lintaspriangan.com, TAJUK LINTAS. Demam drama pendek sepertinya benar-benar jadi suguhan favorit yang selalu digandrungi. Tapi ini bukan drama China, drama Jepang, Korea atau Bollywood. Bukan pula sinetron Indonesia yang sering membuat ibu-ibu berderai air mata. Drama kali ini drama yang terjadi di Kota Tasikmalaya.
Tema-nya bukan tentang cinta terlarang, bukan tentang CEO yang menyamar, atau pemuda ganteng yang tiba-tiba jadi penguasa dunia karena ketiban warisan. Di Kota Tasikmalaya, saat ini sedang terjadi drama antara dua SKPD yang berbeda keyakinan. Yang satu doyan urusan digital, yang satu lagi malah betah dengan urusan manual.
Siapa mereka? Mereka adalah Dinas Komunikasi dan Informatika vs Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya.
Saat Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tasikmalaya mengumumkan rencana menaikkan target retribusi parkir tahun 2026, dari Rp2,006 miliar menjadi Rp2,65 miliar, sebagian orang mungkin mengira ini awal dari modernisasi besar-besaran. Tapi ternyata bukan. Dishub justru menguatkan kampanye #GratisTanpaKarcis, seolah Kota Tasikmalaya sedang dilatih untuk kembali menghargai romantisme kertas kecil yang sehari-hari disobek juru parkir.
Tujuan utama mereka tentu saja mulia, mereka ingin meningkatkan PAD dan menekan kebocoran. Tapi cara yang ditempuh terasa seperti seseorang yang ingin ikut lomba lari sambil tetap memakai sandal jepit. Bisa sih, tapi repot dan rentan kecelakaan.
Di sudut lain, ada suara di internal Kominfo yang tak tahan untuk berisik. Saat Dishub sedang bersemangat, mereka tidak ikut tepuk tangan, tidak juga ikut protes. Mereka hanya bisa tersenyum simpul melihat hiruk-pikuk karcis yang kembali dipuja. Sementara di lingkungan Kominfo, selama ini sudah ada aplikasi digital yang digadang-gadang bakal jadi inovasi unggulan. Ya, Kominfo punya aplikasi parkir, yang jelas-jelas tak butuh kertas karcis.
Aplikasi parkir digital ini berbasis CCTV dan kecerdasan deteksi objek, dirancang untuk menghitung setiap kendaraan yang masuk dan keluar secara otomatis. Lebih canggih dari sekadar hitungan manual, sistem ini bisa membedakan mobil, motor, bahkan kucing. Tidak ada risiko salah hitung hanya karena ada hewan lewat atau kendaraan parkir setengah badan. Dan tentu, bakal support pada security system.
Dengan teknologi ini, potensi pendapatan bisa dipantau real-time, tanpa perlu bongkar-bongkar potongan karcis di akhir minggu. Semua rekam jejak ada dalam data, bukan dalam laporan yang rawan berubah isi.
Dan yang mungkin pantas dibanggakan, kabarnya aplikasi ini bukan bawaan vendor dari kota besar, tapi karya anak kandung pemerintah sendiri, PNS di Kominfo Kota Tasikmalaya.
Ironinya? Sepertinya inovasi ini belum diberi panggung. Padahal, kalau dipakai, bukan hanya Dishub yang diuntungkan, tapi kota secara keseluruhan. Minimal, jaringan fiber optik yang katanya sudah berseliweran bisa lebih dimanfaatkan.
Tapi Dishub juga pasti bukan tak punya alasan. Bukan mustahil, salah satu pertimbangan mereka setia pada karcis, bukan karena antidigital, tapi karena pro pada isi perut puluhan tukang parkir. Mulia sekali dua-duanya. Meski ada risiko juga, di era teknologi seperti hari ini, kertas karcis terlalu enteng untuk digandakan.
Drama di Balik Dua Arah Kebijakan
Di satu sisi, Dishub mengandalkan jukir, karcis, dan pengetatan pengawasan manual untuk mengejar target retribusi. Di sisi lain, Kominfo telah menyediakan jalur digital yang bisa menghapus semua kerepotan itu, mulai ketidakpastian data hingga budaya kebocoran.
Dua pendekatan ini seperti dua karakter dalam drama: satu berlari ke masa depan, satu lagi mencengkeram masa lalu dengan penuh keyakinan. Tidak ada yang salah dengan semangat masing-masing, tapi ketika berdiri dalam satu payung pemerintahan, langkah yang tidak selaras justru terlihat seperti langkah mundur.
Masyarakat tentu berhak bertanya, jika teknologi sudah tersedia, mengapa masih memelihara sistem manual yang terbukti melelahkan? Mengapa inovasi internal tidak diadopsi ketika jelas-jelas bisa mempercepat perubahan?
Apakah ini masalah prioritas? Ego sektoral? Minim bisikan? Atau sekadar belum ada komando yang memaksa dua pihak ini duduk satu meja?
Pertanyaan-pertanyaan itu semakin relevan karena yang dipertaruhkan bukan hanya pendapatan daerah, tapi juga kredibilitas arah kebijakan Kota Tasikmalaya.
Pada akhirnya, warga hanya membutuhkan satu hal: sistem parkir yang jujur, modern, dan tidak menyulitkan. Tidak penting apakah lewat karcis, CCTV, atau gabungan keduanya. Karena yang penting adalah sinkronisasi dan keseriusan menjalankan strategi besar.
Dan di sinilah letak penutup drama ini. Dua SKPD di Kota Tasikmalaya ini ibarat dua kompi pasukan yang seharusnya berperang menumpas musuh yang sama, antara lain: kebocoran, ketidaktertiban, layanan publik yang lambat dan sebagainya. Tapi sayangnya, mereka tampak bergerak tanpa komando yang jelas. Yang satu menyerang ke barat, satunya lagi memilih menyerbu ke timur. Kekacauan parah yang membuat penonton hanya bisa menggelengkan kepala.
Mau tak mau, kita jadi teringat status WhatsApp Wakil Wali Kota, Rd. Diky Candra Negara:
“Prajurit bingung, bila tujuan perang tidak jelas!”
Baca juga: “Status WA Diky Candra Menuai Sorotan Publik“
Dan ya, entah seperti apa drama ini akan berakhir. Yang pasti, drama ini setidaknya menunjukkan tigal hal: Pertama, komandan kompi yang tidak koordinasi satu sama lain. Kedua, panglima tertinggi yang mungkin terlalu sibuk lari pagi. Dan yang ketiga, kegagalan sistem merit yang seharusnya mampu mendeteksi kompetensi yang dimiliki semua prajurit.
Sok ah, geura bersinergi atuh!
