Beranda blog Halaman 51

Kampung Keluarga Berkualitas di Ciamis Diperkuat Delapan Program Terintegrasi

lintaspriangan.com, BERITA CIAMIS. Peningkatan kualitas hidup masyarakat tidak bisa dilihat dari satu aspek saja. Melalui Program Kampung Keluarga Berkualitas (KKB), Pemerintah Kabupaten Ciamis mengintegrasikan delapan program penunjang lintas sektor untuk membangun keluarga yang sehat, sejahtera, dan mandiri.

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk), Penyuluhan, dan Penggerakan DP3AP2KB Kabupaten Ciamis, Djafar Shiddiq menjelaskan delapan program tersebut meliputi penyediaan data dan dokumen, perubahan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), penanganan stunting, pelayanan kesehatan reproduksi, layanan pendidikan, jaminan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan kualitas lingkungan.

“Kampung KB adalah program lintas sektor yang menyasar peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, bukan hanya soal kontrasepsi,” katanya.

Menurutnya, Kampung Keluarga Berkualitas merupakan bagian dari upaya integrasi dan konvergensi program pembangunan keluarga. Fokus utamanya adalah membangun keluarga yang sehat, sejahtera, mandiri, dan memiliki lingkungan yang layak.

“KB hanyalah salah satu bagian kecil. Yang lebih besar adalah bagaimana membangun keluarga berkualitas dari berbagai aspek kehidupan,” jelasnya.

Unggulan Berbasis Potensi Wilayah

Djafar menyebut, setiap Kampung KB di Ciamis memiliki program unggulan yang berbeda, disesuaikan dengan potensi wilayah masing-masing.

Salah satunya Kampung KB Maggot di Desa Pawindan, Kecamatan Ciamis, yang mengembangkan pengelolaan sampah organik berbasis budidaya maggot.

“Sampah organik dimanfaatkan sebagai pakan maggot, lalu diolah menjadi pakan ternak bernilai ekonomi,” ujarnya.

Sementara itu, Kampung KB Desa Jalatrang, Kecamatan Cipaku, mengembangkan perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian dan kerajinan batik. Di Desa Kertabumi, Kecamatan Cijeungjing, warga memanfaatkan pekarangan dengan budidaya pisang, di mana hasil penjualannya dikelola bersama, bahkan sebagian digunakan untuk membantu pembayaran kewajiban seperti pajak.

“Unggulan Kampung KB tidak bisa diseragamkan. Semua bergantung pada potensi wilayahnya, karena ini program keluarga berkualitas, bukan sekadar keluarga berencana,” tegasnya.

PLKB dan Gotong Royong Jadi Kunci

Djafar menjelaskan, seluruh 256 desa dan kelurahan di Kabupaten Ciamis kini telah berstatus Kampung KB. Pendampingan rutin dilakukan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berkualitas (PLKB) yang tersebar di setiap kecamatan.

“PLKB menjadi ujung tombak pembinaan. Ada yang mendampingi dua hingga tiga desa dan rutin turun ke lapangan,” jelasnya.

Salah satu dampak positif yang paling terasa adalah tumbuhnya kembali semangat gotong royong masyarakat. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif warga serta dukungan lintas sektor.

Menurut Djafar, intervensi dari berbagai perangkat daerah mutlak diperlukan, mulai dari Dinas Kesehatan di bidang kesehatan, Dinas Sosial pada jaminan sosial, hingga dinas terkait ekonomi dalam pemberdayaan usaha masyarakat.

Tantangan dan Harapan

Meski demikian, Djafar mengakui masih terdapat tantangan, salah satunya pandangan bahwa KB hanya urusan perempuan dan kontrasepsi.

“Ini terus kami luruskan. Kampung KB menyasar seluruh anggota keluarga dan seluruh lapisan masyarakat,” ungkapnya.

Selain itu, keterbatasan anggaran, terutama dengan adanya kebijakan efisiensi pada 2026, juga menjadi tantangan tersendiri.

“Kami berharap dukungan pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dapat semakin menguatkan pelaksanaan program ini,” harapnya.

Djafar pun mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat aktif dalam Program Kampung Keluarga Berkualitas.

“Kalau masyarakat bergerak dan lintas sektor ikut memfasilitasi, Insyaallah peningkatan kualitas hidup akan semakin terlihat. Keluarga berkualitas dibangun bersama, tidak bisa sendiri,” pungkasnya. (NG)

Menu MBG MAN 2 Pangandaran Dipertanyakan Warga

lintaspriangan.com, BERITA PANGANDARAN. Sebuah video TikTok yang diunggah Selasa, 27 Januari 2026, mendadak menyedot perhatian warganet dan memantik diskusi publik terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Video berdurasi 53 detik yang diunggah akun @videoviralnews itu memperlihatkan seorang laki-laki memeriksa isi tas paket MBG yang disebut-sebut berasal dari MAN 2 Pangandaran. Dalam video tersebut, isi paket dikeluarkan satu per satu dan kemudian ditaksir nilainya, yang menurut narasi perekam video, dinilai jauh dari angka Rp10 ribu per porsi sebagaimana yang kerap dipahami publik.

