Retribusi Pasar Tasikmalaya Naik, HIPPATAS Minta Audiensi

lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA.  Kenaikan Retribusi Pasar Tasikmalaya mulai menuai reaksi dari para pedagang. Kebijakan yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah itu dinilai memberatkan, khususnya bagi pedagang pasar tradisional.
Melalui surat resmi tertanggal 9 April 2026, Perkumpulan HIPPATAS Kota Tasikmalaya bersama Forum Masyarakat Peduli Pedagang Pasar Cikurubuk (FMP3C) mengajukan permohonan audiensi kepada DPRD Kota Tasikmalaya.
Tak hanya ke DPRD, surat tersebut juga ditembuskan kepada Wali Kota Tasikmalaya serta Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (KopUKM-Indag) sebagai bentuk keseriusan dalam menyuarakan aspirasi pedagang.
Dalam surat itu, HIPPATAS menyoroti dampak langsung kenaikan Retribusi Pasar Tasikmalaya terhadap aktivitas ekonomi pedagang. Mereka menyebut telah menerima berbagai keluhan dari pedagang yang merasa terbebani dengan tarif baru yang diberlakukan.
Audiensi yang diajukan memiliki tiga tujuan utama. Pertama, menyampaikan aspirasi dan keberatan pedagang atas kenaikan Retribusi Pasar Tasikmalaya yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.
Kedua, meminta peninjauan kembali terhadap besaran tarif retribusi yang dianggap terlalu tinggi dan berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha pedagang kecil.
Ketiga, mencari solusi terbaik melalui dialog bersama DPRD Kota Tasikmalaya agar kebijakan yang diambil lebih adil, proporsional, serta mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.
HIPPATAS dan FMP3C juga menegaskan bahwa kebijakan terkait Retribusi Pasar Tasikmalaya seharusnya tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga memperhatikan daya tahan ekonomi masyarakat kecil.
Mereka berharap audiensi dapat menjadi ruang dialog konstruktif antara pemerintah daerah dan pedagang, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak menimbulkan dampak negatif berkepanjangan.
Permohonan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa isu Retribusi Pasar Tasikmalaya berpotensi berkembang menjadi perhatian publik lebih luas, terutama jika tidak segera direspons oleh pemangku kebijakan.
Kini, perhatian tertuju pada DPRD dan Pemerintah Kota Tasikmalaya—apakah akan segera membuka ruang dialog, atau membiarkan keresahan pedagang terus membesar di lapangan.