lintaspriangan.com, BERITA DAERAH. Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar, Nana Suryana-Mujamil, melanjutkan kampanye tatap muka mereka di Sukarame, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar. Dengan didampingi tokoh-tokoh masyarakat, Nana Suryana disambut antusias oleh warga, memperkuat dukungan bagi pasangan nomor urut 1 tersebut.
Nana Suryana memaparkan visi misinya, menekankan bahwa masalah utama di Kota Banjar adalah minimnya lapangan pekerjaan. Menurutnya, ekonomi masyarakat belum stabil karena banyak yang masih menganggur.
“Fokus utama saya adalah menciptakan lapangan pekerjaan dengan mendatangkan investor,” tegas Nana.
Ia juga membahas dua isu lain yang menjadi perhatian penting, yaitu kesehatan dan pendidikan. Pada Rabu. (16/10/2024).
Nana menyatakan bahwa pemerintah telah bekerja maksimal di sektor ini, namun masih perlu peningkatan.
“Kesehatan dan pendidikan harus berlandaskan agama, karena ilmu tanpa agama itu berbahaya,” jelasnya.
Dalam sektor kesehatan, Nana menekankan pentingnya mempertahankan kebijakan yang membantu masyarakat miskin, seperti SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu). Ia mengatakan bahwa kebijakan ini sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat.
“Saya berjuang agar SKTM tidak dihapus,” katanya kepada warga.
Selain fokus pada lapangan pekerjaan, Nana juga berencana memaksimalkan potensi lokal, terutama UMKM dan generasi muda. Ia ingin mengadakan berbagai event yang melibatkan anak muda, khususnya Generasi Z, untuk mempromosikan wisata dan kuliner Banjar.
“Potensi Banjar harus dimanfaatkan dengan maksimal,” tegas Nana.
Sementara itu, Ivan Oktapian, salah satu tokoh pemuda yang hadir, menyatakan bahwa ia sangat terkesan dengan program-program yang dipaparkan oleh Nana Suryana.
“Saya yakin Kota Banjar akan lebih maju di bawah kepemimpinan Nana Suryana,” ujarnya.
BACA JUGA: Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada 2024 di Ciamis
Nana Suryana menegaskan bahwa peningkatan ekonomi, daya beli, dan kesejahteraan masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah.
Ia berjanji untuk tidak membebani masyarakat dengan kebijakan yang tidak realistis.
“Jangan bebani masyarakat, pemerintah harus bertanggung jawab untuk kesejahteraan mereka,” pungkasnya.