Dalam rekaman itu terlihat isi tas paket MBG terdiri dari tiga item, yakni satu butir telur rebus, satu buah jeruk, dan satu kotak susu kemasan kecil merek Ultra. Laki-laki dalam video kemudian menaksir harga eceran masing-masing item. Telur rebus disebut seharga sekitar Rp2.500, jeruk Rp1.000, dan susu kemasan kecil sekitar Rp3.000. Jika dijumlahkan, total nilai menu tersebut berada di kisaran Rp6.500. Ia juga menegaskan bahwa perhitungan itu masih menggunakan harga eceran, sementara dalam praktik pengadaan dalam jumlah besar, harga semestinya bisa lebih murah.

Narasi itulah yang kemudian memicu respons luas dari warganet. Video tersebut dengan cepat menyebar dan menuai beragam komentar, mulai dari kritik tajam hingga sindiran bernada humor, yang mempertanyakan kecukupan nilai dan komposisi menu MBG di MAN 2 Pangandaran.

Isi Paket MBG dan Reaksi Warganet

Kolom komentar pada unggahan TikTok itu dipenuhi reaksi spontan warga. Akun @leilabelle0 menulis singkat namun menohok, “6 rebueun,” merujuk pada total nilai menu yang ditaksir dalam video. Akun lain, @didinasgar82, menanggapi dengan nada kecewa, “parahhh.”

Sementara itu, beberapa warganet menyoroti harga satuan bahan pangan. Akun @MUA & Mc Sukabumi berkomentar, “Jeruk kitu mah lain 1000an bapa,” mempertanyakan kewajaran harga jeruk yang disebutkan. Akun @user8104174683501 bahkan berseloroh, “jeruk dapat harga 1000 saya beli 10 ton,” yang bernuansa sindiran terhadap klaim harga murah tersebut.

Ada pula komentar yang bernada lebih frontal. Akun @ayah menulis, “Ganti ku duit weh MBG na,” menyiratkan ketidakpuasan terhadap bentuk bantuan yang diterima. Sementara @Syafiq Seina mencoba membandingkan dengan harga di daerahnya, dengan menulis, “Susu 2500, jeruk 500, telor di saya 2000.”

Beragam komentar tersebut menunjukkan bahwa video ini tidak sekadar menjadi tontonan, melainkan memicu perdebatan soal nilai, kualitas, dan transparansi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, khususnya yang dikaitkan dengan MBG MAN 2 Pangandaran.

Belum Ada Klarifikasi Resmi

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat klarifikasi resmi dari pihak MAN 2 Pangandaran maupun instansi terkait mengenai kebenaran menu MBG yang ditampilkan dalam video tersebut. Belum ada pula penjelasan apakah menu yang diperlihatkan merupakan menu lengkap harian, menu tertentu, atau bagian dari skema distribusi khusus.

Meski demikian, viralnya video ini menunjukkan tingginya atensi publik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Warga tidak hanya menyoroti keberadaan program, tetapi juga mulai menghitung, membandingkan, dan mempertanyakan nilai riil yang diterima di lapangan. Di era media sosial, satu tas berisi telur, jeruk, dan susu bisa berubah menjadi bahan audit publik—lengkap dengan kalkulator versi kolom komentar. (HS)

Viman Bicara di Hadapan Forum Kepala Daerah se-Asia Pasifik

lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, hadir dan menyampaikan pandangannya dalam forum internasional 8th Asia Pacific Cities Alliance for Health and Development (APCAT) Summit yang digelar di Jakarta, Senin (26/1/2026). Kehadiran Viman dalam forum yang diikuti para kepala daerah se-Asia Pasifik tersebut menjadi penegasan posisi Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam isu kesehatan publik, khususnya pengendalian tembakau. Dalam forum yang mempertemukan pemimpin daerah, pemangku kepentingan, dan pakar kesehatan lintas negara itu, Viman menyampaikan komitmen daerah untuk terlibat aktif dalam agenda kesehatan global yang berdampak langsung pada kebijakan di tingkat kota.

Apa Itu APCAT

Asia Pacific Cities Alliance for Health and Development (APCAT) merupakan forum dan jejaring kerja sama antarkota dan pemerintah sub-nasional di kawasan Asia Pasifik yang berfokus pada isu kesehatan dan pembangunan berkelanjutan. APCAT dikenal sebagai wadah pertukaran gagasan, pengalaman, dan praktik baik antar kepala daerah dalam menghadapi tantangan kesehatan publik yang semakin kompleks, terutama di wilayah perkotaan.

