Beranda blog Halaman 57

Hari Ini: Gibran Jenguk 2 Aset PAD Kota Tasikmalaya yang Kritis

Admin Lintas Priangan
-
0
Hari Ini: Gibran Jenguk 2 Aset PAD Kota Tasikmalaya yang Kritis

lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Hari ini, Selasa (20/1/2026), Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Tasikmalaya. Agenda ini menyita perhatian publik lokal karena dikabarkan balak menyasar beberapa sektor layanan publik dan ekonomi daerah.

Berdasarkan informasi yang beredar, Wapres Gibran akan tiba di Lanud Wiriadinata Tasikmalaya pada pagi hari. Sejumlah titik strategis telah disiapkan dalam agenda, mulai dari fasilitas layanan kesehatan, sekolah, hingga pusat aktivitas ekonomi rakyat.

Baca juga: Dua Mesin PAD Kota Tasikmalaya di Ambang Kebangkrutan

Kunjungan ini dipahami bukan sekadar agenda seremonial. Di tengah sorotan terhadap kondisi keuangan daerah dan layanan publik, kehadiran Wapres di Tasikmalaya dibaca sebagai momentum penting, terutama karena dua lokasi utama yang dikunjungi dikenal sebagai penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya.

Halaman berikutnya:
Gibran Jenguk 2 Aset PAD Kota Tasikmalaya yang Kritis

2 Residivis Curanmobil di Ciamis Diringkus Aparat

Admin Lintas Priangan
-
0
2 Residivis Curanmobil di Ciamis Diringkus Aparat

lintaspriangan.com, BERITA CIAMIS. Kasus curanmobil di Ciamis kembali terungkap. Polres Ciamis berhasil membongkar aksi pencurian mobil dengan modus menyasar pengemudi ojek online di wilayah Panawangan. Dua pelaku yang ternyata residivis ini diringkus aparat setelah membawa kabur mobil korban saat berhenti di SPBU, Rabu malam (14/1/2026).

Aksi Dua Residivis Curanmobil di Ciamis

Kapolres Ciamis AKBP Hidayatullah mengungkapkan, kasus curanmobil di Ciamis tersebut dialami oleh seorang pengemudi ojek online bernama Asep Surya alias Acong. Korban kehilangan satu unit mobil Daihatsu Sigra warna putih beserta satu unit handphone saat menghentikan kendaraan di SPBU Panawangan sekitar pukul 22.30 WIB.

Menurut Kapolres, dua pelaku menjalankan aksinya dengan berpura-pura menjadi penumpang ojek online. Setelah memesan layanan, keduanya meminta korban berhenti di SPBU dengan alasan tertentu. Tanpa menaruh curiga, korban mematikan aplikasi dan meninggalkan kendaraan untuk pergi ke toilet.

“Pelaku memanfaatkan kelengahan korban saat kendaraan ditinggalkan sebentar. Ini merupakan pencurian dengan pemberatan sebagaimana Pasal 477 KUHPidana, dengan ancaman pidana maksimal tujuh tahun penjara,” jelas AKBP Hidayatullah.

Dalam waktu singkat, mobil korban dibawa kabur bersama barang pribadi milik korban. Hasil pemeriksaan polisi mengungkap fakta penting: kedua pelaku merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor roda empat. Bahkan, keduanya diketahui pernah menjalani hukuman bersama di Lapas Klaten.

Kapolres menegaskan, modus seperti ini menjadi peringatan serius bagi masyarakat, khususnya pengemudi ojek online, agar lebih waspada terhadap penumpang dengan gerak-gerik mencurigakan. Kejahatan, kata dia, kerap memanfaatkan momen paling lengah dan situasi yang terlihat aman.

Halaman berikutnya:
Mobil Korban Ditemukan di Garut, Pelaku Diringkus di Cirebon

Dua Mesin PAD Kota Tasikmalaya di Ambang Kebangkrutan

Admin Lintas Priangan
-
0
Dua Mesin PAD Kota Tasikmalaya di Ambang Kebangkrutan

lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. PAD Kota Tasikmalaya selama ini bertumpu pada sejumlah aset strategis yang menjadi penopang keuangan daerah. Namun dua di antaranya—RSUD dr. Soekardjo dan Pasar Cikurubuk—kini justru berada dalam kondisi mengkhawatirkan. Keduanya masih tercatat sebagai aset daerah dan sumber PAD, tetapi di lapangan menghadapi tekanan serius yang mengarah pada risiko kolaps jika tidak segera diselamatkan.

