lintaspriangan.com, BERITA JAWA BARAT. Di Jawa Barat, angka-angka ekonomi terlihat gagah. APBD provinsi menembus Rp31,08 triliun, terbesar kedua secara nasional. Aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bahkan menjadi yang terkaya di Indonesia, mencapai Rp247,01 triliun atau hampir seperlima total aset BUMD nasional. Di atas kertas, Jawa Barat tampak sebagai mesin ekonomi yang mapan.
Namun di bawah permukaan, ada angka lain yang justru terasa menyesakkan. UMP Jawa Barat 2026 ditetapkan Rp2.317.601, sementara Kebutuhan Hidup Layak (KHL) mencapai Rp4.122.871. Selisihnya sekitar Rp1,8 juta setiap bulan. Jarak ini bukan sekadar statistik—ia menjelma menjadi realitas hidup jutaan warga yang harus mengencangkan ikat pinggang dari tanggal muda sampai akhir bulan.
Ketika Upah Tak Memenuhi Biaya Hidup
UMP seharusnya menjadi jaring pengaman paling dasar bagi warga. Ia bukan janji kemewahan, melainkan batas minimum agar seseorang bisa hidup layak dari kerja penuh waktu. Di Jawa Barat, fungsi ini terasa pincang. Dengan UMP yang hanya menutup sekitar setengah dari KHL, warga dipaksa mencari jalan lain: lembur berlapis, kerja sambilan, atau memangkas kebutuhan paling dasar.
Ironinya, kondisi ini terjadi di provinsi dengan biaya hidup yang relatif tinggi. Kawasan industri besar, urbanisasi masif, dan konektivitas ekonomi membuat harga sewa, transportasi, serta pangan ikut terdongkrak. Artinya, KHL tinggi di Jawa Barat bukan anomali, melainkan konsekuensi logis dari struktur ekonominya. Yang menjadi pertanyaan: mengapa UMP tidak bergerak seiring realitas itu?
APBD Memang Besar, Dampak Sosial?
Memang benar, APBD tidak digunakan langsung untuk menggaji warga di sektor swasta. Namun APBD adalah kompas kebijakan. Dari sanalah ditentukan arah subsidi, kualitas layanan publik, transportasi massal, pengendalian harga, hingga iklim ketenagakerjaan. Dengan APBD Rp31 triliun, ruang intervensi kebijakan Jawa Barat sejatinya luas.
Masalahnya, ketika upah minimum tertinggal jauh dari biaya hidup, publik wajar bertanya: seberapa jauh APBD itu diterjemahkan menjadi pengurang beban hidup warga? Jika transportasi publik belum menekan ongkos harian, hunian terjangkau masih minim, dan layanan dasar belum cukup meringankan, maka upah rendah terasa dua kali lebih menyakitkan.
BUMD Terkaya di Indonesia, Warganya Megap-Megap
Data BUMD memperkuat paradoks ini. Dengan aset Rp247,01 triliun, BUMD Jawa Barat menjadi yang paling kaya di Indonesia. Ini menandakan kapasitas ekonomi daerah yang kuat, jaringan usaha luas, dan potensi keuntungan jangka panjang. BUMD memang bukan dompet upah, tetapi ia mencerminkan daya ungkit ekonomi daerah.
Ketika daerah dengan BUMD terkaya justru menetapkan UMP jauh di bawah KHL, narasi “tidak mampu” menjadi sulit dipertahankan. Yang tersisa adalah pilihan kebijakan. Apakah pertumbuhan ekonomi lebih diprioritaskan ketimbang kesejahteraan warga? Apakah stabilitas industri selalu harus dibayar dengan menekan upah minimum?
Empat Variabel Berujung Ketimpangan
Jika disusun berurutan, logikanya menjadi terang. APBD besar menunjukkan kapasitas fiskal. BUMD terkaya menunjukkan kekuatan ekonomi daerah. KHL tinggi menunjukkan realitas biaya hidup. Namun UMP rendah menunjukkan hasil kebijakan yang tidak selaras dengan tiga variabel sebelumnya.
Inilah yang membuat Jawa Barat tampak jomplang. Bukan karena miskin sumber daya, melainkan karena hasil akhirnya tidak menyentuh kehidupan warga. Pertumbuhan ada, aset menumpuk, tetapi keseharian warga tetap dihantui kekurangan.
Bukan Masalah Kemampuan, tapi Keberpihakan
Di balik tabel dan grafik, ada cerita sederhana. Warga yang berangkat subuh dari pinggiran kota karena sewa lebih murah. Orang tua yang menunda beli seragam sekolah. Pasangan muda yang mengubur rencana punya rumah. Semua itu bukan karena malas, melainkan karena upah tak pernah mengejar hidup.
Ketika UMP terlalu jauh dari KHL, bekerja penuh waktu pun tidak menjamin hidup layak. Ini bukan soal gaya hidup, melainkan soal martabat kerja.
UMP Jawa Barat hari ini bukan cermin ketidakmampuan ekonomi, melainkan cermin pilihan kebijakan. Dengan APBD besar dan BUMD terkaya, ruang untuk memperbaiki ketimpangan itu ada. Pertanyaannya sederhana: apakah ruang itu mau digunakan untuk warga, atau terus ditunda demi alasan stabilitas?
Selama UMP Jawa Barat masih tertinggal jauh dari KHL, maka pertumbuhan ekonomi akan terasa timpang. Dan selama itu pula, wajar jika publik terus bertanya: APBD gede, BUMD terkaya—tapi kenapa upahnya masih memble? (AS)