Sejak dibentuk, APCAT menempatkan isu pengendalian tembakau dan pencegahan penyakit tidak menular sebagai agenda utama. Hal ini sejalan dengan meningkatnya beban penyakit akibat rokok dan faktor risiko lain yang berdampak pada kesehatan masyarakat, produktivitas ekonomi, serta kualitas lingkungan hidup. Dalam berbagai pertemuan tingkat regional, APCAT mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan nasional dan komitmen global ke dalam regulasi dan program konkret di tingkat lokal.

APCAT Summit sendiri menjadi ruang strategis bagi para kepala daerah untuk memperkuat kolaborasi lintas wilayah, membangun komitmen politik, serta menyelaraskan kebijakan kesehatan dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Forum ini juga kerap melibatkan organisasi kesehatan internasional, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra diskusi. Dengan karakter tersebut, APCAT tidak hanya berfungsi sebagai forum diskusi, tetapi juga sebagai penggerak aksi kebijakan kesehatan di tingkat kota dan daerah.

Halaman selanjutnya:
Ini yang Disampaikan Viman di APCAT


Ironi Tingkat Dewa: Skor IPP DPRD Kabupaten Tasikmalaya Cuma 0,98

lintaspriangan.com, TAJUK LINTAS. Ironi itu kini punya angka. Berdasarkan Keputusan Bupati Tasikmalaya tentang Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Tahun 2025, Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya tercatat meraih skor IPP 0,98 dengan kategori F (gagal). Dokumen resmi yang ditetapkan di Singaparna tersebut memuat pemeringkatan 69 perangkat daerah, dan menempatkan unit layanan di rumah lembaga pengawasan itu di barisan terbawah—sebuah kontras yang sulit diabaikan di tengah mandat DPRD sebagai pengawal legislasi, anggaran, dan pengawasan daerah.

ipp

Apa Itu Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan instrumen evaluasi kinerja layanan yang digunakan pemerintah untuk menilai mutu penyelenggaraan pelayanan publik pada perangkat daerah. Penilaian IPP tidak berhenti pada “ramah atau tidaknya loket”, melainkan menakar fondasi tata kelola: kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, konsultasi dan pengaduan, sistem informasi pelayanan publik, serta inovasi pelayanan.

Baca juga: SWAKKA Dukung DPRD Kabupaten Tasikmalaya Perjuangkan Transparansi

Kelima aspek itu adalah tulang punggung pelayanan modern—menentukan apakah layanan hadir sebagai sistem yang mudah diakses, transparan, responsif, dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, IPP menjadi cermin: ia memantulkan seberapa jauh kebijakan diterjemahkan menjadi layanan nyata, seberapa siap SDM menjalankan peran, seberapa terbuka kanal pengaduan, seberapa informatif sistem informasi, dan seberapa hidup inovasi.

Nilai IPP DPRD Kabupaten Tasikmalaya Hancur

Di sinilah ironi mencapai puncaknya. Skor IPP 0,98 (F/gagal) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya berarti kegagalan hampir menyeluruh pada aspek-aspek yang justru menopang fungsi DPRD.
Pertama, kebijakan pelayanan. DPRD menjalankan fungsi legislasi—membentuk aturan dan memastikan hak publik atas layanan dan informasi. Namun, nilai IPP di bawah satu menunjukkan dukungan layanan kebijakan di rumahnya sendiri tak memenuhi standar minimum.

Baca juga: Banjar-Ciamis Berani Pangkas Tunjangan DPRD, Apa Kabar Tasikmalaya?

Kedua, profesionalisme SDM dan inovasi pelayanan. Keduanya terkait langsung dengan fungsi anggaran—bagaimana belanja publik menjelma menjadi kapasitas manusia dan pembaruan layanan. Skor 0,98 memotret jurang antara anggaran yang dibahas dan kualitas layanan yang dihasilkan.
Ketiga, konsultasi dan pengaduan serta sistem informasi pelayanan publik. Inilah jantung fungsi pengawasan—mendengar publik, merespons keluhan, membuka data, dan memastikan akuntabilitas. Ketika aspek-aspek ini dinilai gagal, publik berhak bertanya: pengawasan seperti apa yang bekerja tanpa kanal layanan yang layak?

Kontrasnya kian telanjang bila menengok daftar yang sama. Sejumlah puskesmas di Tasikmalaya meraih predikat A (Pelayanan Prima), sementara unit layanan di rumah lembaga pengawasan justru terpuruk. Bukan untuk membandingkan apel dengan jeruk, melainkan untuk menunjukkan bahwa standar itu ada dan bisa dicapai—bahkan oleh unit layanan yang berhadapan langsung dengan kebutuhan warga setiap hari.

Baca juga: Ahmadiyah di Tasikmalaya “Barebas”, Ke Mana Fungsi Legislasi DPRD?

