resmi, sementara sejumlah lainnya masih dalam proses pendampingan dan verifikasi. Fakta ini menunjukkan bahwa video viral sewa pacar di Tasikmalaya bukan sekadar konten tunggal, melainkan pemicu keberanian korban lain yang sebelumnya memilih diam.

Kecaman juga datang dari berbagai elemen masyarakat. Mantan Ketua HMI yang juga pendiri Yayasan Peduli Perempuan Dyah Pitaloka, Senny Apriani, menegaskan: “Harus dimejahijaukan!”

“Ketika praktik ini dibiarkan dan bahkan dipertontonkan sebagai hiburan, yang dipertaruhkan bukan hanya etika, tetapi keselamatan anak. Ruang digital bukan tempat pembenaran bagi relasi yang mengeksploitasi kerentanan perempuan, apalagi dia masih pelajar,” tegas Senny.

Baca Berita Tasikmalaya lainnya: Peringatan RSUD soal Child Grooming di Tasikmalaya Benar-Benar Terjadi

Menariknya, isu child grooming sebenarnya telah diperingatkan lebih awal. Sekitar sepekan sebelum kasus ini viral, tepatnya pada 15 Januari 2026, akun resmi RSUD dr. Soekardjo Tasikmalaya mengunggah konten edukasi tentang child grooming. Unggahan tersebut berisi pengenalan tanda-tanda, risiko, serta jalur bantuan kesehatan jiwa bagi anak dan keluarga. Saat dipublikasikan, unggahan itu nyaris luput dari perhatian publik.

Konteks lokal ini sejalan dengan isu nasional. Pada 17–18 Januari 2026, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan bahwa child grooming merupakan bagian dari kekerasan seksual terhadap anak. Data KPAI mencatat sepanjang tahun 2025 terdapat 2.063 anak menjadi korban kekerasan, dengan kelompok usia paling rentan berada di rentang 15–17 tahun, usia pelajar SMA.

Peristiwa viral sewa pacar di Tasikmalaya kini menjadi pengingat keras bagi masyarakat. Child grooming tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi kerap dibungkus candaan, hadiah, dan konten hiburan. Di tengah budaya viral, kasus ini menegaskan pentingnya kewaspadaan bersama—orang tua, sekolah, platform digital, dan aparat penegak hukum—agar perlindungan anak tidak selalu datang terlambat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terhadap laporan yang masuk. Semua pihak terkait tetap harus dihormati hak-haknya sesuai asas praduga tak bersalah, sembari proses hukum berjalan. (HS)

Demi Jadi Mitra MBG, Anggota DPRD Kota Banjar Bayar Rp100 Juta?

Admin Lintas Priangan
-
0
Demi Jadi Mitra MBG, Anggota DPRD Kota Banjar Bayar Rp100 Juta?

lintaspriangan.com, TAJUK LINTAS. Ada pepatah lama yang belakangan mungkin relevan untuk Kota Banjar: kalau bisa cepat, kenapa harus antre? Sayangnya, pepatah ini tidak lahir dari loket pelayanan publik, melainkan dari kisah dua anggota DPRD Kota Banjar yang mengaku merogoh kocek hingga Rp100 juta demi satu janji manis bernama “jalur cepat” program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Cerita ini mencuat setelah pengaduan disampaikan langsung oleh kedua anggota DPRD Kota Banjar ke Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam penjelasan yang beredar luas, disebutkan bahwa kedua anggota DPRD tersebut, diiming-imingi kemudahan menjadi mitra dapur MBG oleh pihak tertentu. Bahasa sederhananya: tak perlu ribet, tak perlu lama, asal mau bayar.

BGN pun angkat suara. Pihaknya menegaskan bahwa mekanisme pendaftaran mitra MBG bersifat terbuka, dilakukan secara daring, diverifikasi berdasarkan kelengkapan dokumen dan kebutuhan wilayah. Tidak ada jalur cepat, apalagi jalur berbayar. Namun nasi sudah jadi bubur. Laporan polisi pun ditempuh.

Sampai di sini, ceritanya tampak sederhana: penipuan klasik, korban tertipu, pelaku diburu. Selesai? Belum tentu!

Daftar isi

Etika yang Terusik

Masalah sesungguhnya justru muncul ketika kita berhenti sejenak dan bertanya: mengapa ada anggota DPRD Kota Banjar ingin menjadi mitra bisnis program yang seharusnya dia awasi?

Di sinilah etika mulai terusik. DPRD, secara konstitusional, adalah lembaga pengawasan. Ia berdiri di tribun, bukan di lapangan. Ia meniup peluit, bukan mengejar bola. Namun dalam kisah MBG ini, posisi itu menjadi kabur. Sang pengawas tampak ikut berlari di arena, bahkan rela membayar agar bisa masuk lintasan lebih cepat.

