lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Fenomena Trio EGI perlahan berubah dari sekadar bisik-bisik politik menjadi isu publik yang sulit dihindari. Isu ini mencuat hampir bersamaan dengan kemenangan Viman Alfarizi Ramadhan dalam Pilkada Kota Tasikmalaya. Sejak Viman dilantik sebagai wali kota pada Februari 2025, percakapan di lingkaran Pemerintah Kota Tasikmalaya mulai ramai membicarakan tiga nama yang disebut-sebut memiliki kedekatan khusus dengan orang nomor satu di kota ini.
Tak butuh waktu lama, isu tersebut keluar dari ruang-ruang tertutup. Pada Maret 2025, sebuah spanduk bernada nyinyir terhadap Trio EGI sempat terbentang dan menjadi perbincangan warga. Dari titik itu, istilah “Trio EGI” tak lagi menjadi rahasia internal, melainkan bagian dari diskursus publik yang terus bergulir hingga kini.
Apa Itu Trio EGI?
Trio EGI merujuk pada tiga sosok yang oleh banyak sumber di lingkaran Pemkot Tasikmalaya disebut memiliki posisi strategis. Informasi yang beredar menyebutkan, pengaruh mereka tidak sebatas kedekatan personal, melainkan merambah ke wilayah yang lebih sensitif: pemetaan jabatan hingga pembagian proyek. Sejumlah pihak di sekitar wali kota bahkan mengakui secara terbuka bahwa Trio EGI memang memiliki ruang gerak yang signifikan dalam dinamika internal pemerintahan.
Memasuki pertengahan hingga akhir 2025, sorotan terhadap Trio EGI semakin terang. Kritik tidak lagi disampaikan dengan nada setengah berbisik, melainkan muncul secara terbuka di media sosial. Peran “terselubung” yang dituduhkan kepada mereka menjadi bahan kritik warganet, aktivis, hingga pengamat lokal yang menilai fenomena ini berpotensi mengganggu prinsip tata kelola pemerintahan yang sehat.
Bahkan H. Aming Kabarnya Sudah Angkat Bicara
Isu Trio EGI bahkan disebut telah sampai ke telinga elite partai. Dari informasi yang beredar di lingkaran Partai Gerindra, fenomena ini dikabarkan sudah mendapat perhatian Amir Mahpud, Ketua DPD Gerindra Jawa Barat yang dikenal sebagai tokoh kunci pemenangan Viman dalam kontestasi pilkada.
Kabar dari orang-orang dekat H. Aming —panggilan akrab Amir Mahpud—menyebutkan adanya sikap tegas agar wali kota dibiarkan bekerja sesuai sistem yang berlaku. Pesannya jelas: pemerintahan tidak boleh diganggu oleh kepentingan pribadi orang-orang di sekitarnya. Siapa pun yang mengganggu, harus disingkirkan dari proses. Pesan ini menegaskan kekhawatiran internal bahwa pengaruh informal bisa menjadi beban politik bagi kepemimpinan Viman.
Trio EGI di Balik Proyek Rumah Dinas
Awal 2026, Trio EGI kembali mencuat, kali ini lewat isu konkret: molornya proyek pembangunan rumah dinas Wali Kota Tasikmalaya. Redaksi Lintas Priangan menelusuri keterkaitan proyek tersebut dengan nama-nama yang selama ini disebut sebagai Trio EGI.
Hasil penelusuran menunjukkan fakta bahwa pelaksana proyek rumah dinas Wali Kota Tasikmalaya itu disinyalir merupakan salah satu dari tiga nama dalam Trio EGI. Sosok tersebut berinisial I, yang juga menjadi bagian dari akronim EGI. Inisial I diketahui sebagai sekutu aktif dalam CV Pamayungan, perusahaan yang memenangkan tender proyek pembangunan rumah dinas wali kota.
Upaya klarifikasi dilakukan ke sejumlah narasumber kredibel. Dari keterangan yang dihimpun, diperoleh konfirmasi bahwa inisial I dalam Trio EGI dan pemilik CV Pamayungan adalah orang yang sama. Fakta ini membuat publik semakin mengaitkan molornya proyek dengan isu kedekatan kekuasaan yang sejak lama dipersoalkan.
DPRD Dorong Evaluasi Serius
Keterlambatan pembangunan rumah dinas Wali Kota Tasikmalaya memicu reaksi luas. Media menyorot, masyarakat mempertanyakan, dan DPRD Kota Tasikmalaya pun angkat bicara. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara terbuka meminta agar kontraktor dievaluasi secara serius.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Tasikmalaya, Asep Endang M. Syams, menegaskan bahwa evaluasi tidak boleh setengah hati. “Kontraktor harus dievaluasi, portofolionya harus dibuka, dan apakah layak jadi mitra atau harus diberi sanksi yang setimpal,” ujarnya. Ia juga menekankan bahwa kedekatan dengan wali kota atau siapa pun tidak boleh menjadi alasan pembiaran. Ketika pekerjaan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, kata dia, sikap tegas adalah keharusan.
Kasus molornya proyek rumah dinas wali kota kini menjadi ujian penting bagi konsistensi pemerintahan Kota Tasikmalaya. Di satu sisi, publik menunggu penyelesaian proyek secara profesional. Di sisi lain, isu Trio EGI menuntut pembuktian bahwa sistem tetap bekerja, tanpa tunduk pada relasi informal.
Redaksi Lintas Priangan masih terus menggali informasi lanjutan terkait proyek ini, termasuk aspek teknis, administratif, dan implikasi kebijakan yang menyertainya. Satu hal yang pasti, di tengah proyek yang molor, perhatian publik justru kian tajam—dan tuntutan transparansi tak lagi bisa ditunda. (AS)