Editorial ini tidak sedang menuding niat, apalagi menghakimi individu. Angka IPP sudah cukup berbicara. Ia menegaskan sebuah paradoks: fungsi pengawasan berjalan secara konstitusional, tetapi pelayanan pendukungnya runtuh secara administratif. Demokrasi lokal mungkin tetap berdenyut di ruang sidang, namun denyut layanan publiknya tertinggal jauh di belakang.

Pada akhirnya, IPP DPRD Kabupaten Tasikmalaya dengan skor 0,98 adalah peringatan keras—bukan hanya tentang kualitas pelayanan, melainkan tentang konsistensi antara mandat dan praktik. Ketika rumah pengawasan gagal melayani, yang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi birokrasi, melainkan kepercayaan publik. Dan di titik inilah ironi itu layak disebut: tingkat dewa. (HS)

Hari Ini Reza Arap Diperika Polisi, Terkait Kematian Lula Lahfah

lintaspriangan.com, BERITA NASIONAL. Setelah kabar duka kematian selebgram Lula Lahfah mengguncang jagat media sosial dan media mainstream, penyelidikan polisi memasuki babak penting: Muhammad Reza Oktovian alias Reza Arap resmi dipanggil untuk diperiksa hari ini oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sebagai bagian dari pengumpulan fakta dan bukti dalam kasus ini.

Panggilan terhadap musisi dan YouTuber ternama itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, yang menegaskan bahwa Reza Arap dipanggil bersama sejumlah pihak yang berada di lokasi saat Lula ditemukan tewas.

Kehadiran Reza Arap di TKP: Fakta Gaspol

Penyidik memastikan bahwa Reza Arap berada di tempat kejadian perkara (TKP) pada saat Lula Lahfah ditemukan meninggal dunia di apartemennya di kawasan Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat, 23 Januari 2026. Pernyataan itu disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Iskandarsyah saat konferensi pers.

Namun, kehadiran di lokasi tidak serta-merta menjadikan Reza sebagai tersangka. Polisi menegaskan statusnya saksi dan pemeriksaan hari ini bertujuan untuk menggali kronologi, konteks, dan sejumlah fakta penting terkait waktu, aktivitas, atau kejadian sebelum Lula ditemukan meninggal.

🧩 Kronologi Singkat Itu Berjalan Gimana?

Penyelidikan yang sudah berjalan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi yang berada di sekitar kejadian, termasuk asisten rumah tangga (ART), sopir, hingga asisten pribadi korban — semua dipanggil karena berada di TKP saat Lula ditemukan.

Berdasarkan keterangan awal polisi:

  • Lula Lahfah ditemukan tewas oleh petugas keamanan apartemen, setelah ART curiga karena korban tidak merespons sepanjang hari.
  • Posisi jenazah terlentang di kamar, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan yang kasat mata oleh pemeriksa luar jenazah.
  • Polisi menemukan obat-obatan dan surat rawat jalan di lokasi, yang kini menjadi bagian dari bukti yang diperiksa di laboratorium forensik.

Sementara itu, penyidik masih menunggu hasil uji laboratorium serta visum forensik untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya. Hingga kini penyebab kematian belum diputuskan secara resmi oleh polisi.

📊 Strategi Penyelidikan: Dari Saksi ke Bukti

Penyidik menegaskan bahwa pemeriksaan tidak hanya terhadap Reza Arap:

  • ART, sopir, dan asisten pribadi telah dipanggil untuk memberi gambaran aktivitas terakhir korban.
  • Teman-teman dekat dan rekan kerja Lula juga mendapat panggilan untuk menguatkan alur waktu, sebelum dan setelah Lula ditemukan tak bernyawa.

“Ini bukan soal mencari kambing hitam, tetapi merangkai irisan fakta untuk membuka apa yang sebenarnya terjadi,” ujar sumber internal kepolisian, menekankan objektivitas proses penyelidikan. (redaksi berdasarkan pernyataan polisi)

📌 Ekses Media & Reaksi Publik

Kasus ini tak hanya menjadi headline berita; publik ramai berdiskusi di media sosial soal hubungan pasangan dan detail peristiwa sebelum kematian Lula. Namun polisi terus mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi berlebihan dan menunggu hasil pemeriksaan saksi serta analisis forensik resmi.

Info Terbaru Longsor Cisarua: Sudah 10 Identitas Korban Terungkap

lintaspriangan.com, BERITA BANDUNG. Peristiwa Longsor Cisarua yang terjadi di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, masih menyisakan duka mendalam sekaligus proses pencarian panjang. Bencana tanah longsor yang dipicu hujan deras dan kondisi geografis perbukitan itu menimbun puluhan rumah warga dan menyeret ratusan orang ke dalam status terdampak.

Sejak kejadian dini hari, operasi pencarian dan penyelamatan terus dilakukan oleh tim gabungan. Data korban pun terus bergerak seiring proses evakuasi dan identifikasi yang berjalan bertahap. Setelah sebelumnya publik disuguhi angka korban yang dinamis, kini perkembangan terbaru mulai menyentuh sisi paling manusiawi dari tragedi Longsor Cisarua: identitas para korban.

