lintaspriangan.com, BERITA TASIKMALAYA.
KPBU Kabupaten Tasikmalaya mulai dijajaki untuk tiga sektor, yakni penerangan jalan umum, pasar, dan rumah sakit. Pemkab melirik kerja sama dengan badan usaha karena ruang belanja daerah terbatas. Namun, pilihan cara membayar proyek akan menentukan siapa yang menanggung biaya selama layanan berjalan. Salah satu skema mengharuskan pemkab menyiapkan anggaran setiap tahun selama masa kontrak.
Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin meminta perangkat daerah memetakan kebutuhan infrastruktur yang mendesak dan bermanfaat luas. Arahan itu ia sampaikan dalam diseminasi Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Aula Wiradadaha Bappelitbangda, Singaparna, Kamis (12/11/2026). Ketiga sektor tersebut masih menjadi bahan kajian. Keterangan resmi Pemkab Tasikmalaya belum merinci lokasi, nilai investasi, maupun proyek yang akan diprioritaskan.
Siapa Membayar Proyek KPBU Kabupaten Tasikmalaya?
Badan usaha bisa menyediakan modal untuk membangun infrastruktur. Setelah itu, perusahaan memperoleh pengembalian yang mencakup biaya modal, biaya operasi, dan keuntungan. Pasal 11 Perpres Nomor 38 Tahun 2015 membuka beberapa cara, antara lain tarif yang dibayar pengguna atau pembayaran berkala oleh pemerintah berdasarkan ketersediaan layanan.
Jika pemkab memilih pembayaran ketersediaan layanan, APBD harus menyediakan dana setiap tahun selama jangka waktu perjanjian. Pelaksanaan pembayaran tersebut memerlukan persetujuan DPRD selama masa perjanjian. Pemkab mulai membayar setelah infrastruktur siap beroperasi dan memenuhi indikator layanan dalam kontrak. Ketentuan itu tertuang dalam Permendagri Nomor 96 Tahun 2016.
Penerangan jalan di Kabupaten Madiun memberi gambaran cara kerja skema itu. Proyek yang memasuki operasi komersial pada Juli 2023 tersebut mencakup 7.459 titik lampu. Pemerintah membayar badan usaha secara berkala atas layanan penerangan yang memenuhi kriteria dalam perjanjian, menurut catatan Kementerian Keuangan tentang proyek Madiun.
Apa yang Perlu Dihitung dalam KPBU Kabupaten Tasikmalaya?
Untuk lampu jalan, kajian perlu menghitung biaya pemasangan, listrik, dan perawatan sepanjang masa kontrak. Ukuran layanannya juga bisa dibuat konkret, misalnya berapa lama lampu harus menyala dan seberapa cepat pengelola wajib memperbaiki titik yang padam. Dari situ, pemkab bisa membandingkan biaya kerja sama dengan biaya jika pemkab membangun dan merawat lampu sendiri.
Pasar dan rumah sakit memerlukan hitungan berbeda. Untuk pasar, pertanyaannya mencakup kemampuan pedagang membayar jika tarif menjadi bagian dari pengembalian investasi. Untuk rumah sakit, kajian perlu memperjelas lingkup kerja sama, misalnya apakah badan usaha hanya menyediakan gedung dan fasilitas atau juga menangani pemeliharaan. Perbedaan lingkup itu menentukan biaya yang perlu dihitung dan standar yang harus dipenuhi.
Rilis 12 November belum menyebut skema pembayaran untuk ketiga sektor tersebut. Ketika pemkab mengajukan proyek konkret, tiga informasi akan menentukan cara warga menilai usulan itu. Berapa biaya sepanjang kontrak, siapa yang membayar, dan standar layanan apa yang menjadi syarat pembayaran.
(ALP)