Barita Kota Banjar lainnya: Internet Gratis Kota Banjar Distop: Efisiensi atau Cari Gampang?

Sejumlah lembaga kajian kebijakan publik nasional telah mengingatkan soal ini. Trust Indonesia, misalnya, menyoroti fenomena banyaknya dapur MBG yang justru dikelola atau dimiliki oleh anggota DPRD di berbagai daerah. Secara aturan mungkin tidak selalu melanggar, tetapi secara etika publik, ini masalah serius. Program yang dirancang untuk mendorong UMKM lokal berpotensi berubah menjadi arena baru bagi elite politik.

Kalau anggota DPRD ikut antre sebagai pelaku usaha, UMKM lokal mau berdiri di mana? Tentu saja lagi-lagi di belakang. Ya, selalu di belakang!

Lakalantas di Malangbong, Konten Kreator Asal Pangandaran Meninggal Dunia

Admin Lintas Priangan
-
0
Lakalantas di Malangbong, Konten Kreator Asal Pangandaran Meninggal Dunia

lintaspriangan.com, BERITA GARUT. Kecelakaan lalu lintas kembali merenggut nyawa di ruas jalan nasional wilayah selatan Jawa Barat. Seorang konten kreator asal Kabupaten Pangandaran meninggal dunia di tempat setelah terlibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Malangbong, Kabupaten Garut, Jumat malam (23/1/2026). Peristiwa ini menyisakan duka mendalam, bukan hanya bagi keluarga korban, tetapi juga bagi warganet yang selama ini mengenal sosoknya lewat media sosial.

Kecelakaan terjadi sekitar pukul 20.40 WIB, tepatnya di ruas jalan Kampung Bunisari RT 03 RW 01, Desa Bunisari, Kecamatan Malangbong. Lokasi kejadian dikenal sebagai jalur yang cukup padat, dengan kontur jalan berbelok dan minim penerangan, terlebih saat cuaca hujan seperti pada malam kejadian.

Korban diketahui bernama Egi Prastian (26), warga Dusun Karanggendang, Desa Babakan, Kecamatan Babakan, Kabupaten Pangandaran. Ia mengendarai sepeda motor Yamaha RX King saat insiden tragis itu terjadi. Benturan keras membuat korban mengalami luka fatal dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Daftar isi

Peringatan RSUD soal Child Grooming di Tasikmalaya Benar-Benar Terjadi

Admin Lintas Priangan
-
0
Peringatan RSUD soal Child Grooming di Tasikmalaya Benar-Benar Terjadi

lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Peristiwa yang ramai dibicarakan warga Tasikmalaya sejak Kamis–Jumat, 23 Januari 2026, bukan sekadar kontroversi konten media sosial. Video seorang konten kreator lokal yang melibatkan siswi SMA dengan narasi “pacar bayaran” memicu kecaman luas, kekhawatiran publik, hingga berujung pada laporan resmi ke Polres Tasikmalaya Kota. Dari ruang komentar media sosial, kasus ini bergerak cepat ke ruang hukum.

Gelombang reaksi itu bukan tanpa alasan. Konten tersebut dinilai melibatkan anak di bawah umur, memuat relasi timpang antara orang dewasa dan pelajar, serta menggunakan imbalan uang sebagai bagian dari narasi. Publik melihatnya bukan lagi sebagai hiburan, melainkan potensi child grooming, yakni manipulasi relasi yang kerap luput dikenali karena dibungkus candaan, konten, atau “setting”.

Baca berita terbaru: Klarifikasi Shandy Logay, Pembuat Video ‘Pacar 1 Jam’ di Tasikmalaya

Laporan wartawan pada 23 Januari 2026 malam mengonfirmasi bahwa tim kuasa hukum para korban telah melaporkan dugaan eksploitasi dan pelecehan anak ke kepolisian. Ketua Tim Kuasa Hukum Para Korban, Muhammad Naufal Putra, menyampaikan bahwa pengaduan tersebut diterima setelah dilakukan asesmen awal terhadap para pelapor melalui pendampingan lembaga terkait. Tercatat tiga korban telah melapor secara resmi, sementara sejumlah lainnya masih dalam proses pendampingan dan verifikasi. Fakta ini menegaskan bahwa video viral tersebut bukan berdiri sendiri, melainkan menjadi pemantik keberanian korban-korban lain yang sebelumnya memilih diam.

