lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Ajakan aksi solidaritas untuk guru honorer di Tasikmalaya beredar di media sosial menjelang Senin, 26 Januari 2026. Informasi tersebut muncul melalui sebuah unggahan Instagram yang memuat poster digital berisi rencana aksi damai dan mimbar bebas, lengkap dengan waktu serta lokasi kegiatan.
Unggahan itu dibagikan oleh akun Instagram @kabarkarya pada Minggu (25/01/2026) sekitar pukul 11.00 WIB. Berdasarkan pantauan hingga satu jam setelah diunggah, postingan tersebut telah disukai hampir 500 akun, menandakan tingginya atensi warganet terhadap isu yang diangkat.
Dalam poster yang beredar, tercantum rencana aksi yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Januari 2026, mulai pukul 12.00 WIB di Halaman Bale Kota Tasikmalaya. Kegiatan itu disebut sebagai aksi solidaritas yang terbuka bagi berbagai elemen masyarakat.
Ajakan tersebut beredar di tengah perbincangan publik terkait kebijakan pengangkatan aparatur sipil negara melalui skema PPPK, termasuk polemik yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial mengenai perbandingan nasib guru honorer dan program-program pemerintah lainnya. Namun, dalam konteks unggahan ini, informasi yang disampaikan terbatas pada ajakan aksi sebagaimana tercantum dalam poster digital yang dibagikan.
Poster Digital Sebut Aksi Damai dan Mimbar Bebas
Poster pertama yang diunggah menampilkan judul “Aksi Damai & Mimbar Bebas – Solidaritas untuk Guru Honorer”. Dalam visual tersebut, disebutkan bahwa aksi terbuka bagi berbagai kalangan, mulai dari wali kota, Forkopimda, wakil rakyat, aktivis, mahasiswa, BEM, organisasi kepemudaan, ormas, hingga pegiat dan pemerhati pendidikan.
Sementara itu, poster kedua memuat narasi ajakan yang menekankan pentingnya menyuarakan keadilan serta solidaritas. Kalimat-kalimat yang digunakan bersifat persuasif dan mengajak partisipasi publik, tanpa mencantumkan pernyataan resmi dari organisasi atau perwakilan tertentu.
Selain poster, akun @kabarkarya juga menyertakan caption yang menyoroti kondisi guru honorer dan swasta yang hingga kini dinilai belum memiliki kepastian dalam aspek kesejahteraan. Dalam caption tersebut, penulis unggahan mengajak publik untuk mengawal isu guru honorer agar mendapat perhatian lebih luas.
Dalam caption unggahannya, akun @kabarkarya juga menyinggung perbandingan antara kondisi guru honorer dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Caption tersebut mempertanyakan kemudahan penggelontoran anggaran negara untuk program MBG, sementara guru honorer dan swasta dinilai masih menghadapi ketidakpastian kesejahteraan selama bertahun-tahun. Narasi tersebut disampaikan sebagai ajakan moral kepada publik untuk turut mengawal isu pendidikan.
Perlu dicatat, hingga Minggu siang, belum terdapat keterangan resmi apakah ajakan tersebut mewakili organisasi guru tertentu atau merupakan inisiatif komunitas. Informasi yang beredar sepenuhnya bersumber dari unggahan media sosial dan materi visual yang dibagikan.
Perhatian Warganet Meningkat, Belum Ada Pernyataan Resmi Pemda
Tingginya jumlah tanda suka dalam waktu singkat menunjukkan bahwa isu Aksi Guru Honorer Tasikmalaya mendapat perhatian dari warganet. Kolom interaksi pada unggahan tersebut juga mulai dipenuhi berbagai respons, mulai dari dukungan moral hingga ajakan untuk hadir langsung dalam aksi yang direncanakan.
Fenomena ini mencerminkan bahwa isu guru honorer masih menjadi topik sensitif dan relevan di tingkat lokal. Tasikmalaya, sebagai daerah dengan jumlah tenaga pendidik non-ASN yang tidak sedikit, kerap menjadi ruang diskusi publik terkait kebijakan pendidikan dan kesejahteraan guru.
Meski demikian, hingga berita ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kota Tasikmalaya maupun instansi terkait mengenai rencana aksi tersebut. Belum diketahui pula apakah pemerintah daerah telah menerima pemberitahuan resmi terkait kegiatan yang direncanakan berlangsung di ruang publik tersebut.
Ajakan aksi yang beredar di media sosial ini menambah dinamika wacana publik jelang awal pekan. Apakah aksi tersebut akan terlaksana sesuai rencana, serta bagaimana respons pemerintah daerah, masih menunggu perkembangan lebih lanjut.