Efisiensi: Memangkas Pemborosan, bukan Menghentikan Layanan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah menyatakan bahwa ketidakefektifan anggaran pemerintah daerah mencapai 53,95 persen. Artinya, lebih dari separuh anggaran daerah kerap tidak memberi dampak optimal. Ini bukan tudingan, tapi catatan resmi lembaga negara.
Dengan data itu, pertanyaannya sederhana:
mengapa yang dikorbankan justru layanan publik?
Kalau mau jujur dan berani buka-bukaan, masih banyak pos belanja yang lebih pantas disentuh efisiensi. Mulai dari belanja kertas, fotokopi, hingga isi ulang tinta printer yang sering kali tidak masuk akal. Ada satuan kerja yang belanja refill tinta beberapa kali dalam sebulan padahal satu botol tinta mampu mencetak ribuan halaman.
Lebih menarik lagi, sepertinya merekta tidak tahu, bahwa setiap lembar yang keluar dari printer terekap secara digital. Datanya ada. Tinggal dibuka. Berani buka data ini atau tidak?
Di titik ini, publik wajar curiga. Jangan-jangan yang disebut efisiensi itu bukan upaya menghemat, melainkan menghindari repot. Internet dimatikan karena paling mudah, dampaknya langsung terasa ke warga, tapi tidak menyentuh kenyamanan birokrasi.
Padahal, esensi efisiensi adalah memangkas pemborosan, bukan memutus layanan.
Penghentian Internet Gratis Kota Banjar bukan sekadar soal sinyal WiFi. Ini soal arah kebijakan. Apakah pemerintah kota memilih efisiensi yang cerdas dan berani menyentuh pos-pos boros, atau efisiensi instan yang tak butuh kajian atau nyali besar.
Jawabannya akan terlihat bukan dari pernyataan, tapi dari keberanian membuka data dan membenahi prioritas!