Berita Longsor Cisarua lainnya: Kronologi 23 Marinir TNI AL Tertimbun Longsor Cisarua Bandung

Hingga pembaruan terbaru, sebagian korban yang ditemukan telah berhasil diidentifikasi. Nama, usia, dan jenis kelamin korban satu per satu mulai terungkap, menandai kemajuan penting dalam proses penanganan bencana sekaligus memberi kepastian bagi keluarga yang menanti kabar.

10 Identitas Korban Longsor Cisarua Telah Terungkap

Berdasarkan informasi terbaru yang dirilis melalui infografik resmi, dari total korban yang ditemukan, 10 orang telah berhasil diidentifikasi. Berikut daftar identitas korban Longsor Cisarua yang telah terkonfirmasi:

  1. Sunarya (L), 58 tahun
  2. Jajang Taryana (L), 37 tahun
  3. Nining (P), 40 tahun
  4. Dadang Apung (L), 60 tahun
  5. Nurhayati (P), 30 tahun
  6. Lina Lismayati (P), 46 tahun
  7. Ai Sumarni (P), 36 tahun
  8. Koswara (L), 41 tahun
  9. Nina Hoerunisa (P), 16 tahun
  10. Koswara (L), 27 tahun

Identifikasi ini dilakukan melalui proses pencocokan data yang ketat. Meski demikian, tidak semua korban yang ditemukan telah teridentifikasi. Dari total korban yang berhasil ditemukan, masih terdapat beberapa jenazah yang menunggu kepastian identitas.

17 Korban Ditemukan, 73 Masih Hilang

Dalam perkembangan terkini Longsor Cisarua Kabupaten Bandung Barat, total 17 korban telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, 10 korban telah teridentifikasi, sementara 7 korban lainnya masih belum teridentifikasi dan masih menunggu proses lanjutan.

Selain korban meninggal dunia, 23 orang dinyatakan selamat. Mereka umumnya berhasil menyelamatkan diri atau berada di lokasi yang tidak langsung terdampak timbunan longsor saat kejadian.

Berita Longsor Cisarua lainnya: Kronologi 23 Marinir TNI AL Tertimbun Longsor Cisarua Bandung

Namun, tragedi ini masih jauh dari selesai. Hingga update terakhir, 73 warga dilaporkan masih hilang dan diduga tertimbun material longsor. Angka ini menunjukkan betapa besar skala bencana Longsor Cisarua, sekaligus menjadi tantangan besar bagi tim pencarian di lapangan.

Secara keseluruhan, jumlah warga terdampak dalam peristiwa ini tercatat 113 jiwa, mencakup korban meninggal dunia, korban selamat, dan mereka yang hingga kini masih dalam pencarian.

Skala Dampak dan Penanganan Terus Berjalan

Selain menelan korban jiwa, Longsor Cisarua juga menyebabkan kerusakan fisik yang luas. Puluhan rumah warga tertimbun material longsor, memaksa sebagian besar penduduk di sekitar lokasi untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Proses pencarian dan evakuasi dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan faktor keselamatan. Kondisi tanah yang masih labil serta potensi longsor susulan menjadi tantangan utama di lapangan. Meski demikian, upaya pencarian terus dilanjutkan seiring dengan pemantauan kondisi cuaca dan stabilitas lereng.

Terungkapnya identitas sebagian korban menjadi titik penting dalam rangkaian penanganan Longsor Cisarua. Di balik angka-angka korban, terdapat nama, usia, dan keluarga yang terdampak langsung oleh bencana ini. Sementara proses pencarian masih berlangsung, publik terus menanti perkembangan lanjutan, dengan harapan seluruh korban dapat segera ditemukan dan diidentifikasi. (HS)

Peringatan Dini BMKG untuk Priangan Timur | 26 Januari – 21.17 WIB

lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan Peringatan Dini Cuaca Wilayah Jawa Barat yang berdampak pada sejumlah daerah di Priangan Timur, Senin malam, 26 Januari 2026. Peringatan dini ini diterbitkan pada pukul 21.07 WIB dan dinyatakan berlaku hingga pukul 23.30 WIB.

Dalam informasi resmi BMKG tersebut disebutkan, cuaca berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang di beberapa wilayah Jawa Barat, termasuk kawasan Priangan Timur.

Wilayah Priangan Timur yang Masuk Peringatan Dini

Berdasarkan peta dan keterangan BMKG, wilayah Priangan Timur yang masuk dalam kategori potensi hujan signifikan meliputi:

Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kota Tasikmalaya.