Ironi ini terasa nyata. Rumah sakit daerah yang seharusnya menjadi sandaran layanan publik menghadapi masalah keuangan, sementara pasar terbesar di kota justru kehilangan denyut ekonomi. Padahal, keduanya pernah menjadi “mesin” penting PAD Kota Tasikmalaya.

RSUD dr. Soekardjo: Pendapatan Besar, Tapi Keuangan Tertekan

Sebagai rumah sakit rujukan utama di wilayah Priangan Timur, RSUD dr. Soekardjo memiliki peran strategis, bukan hanya dari sisi pelayanan kesehatan, tetapi juga kontribusinya terhadap PAD Kota Tasikmalaya. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2024, pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dari sektor kesehatan—yang mencakup RSUD dr. Soekardjo, RSUD Dewi Sartika, dan puskesmas—tercatat mencapai Rp156,38 miliar.

Namun laporan yang sama mencatat fakta krusial: PAD Kota Tasikmalaya pada 2024 turun 3,44 persen dibanding tahun sebelumnya, dan penurunan tersebut secara eksplisit disebabkan oleh menurunnya pendapatan jasa umum kesehatan (BLUD). Artinya, sektor yang selama ini menjadi tulang punggung PAD justru sedang melemah.

Tekanan kian terasa dari sisi belanja. Pada tahun yang sama, belanja BLUD tercatat Rp170,21 miliar, lebih besar dari pendapatan yang diperoleh. Kondisi ini menunjukkan risiko ketidakseimbangan arus kas. Di tengah beban operasional yang tinggi dan kewajiban keuangan yang terus berjalan, daya tahan RSUD dr. Soekardjo semakin tergerus.

CaLK juga menyinggung adanya pembayaran pokok utang RSUD dr. Soekardjo dalam kebijakan pembiayaan daerah. Kombinasi pendapatan yang menurun, belanja yang lebih besar, dan kewajiban utang membuat posisi keuangan rumah sakit daerah ini semakin rentan. Secara fisik layanan masih berjalan, tetapi secara finansial, RSUD dr. Soekardjo berada dalam kondisi yang jauh dari aman.

Pasar Cikurubuk: Aset Besar yang Kehilangan Aktivitas

Jika RSUD menghadapi tekanan keuangan, Pasar Cikurubuk menghadapi krisis aktivitas ekonomi. Pasar tradisional terbesar di Kota Tasikmalaya ini memiliki 2.770 kios dan berdiri di atas lahan seluas 43.120 meter persegi. Pasar tersebut dibangun sekitar tahun 1996 dan selama bertahun-tahun dikenal sebagai pusat perdagangan utama serta salah satu penunjang PAD Kota Tasikmalaya.

Namun kondisi terkini menunjukkan perubahan drastis. Hingga Januari 2026, sekitar separuh dari total kios Pasar Cikurubuk dilaporkan kosong atau tidak beroperasi. Lebih dari seribu kios tak lagi menjadi ruang transaksi. Aktivitas jual beli menurun, pedagang memilih menutup lapak, dan pasar yang dulu padat kini terasa semakin lengang.

Padahal secara historis, Pasar Cikurubuk pernah menjadi andalan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, realisasi PAD Kota Tasikmalaya pada 2015 mencapai Rp253,42 miliar, dan Pasar Cikurubuk tercatat sebagai salah satu aset yang menopang pendapatan daerah pada masa itu. Dengan kata lain, pasar ini pernah menjadi bagian dari denyut utama ekonomi kota.

Data keuangan terbaru memperkuat gambaran suram tersebut. Pada 2024, realisasi retribusi daerah hanya mencapai sekitar 14,31 persen dari target. Dalam laporan keuangan daerah, sektor pasar juga lebih sering muncul sebagai piutang retribusi, bukan sebagai sumber PAD yang sehat dan stabil. Ketika kios tutup dan transaksi menurun, potensi PAD pun ikut menguap.

PAD Kota Tasikmalaya di Persimpangan

RSUD dr. Soekardjo dan Pasar Cikurubuk memperlihatkan pola yang sama: aset besar, peran strategis, tetapi keberlanjutan yang rapuh. Rumah sakit mencatat pendapatan besar namun tertekan belanja dan kewajiban keuangan. Pasar memiliki ribuan kios dan sejarah panjang, tetapi kehilangan pedagang dan aktivitas ekonomi.

