lintaspriangan.com, NASIONAL. Penataan guru madrasah 2027 masih menyisakan dua pertanyaan bagi tenaga pendidik di bawah Kementerian Agama. Guru PPPK paruh waktu menanti jadwal pengangkatan menjadi penuh waktu. Guru non-ASN masih menunggu kejelasan siapa yang bisa mendapat perpanjangan kontrak.
Sekitar 2.482 guru di lingkungan Kemenag disebut dalam pembahasan perpanjangan masa kerja setelah kesepakatan pemerintah dan DPR pada 6 November 2026. Publikasi pemerintah belum merinci daftar penerima, satuan pendidikan yang tercakup, dan durasi perpanjangan untuk kelompok tersebut.
Guru Madrasah 2027 dan Penataan PPPK Kemenag
Pemerintah menyepakati pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu secara bertahap mulai 1 Januari 2027. Untuk madrasah dan satuan pendidikan lain dalam pembinaan Kemenag, kementerian itu menjadi rujukan bagi guru untuk mengetahui jadwal, mekanisme, dan penempatan.
Pada Februari 2026, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kemenag membahas validasi data guru dan penyusunan tahapan pengangkatan PPPK. Kementerian menggunakan data EMIS, sistem informasi pendidikan madrasah, untuk memetakan kebutuhan. Kantor Wilayah Kemenag Sulawesi Tengah, misalnya, mencocokkan data EMIS GTK dengan data kepegawaian untuk menyusun kebutuhan formasi guru madrasah negeri.
Pemetaan tersebut membantu Kemenag mengetahui kebutuhan guru di tiap satuan pendidikan. Jadwal pengangkatan, unit penempatan, dan pembiayaan setiap tahap masih memerlukan keputusan pelaksanaan. Hingga 14 November 2026, penelusuran di kanal resmi belum menemukan peta jalan terperinci atau rincian anggaran khusus penataan guru madrasah berdasarkan kesepakatan November.
Bagi guru non-ASN di madrasah swasta, akses ke seleksi calon ASN sudah menjadi pembahasan sebelum kesepakatan November. Pada Agustus, anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina mendorong agar guru madrasah swasta mendapat akses seleksi. Untuk mengetahui apakah mereka bisa melamar, guru tetap perlu merujuk pada kriteria dalam pengumuman pengadaan.
Guru Madrasah 2027 dan Kepastian Kontrak Non-ASN
Dalam publikasi 11 November 2026, Kemendikdasmen menyebut sekitar 2.482 guru di lingkungan Kemenag sebagai tambahan di luar kelompok sekitar 172.323 guru non-ASN di sekolah negeri. Keterangan DPR juga menyebut sekitar 2.482 guru di lingkungan Kemenag. Sementara itu, publikasi Kemenag pada 6 November menempatkan angka tersebut dalam pembahasan perpanjangan masa kerja PPPK paruh waktu.
Perbedaan penyebutan itu membuat status kepegawaian kelompok penerima masih perlu diperjelas. Siaran pers Kementerian PANRB mencantumkan batas pendataan Dapodik Desember 2024 untuk guru non-ASN di sekolah negeri. Bagi guru madrasah, dasar pendataan untuk perpanjangan perlu mengikuti petunjuk Kemenag yang berlaku bagi satuan pendidikannya.
Guru yang kontraknya berakhir pada Desember dapat mencocokkan status kepegawaian dan tanggal akhir perjanjian dengan arsip madrasah. Jika data EMIS berbeda dengan dokumen kerja, guru dapat meminta operator madrasah atau kantor Kemenag kabupaten/kota menjelaskan prosedur pembaruan data.
Ketika Kemenag mengumumkan tindak lanjutnya, ada tiga hal yang perlu diperiksa. Pertama, status kepegawaian dan jenis madrasah yang masuk cakupan. Kedua, tanggal mulai dan durasi perpanjangan kontrak. Ketiga, instansi yang akan menerbitkan dokumen perpanjangan bagi guru yang memenuhi kriteria.
(ALP)