lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Ketika wacana penggunaan hak angket dan interpelasi terhadap Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan mengemuka, pembelaan justru datang bukan dari kekuatan politik formal di gedung dewan. Sejak dilantik, Wali Kota Viman memang tak sedikit menuai kritik. Tapi selama ini, faktanya Fraksi Gerindra terkesan memilih diam. Justru, yang muncul adalah barisan relawan. Mereka langsung angkat bicara ketika berita tentang wacana hak angket menjadi berita di Lintas Priangan, Kamis (26/06/2025).
Adalah H. Adam Mulyana, salah satu tokoh utama Relawan Viman Bersatu, yang bersuara lantang membela Wali Kota Viman. Menurutnya, yang dipaparkan oleh dua anggota DPRD tentang hak angket, yakni Asep Endang M. Syam dan H. Wahid dari PKB, tak lebih dari manuver politik. Meski dalam berita sebelumnya kedua anggota dewan dari PKB tersebut menjelaskan, wacana penggunaan hak angket atau interpelasi muncul karena komunikasi dengan wali kota tersumbat.
Namun menurut Adam, tudingan itu tak lebih dari akrobat politik yang berlebihan. Ia menyebut tindakan Asep Endang sebagai bentuk “kegenitan politik” yang bertujuan mencari atensi Wali Kota Viman.
“Kami menghargai dan menghormati statemen-statemen beliau. Karena itu haknya sebagai wakil rakyat, tapi jika melihat substansi, pola, dan cara komunikasinya koq terlalu berlebihan ya,” kata Adam dalam keterangannya, hanya berselang beberapa jam setelah berita tentang hak angket tayang di Lintas Priangan. (Baca: PKB Kota Tasikmalaya: “Tak Perlu Alergi dengan Hak Angket atau Hak Interpelasi”)
Ia mengingatkan, Viman Alfarizi Ramadhan terpilih melalui proses demokratis dan meraih dukungan 48 persen warga Kota Tasikmalaya. Menurutnya, langkah-langkah wali kota dalam masa awal kepemimpinan wajar jika difokuskan pada konsolidasi internal.
“Masalah-masalah yang disampaikan Sdr. Asep Endang itu hanya soal waktu. Karena Pak Viman tentu perlu melakukan konsolidasi dengan jajaran birokrasinya. Berlebihan kalau setiap dewan harus komunikasi langsung dengan wali kota. Memangnya wali kota nggak ada kerjaan lain apa?” tegasnya.
Ketika disinggung mengenai sikap Fraksi Gerindra yang selama ini justru cenderung pasif dalam merespons kritik terhadap wali kota yang berasal dari partainya sendiri, Adam memilih untuk tidak masuk terlalu dalam.
“Saya tidak mau berkomentar soal itu karena bukan ranah saya. Tapi sebagai relawan, kami merasa punya hak untuk menyampaikan pembelaan sebagai penyeimbang,” ujarnya.
Ia juga menilai, sistem pemerintahan kota tidak bisa dibebankan seluruhnya pada figur wali kota secara langsung. Pemerintahan berjalan melalui struktur dan mekanisme birokrasi.
“Di kota ini ada sistem. Ada wali kota, ada sekda, kepala dinas, dan jajaran di bawahnya. Selama semua fungsi itu berjalan sebagaimana mestinya, pemerintahan ini baik-baik saja,” katanya.
Tak hanya itu, Adam juga menyebut bahwa wacana hak angket yang digulirkan bisa saja sarat muatan kepentingan pribadi. Ia secara tersirat menyinggung adanya potensi motif tersembunyi yang berusaha mengamankan posisi jabatan dalam pemerintahan.
“Hanya wajar saja di masa transisi ini ada banyak kepentingan, baik soal jabatan maupun proyek. Kita tahu siapa Sdr. Asep Endang ini. Kita sudah profiling koq siapa dia dan apa potensi yang bisa jadi motif tindakan-tindakannya di belakang layar,” sindirnya.
Adam pun menutup pernyataannya dengan dorongan moral untuk Wali Kota Viman agar tak gentar menjalankan roda kepemimpinan.
“Para relawan dan warga Kota Tasikmalaya ada di belakang beliau. Jangan terganggu dengan kegenitan statemen dan manuver pihak-pihak yang tidak clear dari kepentingan pribadi,” tandasnya.
Dengan nada optimis, Adam berharap suasana kota tetap terjaga dan Tasikmalaya dapat melangkah ke era pembangunan yang lebih progresif.
“Semoga Kota Tasik senantiasa damai dan bisa masuk ke era baru pembangunan yang lebih baik,” pungkasnya.