Di titik inilah publik Tasikmalaya mulai menyadari: peristiwa yang viral hari ini bukan kejadian tiba-tiba. Ada konteks yang lebih panjang sebelumnya. Dan ternyata, peringatan sudah pernah disampaikan lebih dulu.

Daftar isi

Guru Honorer vs SPPG MBG: Siapa Paling Layak Jadi ASN?

Admin Lintas Priangan
-
0
Guru Honorer vs SPPG MBG: Siapa Paling Layak Jadi ASN?

lintaspriangan.com, BERITA NASIONAL. Perbandingan antara guru honorer dan pegawai SPPG MBG belakangan ini ramai dibicarakan, bukan tanpa alasan. Data yang beredar menunjukkan adanya jarak yang cukup mencolok, baik dari sisi gaji, kecepatan pengangkatan ASN, maupun perlakuan negara terhadap dua kelompok tenaga publik yang sama-sama bekerja untuk kepentingan masyarakat. Isu ini bukan sekadar soal angka, melainkan menyentuh pertanyaan mendasar: siapa yang lebih diprioritaskan negara untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN)?

Dalam infografik yang dirilis Jabar Stats, terlihat jelas perbandingan antara pegawai SPPG MBG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi – Program Makan Bergizi Gratis) dan guru honorer. Program MBG sendiri tergolong baru, berjalan sekitar satu tahun sejak Januari 2025. Namun, dalam waktu relatif singkat, skema kepegawaiannya berkembang cepat, termasuk dalam penyerapan pegawai berstatus PPPK.

Baca juga: Perpres MBG Terbit, Pegawai SPPG Bakal Diangkat Jadi ASN

Dari sisi gaji, pegawai SPPG MBG berada pada kisaran yang relatif lebih tinggi. Kepala dapur SPPG tercatat menerima sekitar Rp6,4 juta per bulan. Koordinator program berada di rentang Rp5 juta hingga Rp8 juta, ahli gizi Rp3,5 juta sampai Rp6 juta, dan tenaga lapangan atau dapur berkisar Rp2,5 juta hingga Rp4,5 juta per bulan. Angka ini menunjukkan standar remunerasi yang cukup layak untuk program yang masih tergolong baru.

Sebaliknya, guru honorer berada pada posisi yang jauh lebih rentan. Guru honorer SD menerima gaji sekitar Rp300 ribu hingga Rp1,5 juta per bulan. Guru honorer SMP berada di kisaran Rp500 ribu sampai Rp2 juta, sementara guru honorer SMA/SMK berkisar Rp800 ribu hingga Rp2,5 juta. Guru honorer madrasah bahkan berada pada rentang yang sama rendahnya, yakni Rp300 ribu sampai Rp1,5 juta per bulan. Selisih gaji antara kedua kelompok ini dalam banyak kasus bisa mencapai lebih dari Rp4 juta per bulan.

Ketimpangan tidak berhenti pada soal gaji. Dari sisi status ASN, pegawai SPPG MBG menunjukkan akselerasi yang signifikan. Hingga pertengahan Desember 2025, jumlah pegawai SPPG mencapai sekitar 741.985 orang. Dari jumlah tersebut, program PPPK telah menyerap lebih dari 34 ribu pegawai hanya dalam dua tahap, yakni PPPK Tahap 1 pada Juli 2025 dan Tahap 2 pada Februari 2026. Untuk sebuah program yang baru berjalan satu tahun, angka ini tergolong cepat.

Baca juga: Perpres MBG Terbit, Pegawai SPPG Bakal Diangkat Jadi ASN

Bandingkan dengan kondisi guru honorer. Hingga akhir Desember 2025, jumlah guru honorer masih berada di angka 2,6 juta orang. Sementara guru yang telah berstatus ASN tercatat sekitar 1,81 juta orang. Artinya, masih ada jutaan guru honorer yang menunggu kepastian status, meski sebagian dari mereka telah mengabdi bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, di ruang-ruang kelas.

Kontras inilah yang membuat isu Guru Honorer vs SPPG MBG menjadi sorotan. Bukan untuk mempertentangkan profesi, melainkan untuk membaca arah kebijakan negara. Data menunjukkan bahwa negara mampu bergerak cepat dalam menata kepegawaian berbasis program baru, lengkap dengan skema gaji dan jalur PPPK yang relatif jelas. Di sisi lain, profesi guru honorer yang sudah lama menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional masih bergulat dengan ketidakpastian status dan penghasilan.

Baca juga: Perpres MBG Terbit, Pegawai SPPG Bakal Diangkat Jadi ASN

Situasi ini memunculkan pertanyaan publik tentang prioritas dalam distribusi tenaga kerja publik. Ketika program baru memperoleh dukungan struktural yang kuat, sementara profesi lama masih tertahan dalam skema transisi yang panjang, maka wajar jika muncul persepsi adanya perbedaan valuasi negara terhadap tenaga pendidik dibanding tenaga program.