Jika kondisi ini dibiarkan, PAD Kota Tasikmalaya terancam kehilangan dua mesin utamanya sekaligus. Bukan hanya layanan publik yang terganggu, tetapi juga fondasi keuangan daerah yang selama ini bergantung pada kedua aset tersebut.

Di titik ini, persoalannya bukan lagi sekadar angka dalam laporan, melainkan arah kebijakan. Apakah dua mesin PAD ini akan diselamatkan dengan langkah serius, atau dibiarkan melemah hingga benar-benar berhenti bekerja?

Menyoal Nilai SPI: SKPD yang Rendah Bisa Saja Paling Berintegritas

Admin Lintas Priangan
-
0
Menyoal Nilai SPI: SKPD yang Rendah Bisa Saja Paling Berintegritas

lintaspriangan.com, TAJUK LINTAS. Survei Penilaian Integritas (SPI) diperkenalkan sebagai instrumen untuk mengukur risiko korupsi dan kualitas integritas birokrasi. Digagas dan dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), SPI mulai dikembangkan sejak pertengahan 2010-an dan diperluas pelaksanaannya secara nasional sekitar 2016–2018. Tujuan awalnya jelas: menjadi alarm dini, bukan palu hukuman.

Dalam desainnya, SPI memotret integritas melalui persepsi dan pengalaman responden. Penilaian disusun dari penilaian internal (45 persen), penilaian eksternal (45 persen), serta pendalaman melalui diskusi kelompok terarah atau FGD (10 persen), dengan kemungkinan pengurangan nilai melalui faktor koreksi. Pendekatan ini menjadikan SPI tampak komprehensif sekaligus modern, terutama ketika mulai dilakukan secara digital dan masif.

Pada fase-fase awal penerapannya, SPI relatif dianggap merepresentasikan kondisi lapangan. Banyak daerah dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mencatat skor di kisaran 50–60-an, bahkan ada yang lebih rendah. Angka-angka tersebut dibaca sebagai cerminan apa adanya: tata kelola yang belum rapi, budaya organisasi yang masih permisif, dan sistem pengawasan yang belum matang. Dalam konteks itu, SPI menjadi rujukan yang bukan saja penting, tapi juga valid.

Namun, seiring berjalannya waktu, lanskapnya berubah.

Metodologi SPI memang tidak banyak bergeser. Responden tetap dipilih melalui pengelompokan (cluster) berdasarkan jabatan, unit kerja, dan kategori internal–eksternal. Kuesioner tetap dikirim secara digital ke nomor telepon ASN dan mitra, dengan klaim anonimitas. Di atas kertas, instrumen ini masih memenuhi standar survei yang lazim.

Yang berubah justru lingkungan di sekitarnya.

Pola SPI kini semakin dipahami oleh pemerintah daerah dan SKPD. Mekanisme pengiriman survei, klasifikasi responden, hingga dampak nilai SPI terhadap citra pimpinan dan instansi bukan lagi sesuatu yang asing. Dalam situasi ini, nilai SPI tidak lagi dipandang semata sebagai refleksi, melainkan sebagai angka reputasi yang perlu dijaga.

Berbagai pengalaman lapangan menunjukkan bahwa ketika nilai SPI dinilai rendah, respons yang muncul sering kali bersifat organisatoris. Konsolidasi dilakukan. Arahan disampaikan secara normatif dan tidak tertulis—baik kepada ASN maupun kepada penyedia barang dan jasa—agar jawaban survei ke depan lebih “selaras”. Kalimatnya halus, tujuannya kolektif, namun dampaknya jelas: ruang kejujuran menyempit.

Dalam konteks seperti ini, independensi responden menjadi persoalan utama. Secara statistik, sampel tetap dapat dikatakan acak. Namun secara sosial dan struktural, responden tidak lagi sepenuhnya bebas. Anonimitas berubah menjadi administratif, bukan psikologis. Tekanan tidak selalu hadir dalam bentuk ancaman, tetapi cukup melalui relasi kuasa dan ekspektasi institusional.

Akibatnya, nilai SPI hari ini berisiko semakin bias. Angka yang tinggi tidak selalu lahir dari perbaikan sistem dan budaya, melainkan bisa berasal dari pengelolaan persepsi yang rapi. Sebaliknya, nilai yang rendah tidak selalu mencerminkan integritas yang buruk, melainkan bisa muncul dari instansi yang membiarkan responden menjawab secara jujur, tanpa pengarahan dan tanpa pengondisian.

