lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Banjir Jalan Siliwangi di Kota Tasikmalaya ternyata menyimpan persoalan yang lebih kompleks daripada tumpukan sampah. Pemerintah Kota Tasikmalaya menemukan sedimentasi, saluran tersumbat, hingga jaringan pembuangan air yang belum terhubung optimal. Temuan tersebut menegaskan bahwa penanganan genangan tidak cukup hanya dengan membersihkan selokan.
Persoalan itu terungkap setelah Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan bersama perangkat daerah meninjau kawasan Jalan Siliwangi dan Puskesmas Kahuripan, Kamis (12/11/2026). Pemerintah langsung melakukan normalisasi saluran, tetapi juga menyiapkan sejumlah alternatif pembenahan infrastruktur jangka panjang.
Banjir Jalan Siliwangi Ungkap Persoalan Jaringan Drainase
Melalui keterangan resmi Pemerintah Kota Tasikmalaya, terdapat tiga persoalan utama berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan.
Pertama, sedimentasi dan sampah menumpuk hampir di seluruh ruas saluran yang diperiksa. Kedua, sejumlah lubang masuk air atau inlet di sepanjang Jalan Siliwangi tersumbat sampah.
Ketiga, beberapa saluran di kawasan permukiman tidak terkoneksi secara optimal karena dipenuhi sedimentasi. Kondisi terakhir ini menjadi perhatian penting karena menyangkut hubungan antarbagian jaringan pembuangan air.
Sebab, saluran yang bersih pada satu titik belum tentu mampu mengatasi genangan apabila aliran berikutnya terhambat. Begitu pula ketika air dari kawasan yang lebih tinggi masuk ke jaringan dengan kapasitas terbatas.
Dengan demikian, persoalannya bukan semata bagaimana membuang air dari badan jalan, melainkan memastikan air tersebut memiliki jalur pembuangan yang memadai hingga mencapai saluran akhir.
Pemkot telah melakukan normalisasi sepanjang Jalan Siliwangi dan membersihkan inlet yang tersumbat sebagai tindakan awal.
Namun, daftar rencana lanjutan pemerintah memperlihatkan kebutuhan penanganan yang jauh lebih luas.
Pemkot mempertimbangkan peningkatan kapasitas drainase, pembangunan pintu air menuju kawasan Puskesmas Kahuripan, serta optimalisasi saluran menuju pembuang Cinutut melalui kawasan Jalan Taman Harapan–BKR.
Pemerintah juga merencanakan rehabilitasi saluran melintang di sekitar perempatan Jalan Siliwangi–BKR.
Aspek lain yang tak kalah penting ialah hubungan drainase jalan dengan kawasan Universitas Siliwangi (Unsil).
Pemkot berencana berkoordinasi dengan pihak kampus untuk mengoptimalkan sumur resapan dan mengintegrasikan jaringan drainase. Tujuannya mengurangi limpasan air permukaan dari lingkungan kampus menuju Jalan Siliwangi.
Rangkaian rencana tersebut menunjukkan bahwa penanganan harus memperhitungkan aliran air dalam satu sistem, bukan hanya titik genangan yang terlihat.
Banjir Jalan Siliwangi Perlu Penanganan yang Terukur
Persoalan berikutnya adalah memastikan seluruh rencana tersebut diterjemahkan menjadi pekerjaan yang memiliki target dan ukuran keberhasilan.
Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, pengelolaan drainase mencakup perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pemantauan, dan evaluasi.
Pasal 22 juga mengatur pemeliharaan rutin, termasuk pengangkutan sampah dan pengerukan sedimen. Artinya, kebersihan saluran merupakan bagian dari kewajiban pemeliharaan, bukan sekadar tindakan setelah terjadi genangan.
Sementara itu, Pasal 24 menempatkan karakteristik genangan serta kondisi dan fungsi prasarana sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi.
Ketentuan tersebut memberikan landasan untuk menilai penanganan banjir melalui hasil yang terukur.
Misalnya, seberapa besar kapasitas saluran yang dibutuhkan, bagian jaringan mana yang harus diperbaiki, dan bagaimana perubahan tinggi maupun lama genangan setelah pekerjaan selesai.
Dalam keterangan resmi tertanggal 12 November 2026, Pemkot belum merinci kebutuhan anggaran, jadwal penyelesaian, ataupun target teknis dari lima alternatif penanganan jangka panjang tersebut.
Belum tersedia pula penjelasan mengenai hasil pengukuran kapasitas jaringan yang menjadi dasar setiap alternatif.
Karena itu, persoalan penting berikutnya bukan sekadar kapan saluran dibersihkan, tetapi kapan pembenahan jaringan dilaksanakan dan bagaimana efektivitasnya dievaluasi.
Bagi masyarakat, keberhasilan penanganan bukan diukur dari banyaknya petugas yang turun atau panjangnya saluran yang dikeruk.
Ukuran yang lebih relevan adalah apakah Jalan Siliwangi tetap dapat dilalui dengan aman ketika hujan turun dan apakah genangan benar-benar berkurang.
Tanpa target yang jelas dan evaluasi terbuka, pekerjaan normalisasi berisiko menjadi kegiatan berulang, sementara persoalan jaringan drainase belum sepenuhnya terselesaikan.
(ALP)