Pada akhirnya, perdebatan Guru Honorer vs SPPG MBG bukan soal siapa lebih berjasa atau siapa lebih berat bebannya. Isu ini lebih dalam: tentang keadilan kebijakan, kecepatan negara memberi kepastian, dan konsistensi antara narasi prioritas pendidikan dengan praktik pengelolaan ASN. Pertanyaannya kini bukan hanya siapa yang paling layak menjadi ASN, tetapi apakah negara sudah cukup adil dalam menentukan jawabannya.

Anggaran Kementerian 2026: Badan Gizi Nasional Paling Jumbo

Admin Lintas Priangan
-
0
Anggaran Kementerian 2026: Badan Gizi Nasional Paling Jumbo

lintaspriangan.com, BERITA NASIONAL. Pemerintah resmi menetapkan postur anggaran kementerian 2026 dengan komposisi yang menarik sekaligus mencerminkan perubahan arah kebijakan nasional. Dari daftar kementerian dan lembaga (K/L), Badan Gizi Nasional (BGN) muncul sebagai penerima anggaran terbesar, mengungguli kementerian-kementerian yang selama ini dikenal sebagai “langganan papan atas” dalam belanja negara.

Berdasarkan data anggaran 2026, Badan Gizi Nasional memperoleh alokasi sebesar Rp217,86 triliun. Angka ini menempatkan BGN di posisi teratas dalam daftar anggaran kementerian 2026, sekaligus menegaskan keseriusan pemerintah menjadikan isu gizi sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia.

Di urutan kedua, Kementerian Pertahanan mendapat alokasi Rp167,4 triliun. Besarnya anggaran ini menunjukkan kesinambungan kebijakan penguatan pertahanan negara, mulai dari modernisasi alutsista hingga peningkatan kapasitas personel. Posisi ini juga menegaskan bahwa stabilitas dan keamanan masih dipandang sebagai prasyarat utama pembangunan nasional.

Sementara itu, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menempati peringkat ketiga dengan anggaran Rp109,67 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung tugas-tugas penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta transformasi kelembagaan Polri di tengah tantangan sosial yang kian kompleks.

Sektor kesehatan tetap menjadi salah satu fokus utama dalam anggaran kementerian 2026. Kementerian Kesehatan memperoleh alokasi Rp104,35 triliun, yang digunakan untuk pembiayaan layanan kesehatan, penguatan fasilitas dan tenaga medis, serta keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Di bawahnya, Kementerian Sosial mendapatkan anggaran Rp76,04 triliun, disusul Kementerian Agama dengan Rp75,21 triliun. Kedua kementerian ini memiliki peran strategis dalam menjaga jaring pengaman sosial dan layanan publik berbasis keagamaan, mulai dari bantuan sosial hingga penyelenggaraan pendidikan keagamaan dan ibadah haji.

Untuk sektor infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum memperoleh Rp70,86 triliun. Meski tidak lagi mendominasi belanja negara seperti beberapa tahun lalu, anggaran ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar tetap berjalan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi.

Bidang pendidikan dan riset juga masuk dalam jajaran penerima anggaran besar. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mendapat alokasi Rp55,45 triliun, sedangkan Kementerian Keuangan memperoleh Rp47,13 triliun. Adapun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berada di posisi berikutnya dengan anggaran Rp33,65 triliun.

Pergeseran Prioritas Anggaran

Komposisi anggaran kementerian 2026 menunjukkan adanya pergeseran orientasi belanja negara. Jika sebelumnya pembangunan fisik menjadi wajah utama anggaran, kini pemerintah semakin menekankan investasi pada kualitas manusia, terutama melalui program gizi, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Badan Gizi Nasional yang berada di puncak daftar anggaran menjadi simbol perubahan tersebut. Negara tidak lagi hanya membangun jalan dan gedung, tetapi juga berupaya memastikan generasi mendatang tumbuh sehat dan produktif sejak dini.

Namun demikian, besarnya anggaran selalu berbanding lurus dengan tantangan pengelolaan. Efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas menjadi kunci agar anggaran kementerian 2026 benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar besar di atas kertas.

Karena pada akhirnya, anggaran negara bukan soal siapa yang paling besar angkanya, melainkan sejauh mana uang publik itu benar-benar kembali ke rakyat dalam bentuk layanan yang dirasakan langsung. (HS)

1...535455...319Halaman 54 dari 319