Di sinilah ironi itu muncul. Makna dasar integritas berakar dari kata integrity, yang berarti keutuhan dan kejujuran. Dalam pengertian ini, instansi yang berani menerima skor rendah karena membiarkan kejujuran berbicara, justru dapat menunjukkan tingkat integritas yang lebih tinggi dibanding mereka yang tampil sempurna dalam angka.

SPI tetap memiliki nilai sebagai alat pemetaan awal, terutama pada fase-fase awal penerapannya. Namun dalam konteks hari ini, berpijak sepenuhnya pada nilai SPI sebagai indikator utama integritas terasa semakin kurang relevan. Dinamika lapangan bergerak lebih cepat dibanding instrumennya.

Membaca SPI secara apa adanya tanpa konteks lapangan berisiko menghasilkan kesimpulan yang tertinggal. Angka tetap penting, tetapi tanpa pemahaman atas bagaimana angka itu terbentuk, ia mudah menyesatkan. Selama mekanismenya tidak dikembangkan, semakin hari nilai SPI semakin sulit untuk dijadikan pijakan.

Integritas bukan sekadar skor tahunan. Ia adalah keberanian untuk jujur pada kondisi sendiri, bahkan ketika kejujuran itu membuat angka terlihat tidak indah.

Lantik dan Kukuhkan Satuan Pendidikan Kwarcab Ciamis, Ini Harapan Nanang Permana

Admin Lintas Priangan
-
0
Lantik dan Kukuhkan Satuan Pendidikan Kwarcab Ciamis, Ini Harapan Nanang Permana

lintaspriangan.com, BERITA CIAMIS. Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Ciamis secara resmi mengukuhkan dan melantik satuan pendidikan, badan kelengkapan, serta organisasi pendukung Kwarcab masa bakti 2025-2030 di Gedung Pramuka Kabupaten Ciamis, Minggu (18/01/2026).

Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis Kwarcab Pramuka Ciamis dalam memperkuat tata kelola organisasi sekaligus menegaskan arah pembinaan kepramukaan yang lebih terukur, transparan, dan berdampak nyata bagi peserta didik maupun masyarakat.

Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Ciamis, H. Nanang Permana, M.H, menyampaikan struktur badan kelengkapan yang dikukuhkan memiliki peran penting dalam menopang seluruh program kerja Kwarcab selama lima tahun ke depan.

Dikatakannya, badan kelengkapan tersebut meliputi Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang), Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Satuan Pengawasan Internal (SPI), serta lembaga pelengkap yang mendukung seluruh aktivitas dan program Kwartir Cabang.

“Puslitbang ini akan berfungsi mengkaji serta mengembangkan berbagai kegiatan kepramukaan khas Ciamis yang memiliki nilai pembeda dibanding daerah lain,” katanya.

Dijelaskannya, yang menjadi nilai pembeda dibanding daerah lain diantaranya adalah program kemandirian peserta didik melalui kegiatan Kuliah Ramadhan, Mata Cakap serta gerakan menanam pohon.

“Program-program ini akan diteliti, sejauh mana pengaruhnya terhadap masyarakat dan peserta didik, baik dalam membangun kemandirian, kemampuan mengambil keputusan, maupun dalam memelihara karakter ke-Indonesiaan.” jelasnya.

Sementara itu, keberadaan Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan Lembaga Pemeriksa Keuangan disebut sebagai wujud komitmen Kwarcab Pramuka Ciamis dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran.

“Kita mengelola dana, baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari iuran anggota. Semua harus benar-benar terkendali, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap rupiah yang digunakan harus jelas manfaat dan dampaknya,” tegas Nanang.

Adapun Pusat Data dan Informasi, lanjutnya, akan menjadi pusat rujukan data kepramukaan di Kabupaten Ciamis. Data tersebut mencakup jumlah anggota Pramuka siaga, penggalang, penegak, pandega, pelatih, pembina, hingga data lulusan Kursus Mahir Dasar (KMD) dan Kursus Mahir Lanjutan (KML).

“Data kepramukaan ini tidak bisa bergantung pada satu orang. Harus dikelola secara sistematis dan berjalan bersama, agar seluruh proses pembinaan Pramuka dapat terukur dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Nanang berharap seluruh pengurus dan unsur yang telah dikukuhkan mampu menjalankan amanah sesuai dengan Surat Keputusan yang ditetapkan, serta bertanggung jawab dalam menjalankan perannya di tengah masyarakat.

“Saya berharap seluruh pengurus yang dilantik dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai tupoksinya,” harapnya.

