lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA. Hujan bisa turun kapan pun. Air kembali datang, dan Kota Tasikmalaya kembali diuji. Di tengah keresahan warga akibat masalah banjir di Tasikmalaya, muncul satu gagasan yang terasa lama, tapi justru relevan hari ini.
Bukan teknologi. Bukan proyek raksasa. Melainkan sesuatu yang pernah dirumuskan jauh sebelum republik ini berdiri: Pancasila.
Drs. Ade Hendar, M.M., Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tasikmalaya, melihat persoalan banjir di Tasikmalaya bukan semata urusan teknis. Ia membaca lebih dalam, sebagai persoalan nilai, cara pandang, dan cara hidup bersama.
Menurutnya, langkah Pemerintah Kota Tasikmalaya yang mengajak masyarakat untuk terlibat langsung menghadapi banjir bukan sekadar solusi darurat.
“Itu justru sangat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,” ujarnya, kepada Lintas Priangan, Kamis (09/04/2026).
Ade Hendar tidak berhenti pada pernyataan normatif. Ia menarik benang panjang sejarah, kembali ke satu momen penting dalam perjalanan bangsa: Sidang BPUPKI, tanggal 1 Juni 1945.
Hari itu, Ir. Soekarno berdiri di hadapan para pendiri bangsa. Ia tidak hanya menawarkan dasar negara, tetapi juga menawarkan cara berpikir tentang Indonesia. Dalam pidatonya, Soekarno memperkenalkan lima prinsip yang kemudian dikenal sebagai Pancasila.
Namun yang sering terlupakan, Soekarno juga menyederhanakan gagasan itu. Jika lima sila dianggap terlalu banyak, katanya, bisa diperas menjadi tiga, namanya Trisila. Isinya, sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan.
Dan jika tiga masih dianggap terlalu panjang, ia menawarkan satu inti paling dalam. Namanya Ekasila. Apa yang dimaksud dengan Ekasila? Ternyata inti dari jati diri bangsa ini adalah: Gotong Royong.
“Bung Karno sendiri sudah menegaskan, kalau diperas, Pancasila itu intinya gotong royong. Dan itu yang sekarang kita butuhkan,” kata Ade Hendar.
Ia melihat, pendekatan menghadapi banjir di Tasikmalaya hari ini seolah menghidupkan kembali gagasan besar itu, bukan dalam ruang sidang, tidak di ruang rapat, tapi di jalanan, di saluran air, di gorong-gorong, di lingkungan warga.
Ketika pemerintah membuka komunikasi. Ketika warga merespons tanpa diminta berulang kali. Ketika orang-orang yang sebelumnya berjalan sendiri, mulai bergerak bersama. Di situlah, menurutnya, Pancasila tidak lagi menjadi hafalan, tapi menjadi tindakan.
Apa yang terjadi di Panglayungan beberapa hari lalu menjadi contoh kecil, tapi bermakna besar. Warga turun tangan, membersihkan saluran, mengangkat sampah, tanpa menunggu instruksi yang rumit.
Bukan karena mereka tidak punya pilihan. Tapi karena mereka merasa memiliki.
“Ini bukan hanya soal banjir. Ini soal bagaimana kita sebagai bangsa merespons masalah. Dan Pancasila sudah memberi jawabannya sejak lama,” ujarnya.
Dalam pandangan Ade Hendar, tantangan terbesar hari ini bukan pada kurangnya program, melainkan pada melemahnya nilai-nilai kebangsaan, salah satunya adalah gotong royong dan kebersamaan.
Baca berita terkait: Hanafi: “Banjir di Tasikmalaya Tidak Bisa Menghanyutkan Kebersamaan”
Padahal, kata Ade, Indonesia dibangun di atas semangat kolektif. Semangat yang tidak menunggu. Semangat yang bergerak. Semangat yang saling menguatkan.
Ia juga menegaskan, keterlibatan masyarakat bukan berarti pemerintah melepaskan tanggung jawab. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk kolaborasi yang sehat. Pemerintah bekerja. Masyarakat bergerak. Keduanya saling melengkapi.
“Kalau kita kembali pada nilai gotong royong, maka persoalan sebesar apa pun akan terasa lebih ringan,” katanya.
Di tengah air yang terus mengalir, dan hujan yang belum tentu segera berhenti, pesan itu terasa kuat. Bahwa solusi tidak selalu harus dicari jauh-jauh. Kadang, ia sudah ada dalam jati diri bangsa.
Dan di Kota Tasikmalaya hari ini, di tengah banjir yang datang berulang, satu nilai lama itu kembali menemukan tempatnya. Bukan sekadar dalam sambutan pejabat, atau bahasan di ruang rapat.
Tapi di tangan-tangan warga Kota Tasikmalaya yang memilih untuk tidak diam: Gotong royong. (AS)
