lintaspriangan.com, TAJUK LINTAS. Satu tahun kepemimpinan adalah fase penting. Belum cukup untuk menuntut hasil sempurna, tetapi lebih dari cukup untuk membaca arah, watak, dan keseriusan sebuah pemerintahan. Pada titik inilah evaluasi menjadi relevan. Bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mengingatkan.
Dalam satu tahun kepemimpinan Wali Kota Tasikmalaya, sejumlah persoalan krusial justru terlihat stagnan, bahkan menurun kualitasnya. Berikut lima di antaranya.
Pertama: Pelayanan Publik Tanpa Terobosan dan Gema
Pelayanan publik berjalan, tetapi tidak melampaui rutinitas. Tidak ada inovasi yang benar-benar mengejutkan publik, tidak ada program mercusuar yang menjadi rujukan atau kebanggaan kota.
Ironisnya, di bidang teknologi informasi—yang disebut sebagai latar belakang pendidikan wali kota—justru tak terdengar gema berarti. Digitalisasi layanan belum melahirkan lompatan, bahkan sekadar perubahan kosmetik pun tak terasa. Warga dilayani, tapi tak ada perubahan signifikan.
Pelayanan publik seolah berhenti pada kata “cukup”, tanpa keberanian menuju “unggul”.
Kedua: Tata Kelola Pemerintahan Minim Respons
Dalam tata kelola pemerintahan, masalahnya lebih serius. Pengaduan ke inspektorat kerap tak berbalas, sementara kritik publik sering dihadapi dengan sikap menghindar, bukan klarifikasi atau perbaikan.
Baca berita terkait: Inspektorat Kota Tasikmalaya, Kok Tidak Merespon Laporan Pengaduan?
Di saat yang sama, beredar isu tentang campur tangan orang-orang dekat wali kota dalam urusan pemerintahan, yang menimbulkan pertanyaan soal batas kewenangan dan profesionalisme.
Baca berita terkait: Fenomena Trio EGI dan Banjir di Kota Tasikmalaya
Belanja barang dan jasa pun masih menyisakan banyak tanda tanya: pola pembelanjaan ATK yang manipulatif, indikasi persekongkolan, hingga perencanaan anggaran yang layak diuji secara terbuka. Ini bukan tuduhan, tetapi alarm tata kelola yang seharusnya dijawab, bukan didiamkan.
Ketiga: Komunikasi Publik Buruk
Komunikasi publik Pemerintah Kota Tasikmalaya bisa dibilang parah. Bahkan di level wakil wali kota, sempat muncul ekspresi kekecewaan yang kemudian jadi perbincangan publik. Beberapa ASN di level bawah pun beberapa kali “kepergok” ngedumel di ruang privat yang bocor.
Baca berita terkait: Status WA Diky Candra Menuai Sorotan Publik
Sejumlah pejabat eselon II mengakui belum sepenuhnya klik dengan wali kota, terutama karena minimnya pendekatan emosional dan komunikasi personal dari pucuk pimpinan.
Lebih mengkhawatirkan lagi, dalam 1 tahun kepemimpinan Viman, penanganan media nyaris tak terlihat serius. Tidak jelas siapa yang ditugasi, bagaimana alurnya, dan apa strategi komunikasinya. Pemerintahan berjalan, tetapi komunikasinya tercecer.
Keempat: SDM dan Birokrasi Banyak Drama
Pengelolaan SDM dan birokrasi menunjukkan wajah yang tak kalah kusut. Pengisian jabatan berlangsung lama dan terlunta-lunta, menciptakan kekosongan kendali di sejumlah sektor.
Di balik itu, beredar banyak cerita soal drama penempatan jabatan: nilai asesmen yang tidak dijadikan patokan utama, penugasan yang tidak linier dengan kompetensi, isu APDN dan non-APDN, hingga dugaan kuat kedekatan personal sebagai faktor penentu.
Baca berita terkait: Didesak DPRD, Ini Kata BKPSDM tentang Pengisian Jabatan Kosong di Pemkot Tasikmalaya
Jika birokrasi adalah mesin, maka mesin ini bukan kekurangan bahan bakar, tetapi salah setel.
Kelima: Kepercayaan Publik Siapa yang Urus?
Yang paling mengkhawatirkan adalah kepercayaan publik. Bukan karena ia runtuh secara dramatis, tetapi karena seolah tidak dikelola. Tidak jelas siapa yang bertanggung jawab merawat kepercayaan warga, dan apakah isu ini dianggap penting dalam desain kepemimpinan Viman.
Ketika kritik dibiarkan, pengaduan tak direspons, dan komunikasi tersendat, publik tidak selalu marah. Banyak yang memilih diam. Dan diamnya publik adalah bentuk ketidakpercayaan paling berbahaya.
Satu tahun memang belum cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan Kota Tasikmalaya. Namun satu tahun cukup untuk menunjukkan keberpihakan, keberanian, dan arah kepemimpinan. Hingga kini, lima persoalan krusial tersebut belum menunjukkan tanda ditangani secara serius. Tentu, masih ada waktu empat tahun ke depan—jika mau mendengar, membenahi, dan berubah.