Dalam kesempatan itu, Nanang Permana juga mengungkapkan terkait program unggulan Gerakan Pramuka Kabupaten Ciamis di bidang ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan, seperti penanaman padi dan jagung di Polybag, serta penanaman pohon di kawasan sumber mata air.

Program yang telah berjalan sejak tahun 2020 itu kedepannya akan didokumentasikan dan dibukukan sebagai bagian dari Gerakan Nasionalisasi Pemikiran, yakni gerakan membangun cara berpikir anggota Pramuka agar senantiasa berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

“Pramuka harus berpikir untuk Indonesia. Kita mulai dari Ciamis, melalui gerakan nyata yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat” pungkasnya. (FSL)

Selain ke Cipasung, Ini Agenda Lain Wapres Gibran ke Tasikmalaya

Admin Lintas Priangan
-
0
Selain ke Cipasung, Ini Agenda Lain Wapres Gibran ke Tasikmalaya

lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Kunjungan Gibran Rakabuming Raka ke Tasikmalaya yang dijadwalkan berlangsung Selasa, 20 Januari 2026, dipastikan tidak hanya berfokus pada agenda silaturahmi ke pesantren. Sebelumnya, publik Tasikmalaya ramai membicarakan rencana Gibran ke Tasikmalaya setelah unggahan akun Instagram @ppcipasung menyebutkan agenda kunjungan Wakil Presiden ke Pondok Pesantren Cipasung.

Dalam pemberitaan sebelumnya, kunjungan tersebut dipahami sebagai agenda silaturahmi dan kunjungan kerja ke lingkungan pesantren—sebuah simbol kuat relasi negara dengan basis pendidikan keagamaan di daerah yang dikenal sebagai kota santri. Namun, informasi terbaru yang dihimpun redaksi menunjukkan bahwa agenda Gibran ke Tasikmalaya ternyata lebih luas dan mencakup sektor strategis lain yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.

Sinyal ini sekaligus mempertegas bahwa kunjungan Wapres ke Tasikmalaya bukan sekadar agenda seremonial, melainkan juga memiliki dimensi pengawasan dan evaluasi program pemerintah di tingkat daerah. Dengan kata lain, selain menyapa akar kultural masyarakat, negara juga memastikan programnya benar-benar bekerja di lapangan.

Halaman berikutnya:
Agenda Lain Wapres Gibran ke Tasikmalaya

Wow! Pendapatan Wisata Pangandaran Surplus Milyaran Rupiah

Admin Lintas Priangan
-
0
Wow! Pendapatan Wisata Pangandaran Surplus Milyaran Rupiah

lintaspriangan.com, BERITA PANGANDARAN. Kabupaten Pangandaran menutup tahun 2025 dengan kabar yang cukup membuat bendahara daerah bisa menarik napas lebih lega. Pendapatan wisata Pangandaran tercatat melampaui target yang ditetapkan, bahkan surplus hingga miliaran rupiah. Di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, capaian ini menjadi sinyal bahwa sektor wisata masih menjadi tulang punggung daerah.

Yang menarik, lonjakan pendapatan wisata Pangandaran ini tidak sepenuhnya ditopang oleh ledakan jumlah pengunjung. Data menunjukkan, jumlah wisatawan tahun 2025 relatif sama dengan tahun sebelumnya. Namun dari sisi penerimaan daerah Kabupaten Pangandaran, grafiknya justru menanjak tajam. Dari sinilah pertanyaan publik mulai muncul: kok bisa?

Berdasarkan catatan resmi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor wisata pada 2025 mencapai Rp47,5 miliar, melampaui target yang dipatok sebesar Rp42 miliar. Artinya, ada surplus sekitar Rp5,5 miliar yang berhasil dikumpulkan dari retribusi wisata. Sebagai perbandingan, pada 2024 lalu PAD wisata berada di angka Rp34,7 miliar.

Capaian ini sekaligus menegaskan satu hal penting: pendapatan wisata Pangandaran tidak semata-mata soal ramai atau sepinya pantai, melainkan soal bagaimana sistem dikelola. Ketika tata kelola dibenahi, potensi yang selama ini tercecer perlahan bisa dikumpulkan kembali ke kas daerah—tanpa harus menaikkan jumlah wisatawan secara drastis.

