lintaspriangan.com, BERITA GARUT. Anggota DPRD Fraksi PDIP Kabupaten Garut, Yudha Puja Turnawan, mengecam keras dugaan keracunan MBG yang menimpa siswa di Kecamatan Kadungora. Hingga kini, jumlah korban MBG di Garut tercatat sebanyak 657 siswa dari empat sekolah, yakni SMA Siti Aisyah, MA Maarif Cilageni, SMP Siti Aisyah, dan SDN 2 Mandalasari.
Yudha menegaskan bahwa para siswa yang menjadi korban menerima makanan dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Al Bayyinah 2 yang berlokasi di Kampung Cilageni, Desa Karangmulya. Ia mempertanyakan pengawasan Pemerintah Kabupaten Garut, terutama terkait Dinas Kesehatan yang seharusnya memastikan setiap dapur SPPG memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS).
“Seharusnya pihak SPPG Al Bayyinah 2 terbuka dan bersedia memberikan klarifikasi. Namun, mereka menolak bertemu dan enggan menjelaskan situasi kepada saya,” kata Yudha. Ia menambahkan, Puskesmas Rancasalak dan Dinas Kesehatan Garut juga belum pernah melakukan pemeriksaan kesehatan lingkungan (kesling) di dapur tersebut, padahal pemeriksaan ini menjadi syarat operasional SPPG.
Jumlah Korban MBG di Garut Terus Bertambah, Satgas MBG Kemana?
Yudha menegaskan, Satuan Tugas MBG yang dibentuk Bupati Garut pada 31 Agustus 2025 memiliki tanggung jawab penuh dalam pengendalian dan pengawasan keamanan pangan MBG. Satgas seharusnya melakukan monitoring kesehatan lingkungan, memfasilitasi perizinan SLHS, dan memastikan setiap dapur SPPG aman untuk siswa.
“Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten, DKP, Disdik, Dinkes, Dinas Lingkungan Hidup, dan hampir semua dinas tergabung dalam Satgas MBG. Adanya keracunan ini menunjukkan pemerintah lalai dalam pengawasan. Kejadian serupa tidak boleh terjadi lagi karena keselamatan siswa adalah prioritas utama,” tegasnya.
Selain itu, Yudha meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua dapur SPPG di Garut. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat agar jumlah korban MBG di Garut tidak bertambah di masa mendatang. Pihaknya akan mendorong penerapan prosedur operasional standar (SOP) yang ketat dan pelaporan rutin dari setiap dapur SPPG.
Pemerintah Kabupaten Garut juga diminta meningkatkan koordinasi dengan sekolah dan puskesmas setempat untuk memastikan keamanan pangan dan kesehatan siswa. Yudha berharap langkah cepat ini dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG yang seharusnya mendukung kesehatan anak-anak. (Lintas Priangan/AA)
