lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Satu tahun adalah waktu yang cukup untuk membaca arah. Bukan untuk menghakimi secara serampangan, melainkan untuk menilai apakah sebuah kepemimpinan berjalan dengan kepekaan, atau justru melaju kencang tanpa menoleh kiri-kanan. Di Kota Tasikmalaya, evaluasi 1 tahun kepemimpinan Viman mulai disuarakan, dan seni—yang kerap berada di pinggir panggung kebijakan—kembali menuntut untuk didengar.
Dalam wawancara khusus Jumat kemarin (31/01/2026), Cepi Sultoni, Direktur Lembaga Seni Mahasiswa Islam Tasikmalaya, menyampaikan kritik yang tenang namun tajam. Ia tidak mempersoalkan selera pribadi. “Negara tidak pernah mewajibkan pejabat publik menyukai seni,” ujarnya. Namun, ketika seseorang memegang amanah sebagai Wali Kota Tasikmalaya, selera personal semestinya berhenti menjadi alasan.
Bagi Cepi Sultoni, seni bukan sekadar aktivitas rekreatif segelintir orang. Seni adalah wajah peradaban—ruang tempat jeritan sosial yang tak terdengar di birokrasi menemukan bahasa, tempat ingatan kolektif dirawat agar tak mudah terhapus oleh kepentingan sesaat. Ketika seni diabaikan, yang tergerus bukan hanya panggung dan galeri, melainkan kepekaan kebijakan itu sendiri.
Tasikmalaya memiliki sejarah dan tradisi seni yang hidup di tengah masyarakat. Namun dalam evaluasi satu tahun kepemimpinan Viman, Cepi Sultoni melihat keberpihakan itu belum hadir secara nyata. Ia menyoroti bagaimana seni kerap diperlakukan sebagai properti acara: dipanggil saat dibutuhkan, lalu dilupakan setelahnya. Anggaran kebudayaan dipinggirkan, ruang ekspresi menyempit, sementara seniman bertahan hidup dari panggung-panggung kecil yang nyaris tak terdengar gaungnya.
“Seorang wali kota tidak harus paham estetika,” kata Cepi Sultoni, “tetapi ia wajib paham tanggung jawab.” Jabatan publik, lanjutnya, bukan ruang untuk mengekspresikan preferensi pribadi, melainkan amanah untuk melayani seluruh warga, termasuk mereka yang hidup dari karya, dari kata, dari nada, dari lukisan yang sering tidak menghasilkan apa-apa selain kebahagiaan dan kejujuran.
Di sinilah seni menjadi indikator arah kepemimpinan. Pembangunan yang abai pada seni, menurut Cepi Sultoni, adalah pembangunan tanpa nurani. Kota mungkin tampak maju di atas kertas: jalan diperlebar, gedung ditinggikan. Namun manusia di dalamnya kehilangan ruang untuk berpikir, merasakan, dan mengkritik. Padahal, seni berfungsi sebagai salah satu alat kontrol sosial, penjaga agar kekuasaan tidak berjalan sewenang-wenang.
Apakah Tasikmalaya ingin dibangun sebagai kota yang beradab dan berbudaya, atau sekadar kota administratif yang kering imajinasi? Bagi Cepi Sultoni, ketidakpedulian terhadap seni bukan perkara kecil. Ini soal arah.
Sejarah, katanya, selalu jujur mencatat. Ia tidak hanya mengingat berapa banyak proyek yang dibangun, tetapi juga apa yang dihancurkan secara diam-diam. Pemimpin yang membiarkan seni mati di kotanya, pada akhirnya akan dikenang bukan karena keberhasilannya, melainkan karena kehilangannya.
Dalam rentang satu tahun kepemimpinan Viman, kritik semacam ini semestinya dibaca sebagai pengingat. Bahwa di balik angka-angka capaian pembangunan, ada denyut kebudayaan yang perlu dirawat. Karena kota yang besar bukan hanya yang tumbuh secara fisik, melainkan yang memberi ruang bagi warganya untuk tetap menjadi manusia yang berpikir, berkarya dan bersuara. (HS)