Halaman berikutnya:
Pendapatan Naik, Wisatawan Relatif Sama: Apa yang Berubah di Pangandaran

Lusa, Wapres Gibran ke Tasikmalaya: Ini Tujuannya

Admin Lintas Priangan
-
0
Lusa, Wapres Gibran ke Tasikmalaya: Ini Tujuannya

lintaspriangan.com. BERITA TASIKMALAYA. Kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Tasikmalaya dipastikan akan berlangsung lusa, Selasa 20 Januari 2026. Informasi ini mengemuka setelah akun Instagram resmi @ppcipasung mengunggah pengumuman terkait agenda silaturahmi dan kunjungan kerja Wapres ke Pondok Pesantren Cipasung. Hingga Minggu (18/1/2026) pukul 11.50 WIB, unggahan tersebut telah beredar sekitar 15 jam dan menyedot perhatian publik lokal.

Agenda Gibran ke Tasikmalaya ini menjadi sorotan karena menyentuh langsung jantung identitas daerah yang dikenal luas sebagai wilayah pesantren. Meski belum seluruh rangkaian kegiatan dipublikasikan secara detail, kunjungan ini dipahami sebagai bagian dari agenda resmi Wakil Presiden dalam menjalin komunikasi dan kedekatan dengan lembaga pendidikan keagamaan. Bagi masyarakat Tasikmalaya, kehadiran Wapres bukan hanya peristiwa kenegaraan, tetapi juga momentum simbolik: negara hadir di ruang yang selama ini menjadi pusat pembentukan nilai, tradisi, dan karakter sosial.

Tasikmalaya sendiri memiliki posisi unik dalam peta sosial Jawa Barat. Jejaring pesantren yang tersebar di wilayah ini telah lama menjadi rujukan pendidikan Islam, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Karena itu, setiap kunjungan pejabat negara ke pesantren selalu dibaca lebih dari sekadar agenda protokoler—melainkan pesan politik kebudayaan yang halus tapi bermakna.

Halaman berikutnya:
Wapres Gibran ke Cipasung

Sepi padahal Berisi: Unggahan Akun Medsos RSUD dr. Soekardjo

Admin Lintas Priangan
-
0
Sepi padahal Berisi: Unggahan Akun Medsos RSUD dr. Soekardjo

lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Ada unggahan yang lewat begitu saja di linimasa, tanpa notifikasi berisik, tanpa perdebatan, bahkan tanpa satu komentar pun. Padahal isinya bukan kabar ringan. Bukan promosi layanan, bukan ucapan seremonial, apalagi konten pencitran. Isinya tentang child grooming—isu sensitif yang dua hari ke belakang justru ramai dibicarakan secara nasional. Unggahan RSUD dr. Soekardjo justru lebih cepat ketimbang trend topic yang mengemuka di berbagai media nasional.

Unggahan itu berasal dari akun resmi RSUD dr. Soekardjo pada 15 Januari 2026. Visualnya sederhana, bahasanya tenang, pesannya jelas: mengenali tanda, memahami risiko, dan membuka akses layanan kesehatan jiwa bagi anak dan keluarga. Hingga beberapa hari setelah diposting, responsnya nyaris tak terdengar. Hanya berhasil menarik delapan tanda suka. Nol komentar. Sunyi. Tapi justru di situlah ceritanya menjadi menarik.

Daftar isi

Ancaman Berulang: Angin Kencang di Kabupaten Tasikmalaya Putus Akses Warga

Admin Lintas Priangan
-
0
Ancaman Berulang: Angin Kencang di Kabupaten Tasikmalaya Putus Akses Warga

lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kecamatan Padakembang, Sabtu 17 Januari 2026, kembali mengingatkan warga bahwa gangguan cuaca semacam ini bukan lagi kejadian yang berdiri sendiri. Di Desa Rancapaku dan Desa Cisaruni, pohon besar tumbang, menutup badan jalan dan memutus jaringan kabel listrik serta telekomunikasi. Akses warga sempat lumpuh, dan petugas harus bekerja ekstra membersihkan batang dan ranting yang melintang di badan jalan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya bersama Tagana dan PLN bergerak cepat ke lokasi, mengevakuasi material pohon dan mengamankan area yang terdampak. Pola kejadiannya terasa familiar: hujan deras, angin kencang, pohon di pinggir jalan yang sudah tua atau lapuk, lalu tumbang dan menutup akses warga. Bagi masyarakat, frasa “angin kencang di Kabupaten Tasikmalaya” bukan lagi sekadar istilah cuaca, tapi sinyal bahaya yang berulang dari tahun ke tahun.

Daftar isi

1...565758...319Halaman 57 dari 319