BMKG secara rinci menyebutkan bahwa Kabupaten Tasikmalaya berpotensi terdampak luas, mencakup wilayah:
Tanjungjaya, Sukaraja, Salopa, Jatiwaras, Cineam, Karang Jaya, Gunung Tanjung, Singaparna, Mangunreja, Sukarame, Leuwisari, Padakembang, Sukaratu, Cisayong, Sukanagara, Rajapolah, Jamanis, Ciawi, Pagerageung, Sukaresik, Kabupaten Cimis (Ciamis), Cikoneng, Sindangkasih, Sukamantri, Lumbung, Panumbangan, Panjalu, Kawali, Panawangan, Banjarsari, Pamarican, Sindangkasih, Sukamantri, Lumbung, Panjalu, Kawali, Panawangan, Banjarsari, Pamarican, Sindangkasih, Sukamantri, Lumbung, dan wilayah sekitarnya.

Sementara itu, Kota Tasikmalaya juga tercantum dalam wilayah yang berpotensi terdampak, meliputi:
Cihideung, Cipedes, Tawang, Indihiang, Kawalu, Cibeureum, Tamansari, Mangkubumi, Bungursari, Purbaratu, dan sekitarnya.

Karakteristik Cuaca yang Diwaspadai

BMKG menegaskan bahwa potensi cuaca yang terjadi berupa:

  • Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat
  • Kilat atau petir
  • Angin kencang

Kondisi ini bersifat lokal dan dinamis, sehingga masyarakat di wilayah Priangan Timur diminta untuk mencermati perkembangan cuaca selama masa berlaku peringatan dini.

Masa Berlaku Peringatan

Dalam rilis tersebut, BMKG menyatakan bahwa kondisi cuaca berpotensi berlangsung hingga pukul 23.30 WIB, Senin malam. Informasi ini menjadi dasar kewaspadaan bagi masyarakat yang masih beraktivitas di luar rumah pada malam hari.

BMKG juga menegaskan bahwa informasi ini merupakan peringatan dini, sehingga pembaruan dapat dilakukan sesuai perkembangan kondisi atmosfer di lapangan.

Imbauan Kewaspadaan

BMKG mengimbau masyarakat di wilayah Priangan Timur, khususnya Tasikmalaya dan Ciamis, untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem pada malam hari, serta terus memantau informasi cuaca resmi dari BMKG.

Informasi ini bersumber dari Peringatan Dini Cuaca BMKG Wilayah Jawa Barat, Senin, 26 Januari 2026.

Kronologi 23 Marinir TNI AL Tertimbun Longsor Cisarua Bandung

lintaspriangan.com, BERITA BANDUNG. Bencana tanah longsor yang terjadi di kawasan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, mengungkap peristiwa tragis yang menimpa prajurit TNI Angkatan Laut. Sebanyak 23 anggota Marinir TNI AL dilaporkan tertimbun material longsor saat tengah menjalani latihan pratugas. Hingga Senin, 26 Januari 2026, empat personel telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara pencarian terhadap prajurit lainnya masih terus berlangsung.

Peristiwa longsor ini terjadi setelah kawasan Cisarua diguyur hujan dengan intensitas tinggi selama hampir dua malam berturut-turut. Kondisi cuaca ekstrem tersebut diduga kuat menjadi pemicu terjadinya pergerakan tanah yang akhirnya menimbun area latihan sekaligus permukiman warga di satu desa di sekitar lokasi kejadian.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali membenarkan informasi mengenai tertimbunnya puluhan prajurit Marinir TNI AL dalam bencana tersebut. Ia menyampaikan bahwa para prajurit saat itu sedang melaksanakan latihan pratugas sebagai bagian dari persiapan penugasan pengamanan perbatasan Republik Indonesia–Papua Nugini (RI–PNG).

“Mereka sedang melaksanakan latihan pra-tugas untuk dikirim melaksanakan PAM Perbatasan RI-PNG, memang dilaksanakan latihannya di sana,” kata Muhammad Ali usai menghadiri rapat di Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Menurut KSAL, hujan lebat yang mengguyur kawasan tersebut terjadi hampir tanpa jeda selama dua malam. Kondisi ini membuat tanah menjadi labil dan akhirnya longsor. Material longsoran tersebut bukan hanya menimpa area latihan, tetapi juga berdampak pada penduduk satu desa yang berada di sekitar lokasi.

“Dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama hampir dua malam hujan terus. Mungkin itu yang mengakibatkan terjadinya longsor dan itu menimpa penduduk satu desa dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana,” ujar Ali.

Informasi mengenai peristiwa ini sebelumnya sempat beredar luas di media sosial. KSAL kemudian menegaskan kebenaran kabar tersebut dan menyampaikan data resmi terkait jumlah prajurit yang menjadi korban. Dari 23 anggota Marinir yang tertimbun longsor, hingga Senin sore, empat personel telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu, 19 prajurit lainnya masih dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan.

“Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru empat personel dalam kondisi meninggal dunia dan yang lain belum ditemukan, masih diadakan upaya pencarian terus,” kata Muhammad Ali.

