lintaspriangan.com, TAJUK LINTAS. Kawasan Metropolitan Rebana kini benar-benar “on”. Ia bukan lagi sekadar konsep di atas kertas, melainkan proyek strategis yang sedang berjalan dan perlahan membentuk arah baru pembangunan Jawa Barat. Rebana dirancang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis industri dan logistik, dengan cakupan tujuh kabupaten/kota: Subang, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Kuningan, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon. Dalam kawasan ini, pemerintah menyiapkan tiga belas Kawasan Peruntukan Industri dengan total luas sekitar 43.912,94 hektare, menandai skala industrialisasi yang serius dan jangka panjang.
Pengembangan Rebana ditopang oleh infrastruktur strategis yang selama ini menjadi kunci daya saing wilayah. Pelabuhan Patimban di Subang, Bandara Internasional Kertajati di Majalengka, Tol Cipali dan Tol Cisumdawu, jalur Pantura, hingga Pelabuhan Cirebon membentuk satu jejaring konektivitas yang saling terhubung. Infrastruktur ini menjadikan Rebana bukan hanya kawasan industri, tetapi juga simpul logistik yang dirancang untuk melayani pergerakan barang dan manusia dalam skala regional hingga nasional.
Selain pertumbuhan ekonomi, Rebana juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini terlihat dari penggunaan Indeks Pembangunan Manusia sebagai salah satu indikator penting dalam pengembangan kawasan. Data IPM 2025 menunjukkan beberapa daerah di Rebana telah berada di atas atau mendekati rata-rata Jawa Barat yang berada di angka 75,9. Kota Cirebon, misalnya, mencatat IPM 78,99, sementara Sumedang berada di angka 75,5. Fakta ini memperlihatkan bahwa Rebana tidak hanya mengejar investasi dan industri, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Tasikmalaya Jadi Penonton?
Di tengah laju Kawasan Rebana yang kian nyata, posisi Tasikmalaya sebagai pusat Priangan Timur patut dipertanyakan. Secara administratif, Tasikmalaya tidak termasuk dalam Kawasan Rebana. Fakta ini tampak sederhana, namun membawa implikasi kebijakan yang tidak kecil. Dalam pola pembangunan berbasis kawasan prioritas, perhatian pemerintah—baik dari sisi anggaran, infrastruktur, maupun promosi investasi—cenderung mengalir ke wilayah yang telah ditetapkan sebagai motor pertumbuhan.
Ketika Rebana menjadi pusat gravitasi baru ekonomi Jawa Barat, muncul risiko bahwa wilayah di luar kawasan tersebut akan tertinggal dalam arus utama pembangunan. Tasikmalaya berpotensi terdorong ke posisi sebagai wilayah penyangga pasif, terutama sebagai pemasok tenaga kerja bagi kawasan industri Rebana, sementara nilai tambah ekonomi, investasi, dan perputaran modal terjadi di tempat lain. Pola seperti ini lazim terjadi di sekitar kawasan industri besar apabila daerah penyangga tidak memiliki strategi penguatan ekonomi sendiri.
Di sisi lain, terdapat perbedaan orientasi ekonomi yang cukup mencolok. Rebana bergerak dengan fokus industri, logistik, dan manufaktur, sementara Tasikmalaya selama ini bertumpu pada sektor jasa, UMKM, perdagangan lokal, pendidikan, dan keagamaan. Tanpa konektivitas kebijakan yang dirancang secara sadar, kedua jalur ekonomi ini berpotensi berjalan sendiri-sendiri. Rebana melaju dengan kecepatannya, sementara Tasikmalaya berisiko tertinggal, bukan karena kekurangan potensi, tetapi karena tidak terhubung dalam peta besar pembangunan.
Pertanyaan “Tasikmalaya jadi penonton?” pada akhirnya bukan tudingan, melainkan peringatan dini. Rebana sudah bergerak, infrastrukturnya beroperasi, dan arah kebijakannya kian jelas. Pada saat yang sama, peta ekonomi Jawa Barat sedang digambar ulang. Jika Tasikmalaya tidak segera menegaskan peran dan strategi dalam merespons Kawasan Rebana, maka risiko menjadi penonton dari perubahan besar ini bukan sekadar wacana, melainkan kemungkinan yang masuk akal.