lintaspriangan.com, BERITA PANGANDARAN.
Kasus Santri Pangandaran memasuki tahap penanganan oleh Polisi Militer setelah dugaan kekerasan di Pondok Pesantren Nurul Bayan, Kecamatan Cimerak. PCNU Pangandaran menyiapkan bantuan hukum bagi santri. Sementara itu, layanan kesehatan dan pendampingan psikologis yang sudah diterima para santri belum terperinci dalam keterangan publik.
Kepala Penerangan Kodam III/Siliwangi menyatakan pada Jumat, 13 November 2026, bahwa seorang anggota Yonif TP 336/Merak Sakti telah diamankan di Subdenpom III/2-4 Banjar untuk pemeriksaan. Pada hari yang sama, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami menemui peserta aksi solidaritas di depan pendopo dan mengajak mereka mengawal proses hukum.
Kasus Santri Pangandaran dan Langkah Pendampingan Hukum
Dalam pernyataan tertulis tertanggal 13 November, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Pangandaran menyatakan akan mendampingi pihak korban melalui Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU). PCNU juga meminta Polisi Militer mengusut perkara secara terbuka dan memperhatikan hak pemulihan santri.
Komandan Subdenpom III/2-4 Banjar, Lettu CPM Marsono, mengatakan pihaknya menerima pelimpahan penanganan dari unit Polisi Militer di Pangandaran. Ia menyebut penahanan itu bersifat sementara sambil menunggu arahan lebih lanjut. Dalam hukum acara pidana militer, Polisi Militer termasuk pihak yang berwenang melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Keterangan pada Jumat itu menjelaskan ke mana perkara dilimpahkan dan di mana prajurit tersebut diamankan. Rincian tahap pemeriksaan selanjutnya masih menunggu keterangan dari Polisi Militer. Bagi keluarga, informasi itu penting untuk mengetahui kapan pendamping perlu hadir dan kepada siapa mereka dapat meminta perkembangan perkara.
Kasus Santri Pangandaran dan Akses Layanan Pemulihan
Pemkab Pangandaran baru meluncurkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada Selasa, 10 November 2026. Unit ini bertugas menerima laporan atau menjangkau korban, memfasilitasi layanan kesehatan dan penguatan psikologis, serta menyediakan layanan hukum. Tugas tersebut tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024.
Untuk anak korban kekerasan fisik atau psikis, aturan perlindungan khusus mencakup pendampingan, rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial. Aturan itu juga mencakup pendampingan psikososial sejak pengobatan hingga pemulihan serta pendampingan dalam proses peradilan. Ketentuannya termuat dalam Pasal 3 dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021.
Pengumuman PCNU memberi keluarga jalur bantuan hukum. Namun, keterangan publik yang tersedia belum menjelaskan apakah UPTD PPA Pangandaran sudah menjangkau para santri atau apakah keluarga telah menerima rujukan untuk pemeriksaan kesehatan dan pendampingan psikologis.
Pemkab dapat memberi kejelasan dengan menyampaikan apakah timnya sudah menjangkau korban, layanan apa yang tersedia, dan siapa penghubung bagi keluarga. Informasi itu bisa disampaikan tanpa membuka identitas atau kondisi pribadi santri.
(ALP)