Proses pencarian dan evakuasi korban menghadapi berbagai kendala di lapangan. Akses menuju lokasi longsor terbatas, jalan menuju titik kejadian relatif sempit, serta kondisi cuaca yang belum sepenuhnya membaik. Hal tersebut membuat alat berat belum bisa masuk secara optimal ke lokasi terdampak.

Meski demikian, TNI AL bersama Basarnas dan tim SAR gabungan terus berupaya maksimal. Untuk mempercepat pencarian, tim mengerahkan berbagai teknologi, mulai dari penggunaan drone, sensor thermal, hingga anjing pelacak.

“Alat berat memang belum bisa masuk, karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil. Tapi pencarian tetap kita laksanakan dengan teknologi, dengan drone dan thermal serta anjing pelacak,” jelas Ali.

Sementara itu, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) melaporkan perkembangan signifikan dalam proses evakuasi korban longsor Cisarua. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, menyampaikan bahwa hingga Senin, 26 Januari 2026, tim SAR gabungan telah mengevakuasi sebanyak 29 body pack atau kantong jenazah dari lokasi bencana.

“Yang pertama bahwa jumlah korban yang kita evakuasi hari ini ada empat body pack dan itu sudah kita serah terimakan. Sehingga total dari pertama kali kita melaksanakan operasi korban yang kita serahkan dalam bentuk body pack totalnya ada 29 body pack,” kata Syafii di Posko Basarnas, Senin (26/1/2026).

Ia menjelaskan, ke-29 jenazah tersebut merupakan hasil pencarian yang dilakukan sejak hari pertama operasi SAR, yakni sejak Jumat, 24 Januari hingga Senin, 26 Januari 2026. Seluruh jenazah yang berhasil dievakuasi kemudian diserahkan kepada Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jawa Barat untuk proses identifikasi.

Syafii menambahkan, tidak semua jenazah ditemukan dalam kondisi utuh. Oleh karena itu, proses identifikasi oleh tim DVI menjadi sangat penting untuk memastikan identitas para korban secara akurat sebelum diserahkan kepada pihak keluarga.

Hingga kini, operasi pencarian korban longsor Cisarua masih terus berlangsung. Tim SAR gabungan tetap siaga di lapangan, menunggu kondisi cuaca yang lebih memungkinkan untuk memaksimalkan penggunaan alat berat dan memperluas area pencarian.

Peristiwa ini menjadi duka mendalam, tidak hanya bagi keluarga prajurit Marinir TNI AL yang menjadi korban, tetapi juga bagi masyarakat sekitar yang terdampak bencana. Longsor Cisarua kembali menjadi pengingat akan tingginya risiko bencana hidrometeorologi di wilayah rawan, terutama saat curah hujan ekstrem melanda dalam waktu yang lama. (HS)

Pemuda PUI Dukung Aksi Guru Madrasah Tasikmalaya

lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Aksi guru madrasah kembali menyita perhatian publik di Kota Tasikmalaya. Pada Senin, 26 Januari 2026, ribuan guru honorer yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia menggelar unjuk rasa bertepatan dengan Apel Akbar Guru Honorer di depan Gedung Bale Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Aksi ini menjadi penegasan keresahan panjang para guru madrasah yang hingga kini masih menggantungkan nasib pada status honorer.

Dalam aksi guru madrasah Tasikmalaya tersebut, massa menyuarakan tuntutan utama agar sekitar 2.900 guru madrasah, mulai dari jenjang Raudhatul Athfal (RA), madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, hingga aliyah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mereka menilai, peran guru madrasah dalam mencerdaskan generasi bangsa tidak bisa lagi dipandang sebelah mata, apalagi hanya dihargai dengan status honorer bertahun-tahun tanpa kepastian.

Aksi guru madrasah Tasikmalaya ini berlangsung tertib dengan pengawalan aparat. Spanduk dan poster tuntutan dibentangkan, berisi seruan keadilan dan kesejahteraan bagi guru honorer madrasah. Para peserta aksi menilai kondisi mereka semakin kontras ketika pemerintah di saat yang sama melakukan pengangkatan langsung pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan jumlah yang mencapai puluhan ribu orang secara nasional.

Berita Tasikmalaya lainnya: Wow! Ada Miliaran Rupiah KUR Salah Sasaran di Tasikmalaya dan Ciamis

Kondisi tersebut memantik respons dari berbagai elemen masyarakat, salah satunya dari kalangan pemuda. Ketua Umum PD Pemuda Persatuan Umat Islam (PUI) Kota Tasikmalaya, Fikri Dikriansyah, S.Hum., secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap aksi guru madrasah Tasikmalaya. Menurutnya, perjuangan guru madrasah bukan semata soal status kepegawaian, tetapi menyangkut keadilan sosial dan masa depan pendidikan keagamaan di daerah.

