lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Persoalan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ciangir, Kota Tasikmalaya, kembali memanas. Kali ini, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tasikmalaya melancarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Kota Tasikmalaya, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), yang dinilai gagal total dalam mengelola timbunan sampah yang kian menggunung. Puncak kekecewaan HMI tersulut oleh ketidakhadiran Wali Kota dan Kepala DLH di lokasi aksi demonstrasi yang mereka gelar, padahal undangan telah dilayangkan.
Sebagai koordinator lapangan aksi, Ketua Bidang Lingkungan Hidup HMI Cabang Tasikmalaya, yang juga merupakan orator utama dalam demonstrasi di TPA Ciangir, mengungkapkan seluruh kajian dan tuntutan mereka telah disampaikan secara gamblang. Namun, ia menyayangkan tidak adanya perubahan signifikan di TPA Ciangir hingga saat ini.
“Kami meragukan aksi gerakan Viman [Wali Kota Tasikmalaya] yang katanya ingin serius menangani sampah,” tegasnya, tanpa ragu meragukan komitmen pemerintah daerah. “Kami sangat kecewa sekali Wali Kota dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tidak datang ke titik lokasi aksi. Padahal kami aksi di sana supaya Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup melihat langsung.”
Janji Nol, Sampah Membludak: Sorotan Tajam atas Kinerja DLH
HMI menyoroti fakta bahwa lahan seluas 13 hektar yang dipenuhi sampah di TPA Ciangir seolah tanpa solusi konkret. Mereka menuding bahwa selama ini hanya ada perencanaan tanpa realisasi. “Sudah jelas bahwasanya 13 hektar sampah ini mau diapakan, tanpa ada solusi dari dulu hanya perencanaan dan perencanaan tapi tidak ada hasil apapun,” cetusnya dengan nada geram.
Kekecewaan HMI memuncak pada kondisi TPA Ciangir yang sudah bertahun-tahun tanpa solusi, bahkan tumpukan sampah semakin meluas dan menggunung. Mereka menganggap penambahan armada truk sampah, yang dianggarkan dari dana mobil dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bukanlah solusi efektif. HMI memandang langkah tersebut sebagai “alih isu yang ditutup”, karena realitanya, penambahan armada hanya mempercepat penarikan sampah tanpa disertai pengelolaan atau pemusnahan yang memadai di TPA.
“Hemat kami, mobil truk yang dianggarkan dari anggaran mobil dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota bukanlah solutif dan dipandang alih isu yang ditutup, karena realitas lapangan nyatanya penambahan armada truk hanya menjawab percepatan penarikan sampah namun di TPA sampah nyatanya hanya langkah buang bukan malah dikelola dan pentingnya pemusnahan untuk mengurangi volume di TPA sampah,” papar sang koordinator lapangan, menegaskan bahwa tanpa pengelolaan yang tepat, sampah akan terus menumpuk, memperluas wilayah TPA, dan memicu dampak-dampak lingkungan lainnya.
Tuntutan Tegas: Reformasi Birokrasi dan Ancaman Aksi Lanjutan
Dalam aksi tersebut, HMI membawa delapan tuntutan yang merupakan hasil kajian mendalam. Tuntutan ini meliputi reformasi birokrasi di tubuh DLH Kota Tasikmalaya, yang dinilai memiliki “dosa terlalu besar” karena kegagalan dalam tugas dan fungsinya. Selain itu, HMI juga menyoroti masalah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang belum tuntas, kompensasi bagi masyarakat terdampak yang jauh dari aturan, serta ketidakprioritasan fasilitas bangunan sekolah di wilayah sekitar TPA, seperti SD Ciangir.
“Kami mengutuk keras Wali Kota supaya secepatnya mereformasi birokrasi terkhusus di Dinas Lingkungan Hidup, karena dosanya terlalu besar karena kegagalan dalam tugas dan fungsinya,” tandasnya.
HMI menyatakan akan terus mengawal delapan tuntutan tersebut, bahkan hingga ke ranah hukum. Mereka memberikan tenggat waktu dua minggu kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk menunjukkan keseriusan dalam menangani persoalan sampah, termasuk dalam mereformasi birokrasi di DLH.
“Kami akan tunggu dan mengawal terus-menerus dalam jangka waktu 2 minggu ini! Bagaimana keseriusan Pemerintah Kota Tasikmalaya, termasuk dalam mereformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup,” ancamnya. Jika tuntutan mereka tidak diindahkan, HMI berjanji akan mengerahkan massa yang lebih banyak untuk mendatangi Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Kondisi TPA Ciangir yang semakin memprihatinkan ini menjadi cerminan tantangan besar bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Akankah kritik tajam dan ancaman aksi lanjutan dari HMI ini mampu mendorong Pemkot untuk bertindak lebih cepat dan konkret, ataukah permasalahan sampah di Ciangir akan terus menjadi ‘PR’ abadi yang tak kunjung terselesaikan? (Lintas Priangan/DH)
