lintaspriangan.com BERITA CIAMIS. Puluhan warga Desa Cigayam, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis, menggelar aksi protes di kantor desa. Mereka menuntut transparansi dalam pengelolaan Dana Desa 2024, yang selama ini dianggap tidak jelas. Protes ini dipicu oleh ketidakjelasan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan mangkraknya pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran desa.
Koordinator aksi, Yanto, menyatakan bahwa ketidakjelasan alokasi anggaran Dana Desa selama tahun berjalan menjadi titik utama protes warga. Menurutnya, banyak program pembangunan infrastruktur yang terhenti tanpa alasan yang jelas. Selain itu, penyaluran BLT yang seharusnya sudah diterima masyarakat sejak beberapa bulan lalu, hingga kini belum juga disalurkan.
“Banyak proyek infrastruktur yang mangkrak, dan yang paling menyedihkan, BLT yang seharusnya menjadi hak masyarakat pun belum disalurkan hingga sekarang,” tegas Yanto.
Pernyataan ini menggambarkan keresahan mendalam yang dirasakan oleh warga, yang merasa hak-haknya diabaikan. Jumat, (27/12/2024),
Tidak hanya itu, Yanto menambahkan bahwa warga sangat mendesak agar pemerintah desa memberikan penjelasan terbuka mengenai siapa yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran Dana Desa.
Mereka ingin mengetahui alokasi anggaran secara jelas, tanpa ada yang disembunyikan. “Kami meminta kepala desa dan perangkatnya untuk terbuka soal siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan anggaran Dana Desa. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” katanya dengan tegas.
Puncak tuntutan warga adalah agar kepala desa dan perangkatnya bertanggung jawab penuh atas pengelolaan anggaran. Jika tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini, mereka meminta kepala desa dan perangkat desa mundur dari jabatannya.
“Jika tidak ada perubahan, kami mendesak kepala desa dan perangkatnya untuk mundur. Namun sebelum itu, mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan,” tegas Yanto.
Menanggapi tuntutan ini, Kepala Desa Cigayam, Dodi Heryadi, mengakui bahwa pengelolaan Dana Desa di desanya memang sedang kacau. Ia secara terbuka meminta maaf kepada seluruh warga atas ketidakjelasan pengelolaan anggaran yang dipercayakan kepadanya.
“Saya meminta maaf kepada masyarakat Desa Cigayam atas ketidakjelasan pengelolaan anggaran Dana Desa, baik untuk BLT maupun infrastruktur,” ujarnya.
Dodi juga mengungkapkan bahwa dana yang seharusnya dialokasikan untuk BLT dan pembangunan infrastruktur kini sudah tidak ada lagi di kas desa.
“Saya tidak sanggup menyalurkan BLT atau melanjutkan pembangunan infrastruktur karena dananya memang sudah tidak ada,” jelasnya dengan penyesalan.
Lebih lanjut, Dodi menyatakan bahwa ia menyerahkan sepenuhnya keputusan tentang nasibnya kepada masyarakat.
“Saya serahkan nasib saya kepada masyarakat. Jika harus mundur, saya siap. Jika ada konsekuensi lain, saya juga akan menerimanya dengan lapang dada,” kata Dodi, menunjukkan sikap menerima segala keputusan yang diambil oleh warga.
Meski Dodi mengakui kesalahannya, ia belum dapat memberikan penjelasan rinci mengenai ke mana aliran dana tersebut. Ia hanya bisa memastikan bahwa dana untuk BLT dan infrastruktur sudah tidak ada.
“Intinya, dana untuk BLT maupun infrastruktur sudah tidak ada. Saya siap bertanggung jawab atas semuanya,” katanya dengan tegas.
Aksi protes ini sempat memanas, namun mediasi antara kepala desa dan warga akhirnya menghasilkan kesepakatan. Pemerintah Desa Cigayam berjanji untuk menyalurkan BLT tahap empat pada 31 Desember 2024. Namun, terkait pembangunan infrastruktur, Dodi mengakui bahwa pihaknya tidak sanggup untuk menyelesaikannya dalam waktu dekat.
“Untuk pembangunan infrastruktur, saya harus akui kami tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya saat ini,” ujar Dodi.
Mewakili warga, Yanto menegaskan bahwa masyarakat akan terus memantau janji penyaluran BLT tersebut.
BACA JUGA: 85 Warga Dawagung Terima Sertifikat Tanah Melalui Program PTSL
“Kami akan terus mengawasi janji ini. Jika pada 31 Desember nanti BLT tidak disalurkan, kami akan melakukan aksi yang lebih besar,” ujarnya dengan penuh tekad.
Aksi protes ini bukan hanya menunjukkan ketidakpuasan terhadap pengelolaan Dana Desa, tetapi juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa.
Masyarakat Desa Cigayam berharap masalah ini bisa segera diselesaikan dengan tindakan nyata dan bukan hanya sekadar janji. Jika tidak ada perubahan, mereka siap melanjutkan perjuangan mereka untuk mendapatkan keadilan dan transparansi. (Rizky, Revan/lintaspriangan.com)