lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Pernyataan tegas itu disampaikan Viman Alfarizi Ramadhan kepada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya saat pemanggilan resmi di Balai Kota, Kamis lalu (08/01/2025), sebagaimana diberitakan oleh Radar. Kalimat yang dilontarkan wali kota mungkin singkat, tapi menghantam tepat ke inti persoalan: parkir di Kota Tasikmalaya selama ini ramai kendaraan, namun miskin data dan setoran.
Bagi publik, pernyataan itu seperti menegaskan kecurigaan lama. Bahwa problem parkir bukan soal kurangnya kendaraan yang berhenti, melainkan absennya sistem yang mampu membaca kenyataan lapangan secara jujur. Digitalisasi, dalam konteks ini, bukan lagi soal gaya-gayaan teknologi, melainkan upaya memindahkan PAD dari asumsi ke angka yang bisa diaudit.
TAPD Lengkap: Sinyal Parkir adalah Isu Fiskal Strategis
Catatan penting dari peristiwa pemanggilan Dishub Kota Tasikmalaya itu justru bukan hanya pada isi evaluasi, melainkan pada formasi meja rapat. Wali kota tidak sendiri. Ia didampingi lengkap oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Tasikmalaya, mulai dari Sekda, Asisten Daerah, hingga kepala perangkat pengelola keuangan dan pendapatan.
Menurut Drs H. Otong Koswara, M.Si., tokoh Kota Tasikmalaya yang juga pernah menjabat Ketua DPRD, kehadiran lengkap TAPD bukan sekadar formalitas. Menurut dia, itu sinyal kuat bahwa persoalan parkir sedang naik kelas.
“Kalau TAPD lengkap mendampingi wali kota, artinya ini bukan lagi soal teknis. Ini sudah menyentuh jantung fiskal daerah. Parkir dilihat sebagai sumber PAD strategis yang selama ini sebenarnya bisa dioptimalisasi,” ujarnya.
Dalam kerangka itu, digitalisasi parkir menjadi alat kontrol fiskal, bukan sekadar perkara teknis. Ia memungkinkan pemerintah daerah menghitung potensi riil, menetapkan target rasional, sekaligus menutup ruang gelap yang selama ini sulit disentuh oleh mekanisme manual.
Praktisi IT: Karcis Itu Rapuh, Digital Lebih Transparan
Dukungan juga datang dari kalangan profesional. Arief Nurakhmat, S.Kom., C.Dev., praktisi teknologi informasi yang telah lama berkecimpung di pengembangan aplikasi, menilai digitalisasi parkir justru akan memudahkan pemerintah kota.
“Digitalisasi itu transparan, realtime, dan presisi. Bukan cuma wali kota, publik pun bisa melihat potensi PAD parkir setiap saat kalau sistemnya dibuka,” kata Arief.
Ia menyoroti kelemahan mendasar sistem karcis. Menurutnya, di era teknologi murah seperti sekarang, karcis justru berbahaya.
“Printer satu sampai dua juta rupiah sudah cukup untuk mencetak karcis yang mirip. Pengamanan karcis lemah. Secara sistem, itu membuka peluang manipulasi,” ujarnya.
Sebaliknya, sistem digital—baik berbasis aplikasi, sensor, maupun kamera—membuat setiap transaksi tercatat otomatis. Data tidak lagi bergantung pada laporan manual, melainkan pada sistem yang bisa diaudit kapan saja.
Aktivis: Digitalisasi Mutlak, Tapi Penghasilan Jukir Harus Dijaga
Dari kalangan aktivis, Diki Samani menyebut digitalisasi parkir sebagai keniscayaan. Dorongannya sederhana: fakta PAD parkir yang selalu memprihatinkan, sementara kendaraan di jalan kian padat.
“Parkir ramai, kendaraan makin banyak, tapi setoran sepi. Ini indikasi kebocoran sistemik,” kata Diki.
Meski begitu, ia mengingatkan agar kebijakan ini tidak mematikan penghasilan juru parkir. Menurutnya, petugas parkir di titik keramaian tetap bisa difungsikan sebagai tenaga bantu ketertiban lingkungan sekitar parkir. Adapun untuk area non-publik, seperti rumah makan, kafe, dan properti pribadi, skemanya perlu dikomunikasikan dengan pemilik lahan.
Di akhir pernyataannya, Diki bahkan mempertanyakan jika masih ada keraguan di internal pemerintah kota. Ia mengaku pernah membaca pemberitaan bahwa Kominfo Kota Tasikmalaya sebenarnya sudah memiliki aplikasi pendukung parkir digital.
“Aneh kalau tidak dipakai. Barangnya sudah ada,” pungkasnya.
Dengan dukungan lintas tokoh, aktivis, dan profesional, arah parkir digital di Tasikmalaya seharusnya tak lagi sekadar wacana. Tantangannya tinggal satu: keberanian mengeksekusi. Karena teknologi bisa dibeli, tapi keberanian menutup kebocoran—itu soal pilihan politik. (AS)