Fikri menilai, guru madrasah selama ini telah berkontribusi besar dalam membangun karakter dan moral generasi muda, namun kerap luput dari prioritas kebijakan. Ia menyoroti ironi kebijakan yang muncul ketika ribuan guru honorer masih terkatung-katung nasibnya, sementara pengangkatan pegawai di sektor lain bisa dilakukan secara cepat dan masif. Dalam pandangannya, negara semestinya menempatkan kesejahteraan guru sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia.

Lebih lanjut, Pemuda PUI Kota Tasikmalaya mendorong pemerintah daerah agar bersikap proaktif memperjuangkan aspirasi guru madrasah ke pemerintah pusat. Dukungan kebijakan, pendataan yang transparan, serta langkah advokasi yang serius dinilai penting agar tuntutan pengangkatan PPPK bagi guru madrasah tidak sekadar menjadi wacana tahunan yang berulang tanpa hasil.

Aksi guru madrasah Tasikmalaya ini juga menjadi cerminan kegelisahan pendidikan berbasis keagamaan di daerah. Para guru berharap, momentum unjuk rasa tersebut tidak berhenti sebagai ekspresi kekecewaan semata, melainkan mampu membuka ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah, pemangku kebijakan, dan para pendidik madrasah.

Berita Tasikmalaya lainnya: Wow! Ada Miliaran Rupiah KUR Salah Sasaran di Tasikmalaya dan Ciamis

Hingga aksi berakhir, para peserta menegaskan komitmen untuk terus mengawal isu kesejahteraan guru madrasah. Mereka berharap, suara yang disampaikan di depan Bale Kota Tasikmalaya dapat menggugah empati pengambil kebijakan, sehingga ke depan tidak ada lagi guru madrasah yang mengabdi puluhan tahun dengan status dan kesejahteraan yang tak kunjung pasti. (DH)

Mantap! SPPG Petirhilir Ciamis Resmi Beroperasi

lintaspriangan.com, BERITA CIAMIS. Kehadiran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Petirhilir di Kecamatan Baregbeg tidak hanya memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi juga membawa dampak langsung terhadap penguatan ekonomi masyarakat lokal.

‎SPPG yang resmi diluncurkan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Sabilissalam, Desa Pusakanagara, Senin (26/1/2026), menjadi pusat pengolahan makanan bergizi yang melibatkan warga sekitar sebagai tenaga kerja, sekaligus membuka ruang kemitraan dengan pelaku UMKM, kelompok tani, hingga kader Posyandu.

‎Ketua Yayasan Bakti Galuh Mandiri selaku mitra pelaksana, Sandra mengatakan konsep pengelolaan dapur SPPG tersebut sengaja dirancang berbasis pemberdayaan masyarakat.

‎“Tenaga dapur direkrut dari warga sekitar, termasuk ibu rumah tangga. Kami ingin program ini bukan hanya soal pemenuhan gizi, tetapi juga menciptakan peluang kerja dan perputaran ekonomi lokal,” katanya.

‎Menurut Sandra, selain membuka lapangan pekerjaan, operasional dapur SPPG Petirhilir juga melibatkan UMKM, kelompok wanita tani, PKK, serta pelaku usaha pangan lokal dalam penyediaan bahan baku sesuai standar yang ditetapkan.

‎“Kami membuka peluang kerja sama bagi UMKM dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang pangan, selama memenuhi standar operasional prosedur. Dengan begitu, manfaat program bisa dirasakan lebih luas,” jelasnya.

Dalam operasionalnya, para pekerja dapur mendapatkan pendampingan intensif, mulai dari proses pengolahan hingga distribusi makanan.

‎Evaluasi rutin juga dilakukan untuk memastikan mutu dan keamanan pangan tetap terjaga.

‎“Banyak pekerja yang sebelumnya belum pernah bekerja di dapur skala besar, sehingga pendampingan menjadi kunci agar pelayanan tetap profesional,” ungkapnya.

‎Camat Baregbeg, Dede Hendara, menyambut positif kehadiran SPPG Petirhilir yang dinilainya membawa efek ganda bagi wilayahnya.

‎“Selain meningkatkan kualitas gizi siswa, ibu hamil, dan balita, keberadaan SPPG ini juga menggerakkan ekonomi warga. Ini langkah nyata dalam membangun kesejahteraan sekaligus menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045,” terangnya.

‎Ia menambahkan, sebelumnya layanan makan bergizi gratis masih bergantung pada dapur di wilayah lain, sehingga distribusi kurang optimal.

“‎Dengan adanya SPPG Petirhilir ini diharapkan pelayanan menjadi lebih cepat, efisien, dan terjamin kualitasnya,” harapnya.

‎Dengan konsep yang menggabungkan pemenuhan gizi dan pemberdayaan ekonomi lokal, SPPG Petirhilir Baregbeg diharapkan menjadi model pelayanan gizi berbasis masyarakat yang berkelanjutan, sekaligus berkontribusi dalam membangun kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. ‎(FSL)